Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tempo Berbagi Cerita Liputan Nikel di Forum Antikorupsi Internasional

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Presiden National Anti-Corruption Commision Jenderal Polisi Watcharapol Prasarnrajkit dalam pembukaan  seminar internasional Anti-Corruption Innovation in Southeast Asia di Hotel S31 Bangkok, Thailand, pada 7 Juni 2024.
Presiden National Anti-Corruption Commision Jenderal Polisi Watcharapol Prasarnrajkit dalam pembukaan seminar internasional Anti-Corruption Innovation in Southeast Asia di Hotel S31 Bangkok, Thailand, pada 7 Juni 2024.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - United Nation Office on Drug and Crime (UNODC) atau Badan PBB untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Obat-obatan dan Kejahatan mengundang Tempo untuk berbagi cerita tentang liputan terkait korupsi politik.

Wakil Pemimpin Redaksi Tempo Bagja Hidayat yang berbicara di forum itu di Bangkok, Thailand, pada 7-8 Juni 2024 menceritakan liputan nikel ilegal yang mendorong penegakan hukum, mendukung bisnis yang berintegritas, dan demokrasi.

Forum internasional itu merupakan forum kedua tahun ini dengan mengambil tema “Anticorruption Innovation in Southeast Asia”. Pembicara dan pesertanya lintas negara untuk menghasilkan panduan data terbuka, mencegah korupsi, dan mendorong integritas bisnis yang mendukung demokrasi.

Bersama pembicara dari Thailand, Malaysia, dan Amerika Serikat, Bagja bercerita soal liputan nikel ilegal di Sulawesi dan Maluku. Liputan yang disebut Bagja adalah serial tulisan tentang tata kelola nikel yang melibatkan pemain politik, pebisnis besar, dan beking oleh jenderal polisi serta tentara yang melahirkan korupsi politik.

Salah satu liputan yang diceritakan adalah edisi 22 Januari 2023 berjudul “Pencahar Nikel Ilegal”. Liputan ini menyoroti operasi perusahaan tanpa izin di konsesi PT Vale Indonesia. Perusahaan penambang nikel di Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara, itu adalah Windu Aji Sutanto, mantan ketua relawan pemenangan Presiden Joko Widodo.

Sepekan setelah liputan tersebut, kepolisian mendatangi Blok Mandiodo dan menangkap beberapa penambang dan berujung pada penangkapan Windu Aji oleh Kejaksaan Agung. Selain Windu Aji, kasus ini juga menggiring Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Djamaluddin sebagai tersangka.

Menurut Bagja, liputan media telah membantu aparat menegakkan hukum. Data terbuka yang bisa diakses publik membuat penegak hukum lebih mudah menganalisis pelanggaran-pelanggaran hukum oleh korporasi dan pejabat pemerintah. Tak hanya itu, liputan investigasi juga mendorong bisnis lebih berintegritas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah liputan tersebut terbit, kata Bagja, para pengusaha nikel mengungkap bahwa permintaan smelter terhadap nikel legal naik. Liputan Financial Times edisi 26 November 2023 menulis bahwa untuk pertama kalinya smelter di Morowali mengimpor nikel dari Filipina akibat pasokan nikel lokal menyusut setelah penambang ilegalnya ditangkap polisi.

Selain membuktikan bahwa pasokan nikel selama ini berasal dari operasi ilegal, liputan itu membuat pengusaha yang taat aturan mendapatkan benefit besar. Seorang pengusaha, misalnya, mengaku pendapatan bisnisnya naik 4 persen setelah liputan dan penegakan hukum dari permintaan nikel legal.

Cerita Bagja juga mencakup pembagian konsesi tambang kepada organisasi sosial dan keagamaan yang terbit pada 14 April 2024. Liputan bertajuk "Tambang Bayar Utang" menyoroti bagi-bagi konsesi tambang, termasuk nikel, sebagai bentuk terima kasih penguasa terhadap organisasi yang mendukungnya. 

Kini jurnalisme investigasi oleh media mendapatkan tantangan setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan revisi Undang-Undang Penyiaran. Dalam draf RUU Penyiaran itu, pemerintah dan DPR memberikan tambahan kekuasaan kepada Komisi Penyiaran Indonesia menangani sengketa pers dan melanjutkannya ke proses hukum di pengadilan.

Revisi itu mengancam kebebasan pers karena Undang-Undang Pers melarang pemidanaan wartawan. Draf revisi itu juga akan melarang media menanyangkan jurnalisme investigasi dalam bentuk penanyangan liputan dalam bentuk multimedia. “Ini yang terjadi di Indonesia sekarang: kekuasaan akan kembali membungkam media yang mengancam integritas investasi dan demokrasi,” katanya.

Pilihan editor: Jaringan Windu Aji Sutanto dalam Banyak Perkara

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anwar Abbas Cerita Pertemuan sebelum PP Muhammadiyah Terima Izin Tambang Ormas

3 jam lalu

Anwar Abbas. TEMPO/Eka Yudha Saputra
Anwar Abbas Cerita Pertemuan sebelum PP Muhammadiyah Terima Izin Tambang Ormas

Anwar Abbas bercerita tentang pertemuan pengurus Muhammadiyah dengan pengusaha tambang sebelum memutuskan menerima IUP tambang.


