Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AMAN Sorong Raya Papua Minta Pemerintah Percepat Pengukuhan Wilayah Masyarakat Adat

image-gnews
Masyarakat Papua menyerukan gerakan All Eyes On Papua untuk melawan perampasan tanah adat di Papua.
Masyarakat Papua menyerukan gerakan All Eyes On Papua untuk melawan perampasan tanah adat di Papua.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sorong Raya, Papua, Feki Wilson Mobalen mencatat sejumlah kasus perampasan atau peralihan wilayah adat yang proses perizinannya tak sesuai Undang-Undang. Ia menduga adanya tindakan koruptif dari korporasi untuk keperluan investasi yang tidak transparan, partisipatif, dan tak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia maupun lingkungan hidup.

Feki mengimbau pemerintah perlu mengevaluasi perusahaan yang diduga terlibat melanggar izin. "Keberadaan izin-izin perusahaan tersebut harus dievaluasi melalui tindakan administratif oleh pemerintah, dan badan legislatif secara terukur untuk melindungi, memenuhi, dan memajukan HAM dan lingkungan," ujarnya saat dihubungi Tempo, Jumat, 7 Juni 2024.

AMAN mencatat terjadi kasus pelanggaran hak masyarakat adat yang dilakukan oleh korporasi di Papua, yakni terhadap Suku Moi di Sorong, Distrik Konda dan Marga Marga Woro dan Awe, Suku Awyu. Ada juga dugaan pelanggaran adat bagi Suku Malind di Papua Selatan, Kabupaten Merauke serta di Lembah Grime Nawa. 

Berdasarkan catatan tersebut, AMAN mengimbau agar pemerintah mengevaluasi seluruh perizinan yang telah melanggar hukum, baik hukum adat maupun hukum formal. Pemerintah dapat melakukan tindakan administrasi berupa menghentikan dan atau mencabut seluruh tingkatan perizinan. 

"Pemerintah juga harus menindaklanjuti melalui tindakan administratif terukur dan berkeadilan dengan mengeluarkan wilayah adat masyarakat adat Papua yang masuk dalam konsesi," kata Felki.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia berharap pemerintah dapat memberikan pengakuan hak kepada masyarakat adat atas tanah dan hutan adatnya sesuai undang-undang yang berlaku. Baik pemerintah pusat dan DPR, kata Felki, seharusnya mampu menjalankan amanah tersebut. 

Selain itu, kementerian dan lembaga negara terkait dapat mempercapat penetapan atau pengukuhan wilayah masyarakat adat, baik tanah dan hutan adat mereka. "Percepatan penetapan ini merupakan tindakan konstitusional yang wajib dilakukan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial serta pemenuhan hak asasi manusia dan lingkungan," ucap Felki.

Pilihan Editor: Viral Tagar All Eyes On Papua, Kapolda: Mudah-mudahan dalam Minggu Ini Persoalan Selesai

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kasus Penculikan Warga Masyarakat Adat Sihaporas, Walhi Soroti Penyelesaian Konflik Agraria

4 jam lalu

Masyarakat Adat Sihaporas bersama kuasa hukum merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan menyikapi penculikan lima orang Masyarakat Adat Sihaporas. Foto: Istimewa
Kasus Penculikan Warga Masyarakat Adat Sihaporas, Walhi Soroti Penyelesaian Konflik Agraria

Walhi menilai kasus ini sebagai tindakan kekerasan terbuka yang dilakukan oleh negara dan perusahaan kepada masyarakat sihaporas.


Gempa Bumi Terjadi di 3 Titik Lokasi dalam Sehari, Termasuk Gempa Mentawai

4 jam lalu

Peta pusat gempa yang mengguncang Padang dan Mentawai pada Senin pagi, 5 Februari 2024. istimewa
Gempa Bumi Terjadi di 3 Titik Lokasi dalam Sehari, Termasuk Gempa Mentawai

Gempa bumi kembali terjadi pada tiga titik lokasi berbeda di Indonesia pada Selasa 23 Juli 2024. Lokasi gempa tersebut berada di Kupang, Papua hingga Mentawai.


