Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PBB Gelar Diskusi Mencegah Korupsi Politik

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Perwakilan Badan PBB untuk Penanggulangan Penualahgunaan Obat-obatan dan Kejahatan (UNODC) untuk Asia Tenggara dan Pasifik Masood Karimipour dalam pembukaan  seminar internasional Anti-Corruption Innovation in Southeast Asia di Hotel S31 Bangkok, Thailand, pada 7 Juni 2024.
Perwakilan Badan PBB untuk Penanggulangan Penualahgunaan Obat-obatan dan Kejahatan (UNODC) untuk Asia Tenggara dan Pasifik Masood Karimipour dalam pembukaan seminar internasional Anti-Corruption Innovation in Southeast Asia di Hotel S31 Bangkok, Thailand, pada 7 Juni 2024.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Badan PBB untuk Mencegah Penyalahgunaan Obat-obatan dan Kejahatan atau United Nation Office on Drug and Crime (UNODC) menyelenggarakan seminar internasional dua hari di Bangkok, Thailand, pada 7-8 Juni 2024.

Seminar ini akan merumuskan panduan mencegah korupsi politik, mendorong integritas bisnis, dan memerangi kejahatan yang makin canggih.

Dalam pembukaan seminar ini, Presiden National Anti-Corruption Commission Thailand Jenderal Polisi Watcharapol Prasarnajkit mengatakan bahwa kejahatan korupsi kini semakin meningkat karena memakai teknologi canggih.

“Karena itu gerakan antikorupsi untuk mencegahnya juga mesti memakai teknologi, seperti penggunaan kecerdasan buatan,” katanya.

Selain memakai teknologi, gerakan antikorupsi juga mesti berkolaborasi karena kejahatan kini makin lintas batas. “Kolaborasi internasional akan menjadi kunci membuka upaya kita memerangi korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata dia. “Seminar ini menjadi peluang baik kolaborasi lintas negara dan lintas organisasi.”

NACC didirikan pada 1999. Di Indonesia, NACC seperti Komisi Pemberantasan Korupsi karena pendiriannya berdasarkan konstitusi. NACC fokus ke korupsi pemerintahan level tinggi. Sementara the Office of Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) yang berada di bawah Kementerian Keadilan fokus pada korupsi di level bawah pemerintahan.

Baca: Tempo Berbagi Cerita dalam Seminar Antikorupsi Internasional PBB di Bangkok

Masood Karaimipour, perwakilan UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik, menambahkan bahwa kemajuan dalam kejahatan dan korupsi menuntut negara dan organisasi masyarakat sipil meningkatkan kemampuannya dalam kolaborasi mencegah kejahatan tersebut makin meluas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Di UNODC kami mempelajari pelbagai jenis kejahatan setiap hari yang makin canggih,” katanya.

Karena itu, tujuan utama dua hari seminar internasional ini adalah menemukan pendekatan dan pemakaian teknologi informasi yang berdampak pada pencegahan korupsi dan kejahatan. “Korupsi telah menggerus kepercayaan publik dan tata kelola yang baik,” kata dia.

Namun, kecanggihan modus dan metode kejahatan tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas dan inovasi penyelenggara negara dan penegak hukum dalam memeranginya. Karena itu, seperti Presiden NACC, Masood juga menekankan kolaborasi internasional lintas lembaga untuk meningkatkan kapasitas pencegahan korupsi. Dari lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, sektor bisnis, dan media massa.

Lembaga-lembaga negara, kata Massod, perlu berkolaborasi dan membangun jaringan dengan lembaga negara lain. Sektor usaha memahami etika bisnis yang menjauhkan diri dari praktik-praktik korup dan membangun aliansi dengan sesama entitas bisnis. “Masyarakat sipil dan media membawa kasus-kasus korupsi berhadapan dengan opini publik,” katanya.

Matthew Stephenson, profesor dari Harvard Law School, juga menekankan pada kerja sama multinasional dalam memerangi korupsi. Menurut dia, kerangka hukum, norma budaya, dan sistem politik menjadi pendorong utama korupsi sehingga pencegahan dan penanganannya mesti difokuskan ke dalam tiga area itu. “Seminar ini harus berbeda dan mendorong kolaborasi,” kata dia.

