Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tolak Rencana Amendemen Kelima UUD, Demokrat Sebut Potensial Sandera Presiden

image-gnews
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng mengumumkan secara resmi Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Anies Baswedan saat jumpa pers di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng mengumumkan secara resmi Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Anies Baswedan saat jumpa pers di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat menolak tegas rencana amendemen kelima Undang-Undang Dasar atau UUD1945 oleh MPR yang mencuat belakangan ini. Rencana tersebut dinilai tak memiliki urgensi untuk direalisasikan.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng, mengatakan, salah satu yang disoriti dalam rencana amandemen kelima UUD 1945, ialah ihwal mengembalikan kewenangan MPR untuk memilih dan memberhentikan Presiden. "Tentunya ini menjadi upaya menyandera Presiden. Sikap kami tetap, menolak," kata Andi saat dihubungi, Rabu, 12 Juni 2024.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut melanjutkan, rencana mengembalikan kewenangan MPR seperti dahulu sama saja dengan membuat kemunduran terhadap prinsip demokrasi yang telah dianut lebih dari dua dekade.

Sebab, dalam negara demokrasi, rakyat memiliki hak dan kewenangan penuh untuk memilih calon pemimpinnya, sebagaimana yang dilakukan pada Pemilu 2004 silam, atau saat pasangan SBY-Jusuf Kalla memenangi kontestasi elektoral pertama. "Jika MPR Kembali punya kewenangan memilih dan memberhentikan Presiden. Ini sama saja dengan kita mengebiri hak demokrasi rakyat," ujar dia.

Adapun rencana amandemen kelima ini, mulanya mengemuka manakala Ketua MPR, Bambang Soesatyo melakukan kegiatan silaturahmi kebangsaan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menemui sejumlah tokoh negara dan partai politik.

Pada pertemuan dengan Amien Rais, pimpinan MPR membahas peluang amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya untuk mengubah tata cara pemiihan Presiden dan Wakil Presiden. 

Amien Rais sebagai bekas Ketua MPR mengakui kenaifan dirinya saat bertugas dulu, yaitu melucuti kewenangan MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Menurut ia, saat itu, pelucutan terhadap kewenangan MPR dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan terhadap praktik politik uang yang potensial terjadi dalam perhelatan kontestasi electoral.

Namun kini, Ketua Majelis Syura Partai Ummat tersebut mendorong agar dilakukan perubahan konstitusi, di mana MPR memiliki kembali kewenangannya untuk memilih Presiden. 

Sebab, ia mengklaim bahwa praktik demokrasi yang dilakukan sejauh ini terus mengalami kemunduran. “Kalau mau dikembalikan dipilih MPR mengapa tidak,” ujar Amien.

Beberapa hari berselang, bersamuh dengan Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Sabtu, 8 Juni kemarin. Bamsoet memaparkan secerca kesimpulan dari rangkaian agenda silaturahmi kebangsaan kepada sejumlah tokoh negara yang telah dilakukan sejak 20 Mei lalu. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia mengatakan, hasil pertemuan menemukan adanya benang merah, bahwa perlu dilakukan perbaikan terhadap sistem ketatanegaraan.

Perbaikan sistem ketatanegaraan yang dimaksud, kata Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) tersebut disambut baik oleh Cak Imin dalam pertemuan. 

Cak Imin, kata dia, menilai bahwa UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali masih memiliki banyak celah, hingga aspek-aspek yang belum diatur. Celah tersebut tidak jarang dimanfaatkan segelintir pihak untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. 

Sehingga, Bamsoet mengatakan, Cak Imin menyarankan agar MPR periode selanjutnya melaksanakan penyempurnaan UUD 1945 karena tuntutan perkembangan dan perubahan yang terjadi. 

Tujuannya, untuk menghindari kompetisi yang pragmatis. Namun, persoalan ini tidak bisa diatasi melalui Undang-Undang saja, persoalan ini mesti diatasi dengan penegasan di dalam konstitusi UUD 1945.

Dihubungi terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan alias PPP, Achmad Baidowi, sependapat dengan Andi Mallarangeng. Ia menilai tidak ada urgensi yang menjadi pertimbangan mengapa mesti dilakukan amandemen kelima terhadap UUD 1945.

Awiek, sapaan akrabnya, mengatakan upaya untuk mengembalikan kewenangan MPR agar dapat memilih dan memberhentikan Presiden adalah suatu kemunduran. “Dengan demikian PPP menolak rencana amandemen ini,” ujar Awiek.

