Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Alasan Mahfud MD Sebut Putusan MA Destruktif dan Tidak Progresif

image-gnews
Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengkritik putusan Mahkamah Agung (MA) yang menerima gugatan Partai Garuda mengenai batas usia calon kepala daerah, menyebutnya sebagai keputusan yang merusak. Mahfud menjelaskan bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, yang kemudian dinyatakan bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 oleh MA, sebenarnya berisi materi dari Pasal 7 huruf e UU tersebut.

"Itu progresif. Benarkah? Bnyk yg berpendapat sebaliknya, putusan No. 23 P/HUM/2024 itu destruktif," cuit Mahfud di akun X @mohmahfudmd pada Senin, 3 Juni 2024.

Mahfud Md mengulang lagi pendapatnya soal Putusan MA soal batas usia calon kepala daerah pada Pilkada 2024 destruktif dan tidak progresif. Kali itu, ia menyampaikan dalam acara bincang-bincang bertajuk "Terus Terang" dalam saluran YouTube Mahfud Md Official.

"Terlepas (Putusan MA) ini untuk kepentingan Kaesang, bagi saya ini destruktif dan tidak progresif," kata Mahfud dikutip Rabu, 5 Juni 2024.

Mahfud mengungkapkan, pembatalan undang-undang hanya bisa dilakukan melalui judicial review oleh Mahkamah Konstitusi dan legislative review oleh lembaga legislatif. Sementara MA tidak memiliki wewenang untuk membatalkan isi undang-undang.

Pasal tersebut menyatakan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun, sementara calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus berusia minimal 25 tahun.

"Keputusan MA ini merusak karena mengubah syarat pencalonan menjadi syarat pelantikan," tulisnya di akun X miliknya.

MA memerintahkan KPU untuk menghapus pasal 4 huruf d yang berbunyi: "Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon."

MA kemudian mengubah syarat tersebut dengan menambahkan "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mahfud mempertanyakan dasar MA dalam memutuskan bahwa PKPU bertentangan dengan UU tentang Pilkada, padahal PKPU tersebut mengacu pada UU yang sama.

"Mengapa MA memutuskan bahwa PKPU bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016? Bukankah PKPU tersebut justru berdasarkan isi UU Nomor 10 Tahun 2016? Ini memerlukan argumen substantif yang lebih mendalam," ujar mantan Menko Polhukam RI tersebut.

MA dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 sebelumnya mengabulkan permohonan Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) terkait batas usia minimal calon kepala daerah. MA menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.

Oleh karena itu, MA menyatakan bahwa pasal dalam PKPU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum selama tidak dimaknai "... berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota terhitung sejak pasangan calon terpilih.

Pada akhirnya, MA juga memerintahkan KPU RI untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA I  NOVALI PANJI

Pilihan Editor: Mahfud Md Nilai Putusan MA Soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah Bentuk Kerusakan Hukum

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Relawan Soal Isu Jokowi Cawe-cawe di Pilgub Jakarta 2024

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Kata Relawan Soal Isu Jokowi Cawe-cawe di Pilgub Jakarta 2024

Relawan mengatakan isu cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta hanya ketakutan dari lawan politik.


Gerindra: Mengusung Marshel Widianto hingga Mempertimbangkan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

10 jam lalu

Logo Partai Gerindra
Gerindra: Mengusung Marshel Widianto hingga Mempertimbangkan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Partai Gerindra akan mengusung komika Marshel Widianto sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan


Kaesang: Peluang Pilkada Jakarta hingga Bagi Buku Tulis Bertanda Tangan

12 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di kantor Muhammadiyah DKI Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan dirinya tidak akan berduet dengan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kaesang: Peluang Pilkada Jakarta hingga Bagi Buku Tulis Bertanda Tangan

Kaesang Pangarep belakangan terus menjadi sorotan, karena dirumorkan akan ikut Pilkada 2024


Caleg DPD Irman Gusman Umumkan Statusnya di Media Cetak sebagai Mantan Terpidana Menuai Polemik

21 jam lalu

Irman Gusman memasang iklan pengumuman jati dirinya sebagai mantan terpidana di media cetak pada Jumat 21 Juni 2024. TEMPO/ Fachri Hamzah
Caleg DPD Irman Gusman Umumkan Statusnya di Media Cetak sebagai Mantan Terpidana Menuai Polemik

MK memutuskan caleg DPD Irman Gusman untuk mengumumkan jati dirinya ke publik lewat beberapa media cetak di Sumbar dengan jujur.


63 Tahun Jokowi, Pengusaha Mebel Jadi Presiden 2 Periode

21 jam lalu

Karena sudah 25 tahun tak menyerut kayu, Jokowi meminta petunjuk kepada salah satu tukang bagaimana cara menyerut kayu yang benar. Tempo/Ratih Purnama
63 Tahun Jokowi, Pengusaha Mebel Jadi Presiden 2 Periode

Jokowi berusia 63 tahun pada 21 Juni 2024. Ini perjalanannya dari pengusaha mebel jadi Presiden 2 periode.


Andre Taulany Pernah Maju di Pilkada Tangsel 2010, Kini Langkahnya Diikuti Marshel Widianto

1 hari lalu

Andre Taulany . FOTO ANTARA/Muhammad Deffa
Andre Taulany Pernah Maju di Pilkada Tangsel 2010, Kini Langkahnya Diikuti Marshel Widianto

Partai Gerindra usung komika Marshel Widianto sebagai bakal calon Wakil Wali Kota di Pilkada Tangsel 2024. Sebelumnya, Andre Taulany pernah maju.


Bantah Tak Diundang, Kaesang Sebut Dirinya Ikut Kuliah Umum Prabowo

1 hari lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di kantor Muhammadiyah DKI Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan dirinya tidak akan berduet dengan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Bantah Tak Diundang, Kaesang Sebut Dirinya Ikut Kuliah Umum Prabowo

Kaesang mengatakan dirinya belum berada di lokasi saat foto itu diambil.


Anies-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024, Duet yang Sulit hingga Soal Koalisi

1 hari lalu

Anies Baswedan di Kawasan Jakarta Selatan siang ini, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Septi Nadya
Anies-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024, Duet yang Sulit hingga Soal Koalisi

Kaesang Pangarep kembali menanggapi isu dirinya menjadi calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Anies Baswedan. Apa katanya?


Profil Isdianto, Mantan Gubernur Kepulauan Riau yang Ajukan Gugatan UU Pilkada ke MK

1 hari lalu

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo saat menyerahkan SK kepada PLT Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto di Kantor Kemendagri, Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2019. Tempo/Egi Adyatama
Profil Isdianto, Mantan Gubernur Kepulauan Riau yang Ajukan Gugatan UU Pilkada ke MK

Dia mengajukan gugatan terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada disingkat ke Mahkamah Konstitusi alias MK.


Anggota DPR Nilai Tidak Lazim Rencana KPU Minta Persetujuan Tertulis terkait PKPU

1 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
Anggota DPR Nilai Tidak Lazim Rencana KPU Minta Persetujuan Tertulis terkait PKPU

KPU berharap bisa segera menyelesaikan rancangan PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.