Dorong Penegakan Hukum, Komnas HAM Dalami Insiden Penembakan oleh TNI di Puncak Jaya

6 jam lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Dorong Penegakan Hukum, Komnas HAM Dalami Insiden Penembakan oleh TNI di Puncak Jaya

"Komnas HAM menyesalkan peristiwa penembakan yang mengakibatkan meninggalnya tiga warga di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya," ujar Atnike.


Kapolres Simalungun Bantah 5 Orang Masyarakat Adat Sihaporas Diculik

20 jam lalu

Masyarakat Adat Sihaporas bersama kuasa hukum merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan menyikapi penculikan lima orang Masyarakat Adat Sihaporas. Foto: Istimewa
Kapolres Simalungun Bantah 5 Orang Masyarakat Adat Sihaporas Diculik

Kapolres Simalungun mengatakan, saat menangkap 5 orang masyarakat adat Sihaporas itu, anggotanya sudah menunjukkan identitas dan surat penangkapan.


Jokowi Kunjungi Megaproyek di Merauke, Jamin Prabowo Lanjutkan Kebijakan Pangan

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (depan, kelima kiri) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (depan, ketiga kanan) saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua, Selasa 23 Juli 2024. Hari Anak Nasional bertema
Jokowi Kunjungi Megaproyek di Merauke, Jamin Prabowo Lanjutkan Kebijakan Pangan

Presiden Jokowi melakukan penanaman tebu di Kampung Sermayam kemarin.


Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

1 hari lalu

Kapolres Nduga, AKBP V. J. Parapaga mengatakan situasi di Kabupaten Nduga, Papua kembali aman pasca konflik antar kelompok. Tim keamanan tetap melakukan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan sejak Minggu, 18 Februari 2024. Foto: Humas Polda Papua
Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Jokowi menarik seluruh pasukan TNI-Polri non-organik di Papua. Pendekatan keamanan dinilai tak efektif.


Basarnas Masih Cari Kapal Pengangkut BTS yang Hilang di Laut Papua

1 hari lalu

Tim SAR gabungan dikerahkan untuk mencari Kapal LCT Cita XX yang hilang kontak dalam perjalanan dari Timika ke Yahukimo, Papua Pegunungan. (ANTARA/HO SAR Timika)
Basarnas Masih Cari Kapal Pengangkut BTS yang Hilang di Laut Papua

Basarnas belum menemukan kapal pengangkut bahan BTS yang hilang kontak di laut Papua hingga hari keempat pencarian. Kapal hilang kontak, Jumat lalu.


AMAN Sebut 5 Masyarakat Adat Sihaporas yang Diculik Mengalami Memar Lebam

1 hari lalu

Masyarakat Adat Sihaporas bersama kuasa hukum merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan menyikapi penculikan lima orang Masyarakat Adat Sihaporas. Foto: AMAN
AMAN Sebut 5 Masyarakat Adat Sihaporas yang Diculik Mengalami Memar Lebam

Masyarakat adat keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita dari Sihaporas yang diculik saat ini berada di Polres Simalungun. Mereka mengalami memar lebam.


Iriana Jokowi Bilang Makanan Bergizi Dapat Ditemukan di Alam

2 hari lalu

Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersalaman dengan ibu-ibu pengurus TP PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota di sela-sela kunjungannya di Posyandu Rawajali III, Perumahan Graha Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Selasa. ANTARA/Yudhi Efendi
Iriana Jokowi Bilang Makanan Bergizi Dapat Ditemukan di Alam

Iriana Jokowi mengharapkan para orang tua memberikan asupan makanan bergizi kepada anak untuk mencegah stunting.


AMAN Sebut Masyarakat Adat Sihaporas Sempat Diancam oleh Karyawan PT Toba Pulp Lestari Sebelum Diculik

2 hari lalu

Masyarakat Adat Sihaporas bersama kuasa hukum merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan menyikapi penculikan lima orang Masyarakat Adat Sihaporas. Foto: Istimewa
AMAN Sebut Masyarakat Adat Sihaporas Sempat Diancam oleh Karyawan PT Toba Pulp Lestari Sebelum Diculik

AMAN mengatakan karyawan PT TPL sempat mengancam masyarakat adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita dari Sihaporas sebelum menculik.