Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polemik Dewan Media Sosial, Ini Kata Menkominfo Budi Arie dan YLBHI

image-gnews
Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Ketua Umum relawan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi & Informatika Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode Tahun 2019 - 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Juli 2023. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Ketua Umum relawan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi & Informatika Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode Tahun 2019 - 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Juli 2023. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berencana membentuk badan independen bernama Dewan Media Sosial (DMS). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih mempertimbangkan dan menerima masukan terkait pembentukan Dewan Media Sosial.

"Jika terbentuk, DMS bertujuan untuk memastikan dan mengawal kualitas tata kelola media sosial di Indonesia yang lebih akuntabel," katanya, seperti diberitakan oleh Antara, Selasa, 28 Mei 2024. Rencana ini sebenarnya sudah muncul sejak Juli 2023 dengan nama Dewan Pengawas Media Sosial.

Sejumlah pegiat demokrasi dan kelompok masyarakat sipil mengkritisi rencana pembentukan Dewan Media Sosial alias DMS oleh Kominfo. Pembentukan DMS disinyalir bakal tak sesuai konsep yang direkomendasikan.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur, mengatakan penolakan usulan masyarakat sipil yang direpresentasikan Southeast Asia Freedom of Expression Network alias SafeNet pada revisi kedua Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lalu menjadi penanda.

Masalahnya, ia mengatakan, dengan tidak adanya Undang-Undang yang melandasi pembentukan Lembaga ini. Pelik rasanya apabila pembentukan DMS diklaim akan sama posisinya dengan Dewan Pers.

"Jika Undang-Undangnya saja tidak ada, bagaimana bisa diklaim komposisinya independen," kata Isnur kepada Tempo, Senin, 27 Mei 2024.

Jadi, apa itu Dewan Media Sosial?

Tugas Dewan Media Sosial 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana membentuk Dewan Media Sosial (DMS) untuk melindungi anak dari kekerasan dan perundungan di dunia digital, sesuai dengan rekomendasi UNESCO dalam meningkatkan perlindungan anak di ruang digital atau Child Online Protection.

 "Kita ingin melindungi anak-anak di ruang digital, dengan perlindungan anak di ruang digital. Kamu sering lihat kan di media sosial ada anak di-bully di sekolahnya. Jadi, korban bully itu harus dilindungi," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam keterangan terkait acara Google AI Untuk Indonesia Emas di Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Budi Arie menjelaskan bahwa pembentukan DMS sejalan dengan komitmen Pemerintah pada awal 2024 untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bahkan, UNESCO telah melakukan kajian akademik tentang DMS dan menyerahkannya kepada Kementerian Kominfo. "Dewan Media Sosial ini bukan ide sembarangan. Ini adalah rekomendasi dari UNESCO, yang memberikan kepada kita naskah akademik sepanjang 160 halaman," ujarnya.

Menkominfo mengakui bahwa Pemerintah belum mengambil langkah konkret dalam pembentukan DMS karena masih mempertimbangkan rencana tersebut yang menimbulkan polemik di masyarakat.

"Perkembangan media baru ini memunculkan banyak dispute. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi ulang penataannya. Prinsipnya adalah independensi, seperti Dewan Pers. Kita akan melakukan kajian dan berdiskusi dengan banyak pihak," ujar Budi Arie.

Budi Arie juga meminta masyarakat untuk tidak salah mengartikan diskusi yang sedang berkembang. Ia menegaskan bahwa Dewan Media Sosial tidak akan membatasi kebebasan berpendapat publik di platform media sosial.

"Supaya tidak salah paham, Pemerintah tidak mengawasi media sosial. Ini adalah rekomendasi dari UNESCO. Nanti saya akan berikan draft-nya dari UNESCO jika kalian ingin melihat naskah akademiknya," katanya.

Dalam usulan UNESCO, Dewan Media Sosial akan berbentuk jejaring atau koalisi independen yang tidak berada di bawah pemerintah. Anggotanya akan terdiri dari perwakilan organisasi masyarakat, akademisi, pers, komunitas, praktisi, ahli, hingga pelaku industri.

"Prinsip UNESCO adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam media sosial. Jadi, ini adalah koalisi lintas pemangku kepentingan seperti pemuka agama, akademisi, masyarakat, dan semua penggiat media sosial," kata Budi Arie.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA I  ANDI ADAM FATURRAHMAN

Pilihan Editor: Kelompok Sipil Kritik Rencana Pembentukan Dewan Media Sosial Persoalkan Tak Ada UU sebagai Landasannya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cerita Kominfo soal Revisi Kedua UU ITE: Ada Banyak Keluhan Terutama di Aspek Pidana

1 hari lalu

Terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) ITE Adam Deni Gearaka menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024. Selebgram Adam Deni Gearaka dituntut pidana 1 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni terkait pembungkaman atau suap Rp30 miliar.  ANTARA /Reno Esnir
Cerita Kominfo soal Revisi Kedua UU ITE: Ada Banyak Keluhan Terutama di Aspek Pidana

Direktur Pengendalian Informatika Kementerian Kominfo, Teguh Arifiyadi, menceritakan proses revisi kedua UU ITE. Ada temun 70 persen kasus asimetri


Begini Tahap Pemulihan PDNS Pasca Disusupi Hacker, Kominfo: Ada Audit oleh Pihak Ketiga

1 hari lalu

Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat. ANTARA/Livia Kristianti
Begini Tahap Pemulihan PDNS Pasca Disusupi Hacker, Kominfo: Ada Audit oleh Pihak Ketiga

Setelah pemulihan jangka pendek dan menengah, Kominfo mencanangkan audit keamanan PDNS, maksimal hingga November 2024.