Pilihan Editor: Pendaftaran Seleksi Calon Pimpinan dan Dewas KPK Dibuka 26 Juni, Ini Persyaratannya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Proyek PJUTS EBTKE Wilayah Timur dan Barat Juga Diindikasikan Dikorupsi

25 menit lalu

Kasubdit 1 Dittipidkor Bareskrim Polri, Kombes Pol Ahmad Sulaiman, keluar dari gedung Pelayanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM setelah melakukan penggeledahan. Kamis, 4 Juli 2024. Jihan
Proyek PJUTS EBTKE Wilayah Timur dan Barat Juga Diindikasikan Dikorupsi

Bareskrim Sebut Proyek PJUTS Wilayah Timur dan Barat Terindikasi Dikorupsi


Eks Terpidana Korupsi Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PLN, Pengamat: Banyak yang Lebih Patut

46 menit lalu

Burhanuddin Abdullah. ANTARA/Rezza Estily
Eks Terpidana Korupsi Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PLN, Pengamat: Banyak yang Lebih Patut

Eks Gubernur Bank Indonesia atau BI, Burhanuddin Abdullah Harahap, menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.


PBB Buka Lowongan Kerja dan Relawan bagi Anak Muda, WNI Bisa Daftar

4 jam lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
PBB Buka Lowongan Kerja dan Relawan bagi Anak Muda, WNI Bisa Daftar

PBB membuka lowongan pekerjaan dan sukarelawan melalui program perekrutan bagi anak muda dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Pendaftaran dibuka hingga Agustus 2024.


Eks Direktur Operasi PT Timah Alwin Albar Jalani Sidang Perdana, Didakwa Rugikan Negara Rp 29,2 Miliar

6 jam lalu

Eks Direktur Operasi Produksi PT Timah Tbk Alwin Albar terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Washing Plant menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Rabu, 24 Juli 2024. Tempo/Servio Maranda
Eks Direktur Operasi PT Timah Alwin Albar Jalani Sidang Perdana, Didakwa Rugikan Negara Rp 29,2 Miliar

Jaksa mengatakan perbuatan yang dilakukan eks Direktur Operasi Produksi PT Timah Alwin Albar membuat negara dirugikan sebesar Rp 29,2 miliar.


Wali Kota Semarang Terseret Dugaan Korupsi, Ganjar Pastikan PDIP Beri Pendampingan Hukum

13 jam lalu

Mantan calon presiden nomor urut 03 sekaligus kader PDIP, Ganjar Pranowo saat ditemui usai Penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Wali Kota Semarang Terseret Dugaan Korupsi, Ganjar Pastikan PDIP Beri Pendampingan Hukum

Ganjar Pranowo memastikan PDI Perjuangan, memberi pendampingan hukum bagi Wali Kota Semarang Hevearita yang kini tengah terseret dugaan kasus korupsi


KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba ESDM untuk Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba dan Muhaimin Syarif

15 jam lalu

Tersangka Abdul Gani Kasuba memasuki ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Gubernur nonaktif Maluku Utara itu diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan barang bukti uang tunai Rp725 juta. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba ESDM untuk Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba dan Muhaimin Syarif

Selain Abdul Gani Kasuba, penggeledahan KPK di Ditjen Minerba ini juga menyangkut dugaan suap pengurusan izin tambang pengusaha Muhaimin Syarif.


Bambang Pacul PDIP: Siap Beri Pendampingan Hukum untuk Wali Kota Semarang Hevearita

16 jam lalu

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Politikus Senior Partai Demokrasi Indonesia Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu, 15 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Bambang Pacul PDIP: Siap Beri Pendampingan Hukum untuk Wali Kota Semarang Hevearita

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto memastikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum terhadap Wali Kota Semarang Hevearita.


KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

17 jam lalu

Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan. Tempo/Tony Hartawan
KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

Temuan KPK itu terjadi di tiga rumah sakit yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Sumatera Utara.


Elon Musk Aktifkan Starlink di Rumah Sakit Gaza

18 jam lalu

CEO Tesla Inc. sekaligus SpaceX Elon Musk menjawab pertanyaan wartawan usai peluncuran layanan internet berbasis satelit Starlink di Puskesmas Pembantu Sumerta Klod Denpasar, Bali, Minggu, 19 Mei 2024.  ANTARA/Muhammad Adimaja
Elon Musk Aktifkan Starlink di Rumah Sakit Gaza

Elon Musk menyampaikan melalui media sosial X bahwa layanan internet Starlink kini aktif di suatu rumah sakit di Gaza


Sidang Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker, Jaksa KPK Hadirkan 3 Saksi

20 jam lalu

Sidang pemeriksaan saksi dalam agenda pembuktian perkara korupsi di Kemnaker dengan terdakwa Reyna Usman yang merugikan negara senilai Rp 17,7 miliar di ruang Kusuma Atmadja, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Selasa 16 Juli 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Sidang Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker, Jaksa KPK Hadirkan 3 Saksi

Ketiga saksi itu dihadirkan oleh jaksa pada sidang korupsi dengan terdakwa Reyna Usman, I Nyoman Darmanta dan Karunia.