 Pilihan Editor: Alasan Amien Rais Dukung Amandemen UUD 1945 terkait Presiden Dipilih MPR

ANDI ADAM FATURAHMAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Modal Partai Aceh saat Prabowo dan SBY Dukung eks Panglima GAM Muzakir Manaf Maju Pilgub

17 jam lalu

Ketua Umum DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf memberikan arahan pada pembukaan Rapim Partai Aceh seluruh Aceh (Ban Sigom Aceh) di Meulaboh, Aceh Barat, Sabtu 31 Oktober 2020. ANTARA/Syifa Yulinnas
Modal Partai Aceh saat Prabowo dan SBY Dukung eks Panglima GAM Muzakir Manaf Maju Pilgub

Partai Demokrat mengeluarkan surat tugas pada bakal calon gubernur Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem


Begini Respons Demokrat setelah Gerindra Ajak PKB Bergabung

18 jam lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Begini Respons Demokrat setelah Gerindra Ajak PKB Bergabung

Partai Gerindra mengajak PKB bergabung dengan KIM. Partai Demokrat menyerahkan keputusan itu kepada Prabowo Subianto.


Profil Andi Arief, Kader Demokrat yang Diangkat Jadi Komisaris Baru PLN

1 hari lalu

Aktivis 1998 dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief berpose di Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Andi Arief, Kader Demokrat yang Diangkat Jadi Komisaris Baru PLN

Andi Arief menjadi salah satu korban penculikan aktivis pada 1998 akibat kegiatan organisasinya.


Demokrat Masih Bahas Rencana Dukungan untuk Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam rapat Majelis Tinggi Demokrat dj Cikeas, Bogor, Kamis, 31 Agustus 2023. Dokumentasi Demokrat
Demokrat Masih Bahas Rencana Dukungan untuk Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng

Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi, masuk radar pembahasan Demokrat untuk didukung dalam Pilkada Jateng 2024.


Resmi jadi Komisaris PLN, Politikus Demokrat Andi Arief: Mau Lapor ke Ketum AHY Dulu

1 hari lalu

Aktivis 1998 dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief saat diwawancarai oleh Tempo di Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Resmi jadi Komisaris PLN, Politikus Demokrat Andi Arief: Mau Lapor ke Ketum AHY Dulu

Politikus Partai Demokrat Andi Arief resmi menduduki jabatan Komisaris PLN per hari ini. Usai menyandang jabatan itu, Andi tak banyak bicara.


Longok Airin Rachmi Diany Usai Mayoritas Parpol KIM Usung Andra Soni-Dimyati di Pilgub Banten

2 hari lalu

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany saat berkunjung dan berdiskusi di Kantor Tempo - Jakarta, 25 April 2016. TEMPO/Amston Probel
Longok Airin Rachmi Diany Usai Mayoritas Parpol KIM Usung Andra Soni-Dimyati di Pilgub Banten

Kader Partai Golkar Airin Rachmi Diany sebelumnya digadang-gadang sebagai bakal cagub untuk Pilgub Banten.


3 Parpol Koalisi Indonesia Maju Dukung Ahmad Riza Patria-Marshel Widianto di Pilkada Tangsel

4 hari lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep (kanan) menyerahkan berkas dukungan kepada bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Ahmad Riza Patria (tengah) dan Marshel Widianto (kiri) di Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. DPP PSI resmi menyerahkan rekomendasi dukungan kepada tiga pasangan bakal Calon Kepala Daerah (Cakada) di Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Lebak yang akan berkontestasi pada Pilkada 2024. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
3 Parpol Koalisi Indonesia Maju Dukung Ahmad Riza Patria-Marshel Widianto di Pilkada Tangsel

3 parpol yang tergabung dalam KIM ini resmi dukung Ahmad Riza Patria-Marshel Widianto untuk maju di Pilkada Tangsel. Parpol mana saja?


Politikus Demokrat Andi Arief Analogikan Marshel Widianto dengan Evita Peron

4 hari lalu

Marshel Widianto mendapat lampu hijau dari Partai Gerindra untuk maju menjadi calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Pencalonan Marshel diumumkan melalui Instagram Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Instagram
Politikus Demokrat Andi Arief Analogikan Marshel Widianto dengan Evita Peron

Demokrat resmi mengusung Ahmad Riza Patria-Marshel Widianto untuk maju di Pilkada Tangerang Selatan 2024.


Demokrat Usung Artis Gilang Dirga Maju Pilkada Bandung Barat 2024

4 hari lalu

Gilang Dirga. Foto: Instagram.
Demokrat Usung Artis Gilang Dirga Maju Pilkada Bandung Barat 2024

AHY mengatakan pengusungan Didik Agus Triwiyono dan Gilang Dirga telah melewati beberapa kajian.


Demokrat Usung Eri Cahyadi - Armuji di Pilkada Surabaya

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hari Murti Yudhoyono (AHY) bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji menunjukkan rekomendasi Pilkada Surabaya 2024, di Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/HO-DPC Partai Demokrat Surabaya
Demokrat Usung Eri Cahyadi - Armuji di Pilkada Surabaya

Partai Demokrat resmi mengusung Eri Cahyadi dan Armuji dalam Pilkada Surabaya