UGM dan Sookmyung Women's University Korea Selatan Gelar Pelatihan Kepemimpinan bagi Perempuan dan Anak Muda

1 hari lalu

Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Sookmyung Women's University, dan Asia Pacific Women's Information Network Center (APWINC). Ugm.ac.id
UGM dan Sookmyung Women's University Korea Selatan Gelar Pelatihan Kepemimpinan bagi Perempuan dan Anak Muda

UGM bekerja sama dengan Sookmyung Women's University Korea Selatan lakukan pelatihan tingkatkan kompetensi kepemimpinan bagi perempuan dan anak muda.


Saat Komunikasi Media Sosial Dinilai Bisa Tingkatkan Elektabilitas Kaesang di Pilgub Jateng

2 hari lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di kantor Muhammadiyah DKI Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan dirinya tidak akan berduet dengan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Saat Komunikasi Media Sosial Dinilai Bisa Tingkatkan Elektabilitas Kaesang di Pilgub Jateng

Sosok Kaesang yang merupakan anak Jokowi juga dapat memperkuat akseptabilitas masyarakat di Pilgub Jateng.


Massa Akamsi Geruduk Kementerian Kominfo, Serukan Ini ke Menteri Budi Arie Setiadi

2 hari lalu

Massa Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Dalam aksinya mereka menuntut Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatannya menyusul jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Massa Akamsi Geruduk Kementerian Kominfo, Serukan Ini ke Menteri Budi Arie Setiadi

Sekelompok massa dari Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) mendatangi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Rabu 10 Juli 2024.


Tim Muhibah Angklung Awali Tur Mediterania-Timur Tengah dari Festival di Portugal

2 hari lalu

Tim Muhibah Angklung asal Bandung memulai lawatan keliling Mediterania-Timur Tengah di Portugal, 6-13 Juli 2024. (Dok.Tim).
Tim Muhibah Angklung Awali Tur Mediterania-Timur Tengah dari Festival di Portugal

Tim Muhibah Angklung asal Bandung, Jawa Barat, memulai misi kebudayaan ke negara Arab dan Eropa dari Portugal. Tapi, mereka masih terkendala dana.


PDNS Diretas, Akamsi Desak Budi Arie Mundur Sebagai Menkominfo

2 hari lalu

Massa Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat (Akamsi) melakukan demonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Dalam aksinya mereka menuntut Menkominfo Budi Arie untuk mundur dari jabatannya menyusul jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua, dan membahas kembali RUU KKS (Keamanan dan Ketahanan Siber) dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
PDNS Diretas, Akamsi Desak Budi Arie Mundur Sebagai Menkominfo

Tuntutan agar Budi Arie mundur sebagai Menkominfo disampaikan dalam aksi yang dinamakan Geruduk Kominfo.


Erick Thohir: Lakukan Investigasi Penyebab Gangguan Server PDNS

2 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir usai menghadiri acara peresmian TikTok | PosAja! Creator House di Kantor Pos Kota Tua, Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Erick Thohir: Lakukan Investigasi Penyebab Gangguan Server PDNS

Erick Thohir menanggapi dampak fenomena serangan siber ransomware hingga Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.


Polisi Ungkap Judi Online dan Pornografi Sindikat Taiwan yang Beroperasi dari Tangerang, Raup Keuntungan Rp 500 Miliar

4 hari lalu

Direktorat Tindak Pidana Umum Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, melakukan konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana perjudian online dan pornografi sindikat Internasional Jaringan Taiwan pada Senin, 8 Juli 2024.TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Polisi Ungkap Judi Online dan Pornografi Sindikat Taiwan yang Beroperasi dari Tangerang, Raup Keuntungan Rp 500 Miliar

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil mengungkap judi online dan pornografi internasional sindikat Taiwan.


Terjerat Kasus Investasi Ilegal, Kominfo Akui Blokir Sosial Media Influencer Ahmad Rafif Sejak Jumat

4 hari lalu

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong, dalam acara konferensi pers
Terjerat Kasus Investasi Ilegal, Kominfo Akui Blokir Sosial Media Influencer Ahmad Rafif Sejak Jumat

Kementerian Kominfo mengonfirmasi telah memblokir akun Instagram milik influencer Ahmad Rafif Raya usai terjerat kasus investasi ilegal Rp 71 miliar. Akun dengan username @rafifraya itu diblokir sejak Jumat, 5 Juli 2024.