PBB Buka Lowongan Kerja dan Relawan bagi Anak Muda, WNI Bisa Daftar

3 jam lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
PBB Buka Lowongan Kerja dan Relawan bagi Anak Muda, WNI Bisa Daftar

PBB membuka lowongan pekerjaan dan sukarelawan melalui program perekrutan bagi anak muda dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Pendaftaran dibuka hingga Agustus 2024.


Eks Direktur Operasi PT Timah Alwin Albar Jalani Sidang Perdana, Didakwa Rugikan Negara Rp 29,2 Miliar

5 jam lalu

Eks Direktur Operasi Produksi PT Timah Tbk Alwin Albar terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Washing Plant menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Rabu, 24 Juli 2024. Tempo/Servio Maranda
Eks Direktur Operasi PT Timah Alwin Albar Jalani Sidang Perdana, Didakwa Rugikan Negara Rp 29,2 Miliar

Jaksa mengatakan perbuatan yang dilakukan eks Direktur Operasi Produksi PT Timah Alwin Albar membuat negara dirugikan sebesar Rp 29,2 miliar.


Wali Kota Semarang Terseret Dugaan Korupsi, Ganjar Pastikan PDIP Beri Pendampingan Hukum

12 jam lalu

Mantan calon presiden nomor urut 03 sekaligus kader PDIP, Ganjar Pranowo saat ditemui usai Penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Ahad, 26 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Wali Kota Semarang Terseret Dugaan Korupsi, Ganjar Pastikan PDIP Beri Pendampingan Hukum

Ganjar Pranowo memastikan PDI Perjuangan, memberi pendampingan hukum bagi Wali Kota Semarang Hevearita yang kini tengah terseret dugaan kasus korupsi


KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba ESDM untuk Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba dan Muhaimin Syarif

14 jam lalu

Tersangka Abdul Gani Kasuba memasuki ruang pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Gubernur nonaktif Maluku Utara itu diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa serta perijinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan barang bukti uang tunai Rp725 juta. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba ESDM untuk Kasus Korupsi Abdul Gani Kasuba dan Muhaimin Syarif

Selain Abdul Gani Kasuba, penggeledahan KPK di Ditjen Minerba ini juga menyangkut dugaan suap pengurusan izin tambang pengusaha Muhaimin Syarif.


Bambang Pacul PDIP: Siap Beri Pendampingan Hukum untuk Wali Kota Semarang Hevearita

15 jam lalu

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Politikus Senior Partai Demokrasi Indonesia Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu, 15 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Bambang Pacul PDIP: Siap Beri Pendampingan Hukum untuk Wali Kota Semarang Hevearita

Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto memastikan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan hukum terhadap Wali Kota Semarang Hevearita.


KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

16 jam lalu

Deputi Pencegahan Korupsi KPK Pahala Nainggolan. Tempo/Tony Hartawan
KPK Endus Praktik Lancung Klaim BPJS Kesehatan yang Rugikan Negara Rp 34 Miliar

Temuan KPK itu terjadi di tiga rumah sakit yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Sumatera Utara.


Elon Musk Aktifkan Starlink di Rumah Sakit Gaza

17 jam lalu

CEO Tesla Inc. sekaligus SpaceX Elon Musk menjawab pertanyaan wartawan usai peluncuran layanan internet berbasis satelit Starlink di Puskesmas Pembantu Sumerta Klod Denpasar, Bali, Minggu, 19 Mei 2024.  ANTARA/Muhammad Adimaja
Elon Musk Aktifkan Starlink di Rumah Sakit Gaza

Elon Musk menyampaikan melalui media sosial X bahwa layanan internet Starlink kini aktif di suatu rumah sakit di Gaza


Sidang Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker, Jaksa KPK Hadirkan 3 Saksi

19 jam lalu

Sidang pemeriksaan saksi dalam agenda pembuktian perkara korupsi di Kemnaker dengan terdakwa Reyna Usman yang merugikan negara senilai Rp 17,7 miliar di ruang Kusuma Atmadja, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Selasa 16 Juli 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Sidang Korupsi Sistem Proteksi TKI Kemnaker, Jaksa KPK Hadirkan 3 Saksi

Ketiga saksi itu dihadirkan oleh jaksa pada sidang korupsi dengan terdakwa Reyna Usman, I Nyoman Darmanta dan Karunia.


Kemlu, UNDP dan IOM Bikin Program Kolaborasi Tata Kelola Migrasi

1 hari lalu

Ilustrasi pemudik di Pelabuhan. TEMPO/Johannes P. Christo
Kemlu, UNDP dan IOM Bikin Program Kolaborasi Tata Kelola Migrasi

Kemlu ingin memastikan warganya melakukan migrasi dengan aman dan teratur. Migrasi adalah pilihan dan hak bagi semua orang