Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bamsoet Sebut MPR Sudah Siapkan Karpet Merah untuk Amandemen UUD 1945

image-gnews
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) (ketiga kiri) bersama jajaran mengunjungi Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno (ketiga kanan) dalam rangka silahturahmi kebangsaan di kediamanya, Menteng, Jakarta, 20 Mei 2024. Bamsoet mengatakan safari politik tersebut untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah pemilihan Presiden 2024, MPR juga berencana akan mengunjungi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) (ketiga kiri) bersama jajaran mengunjungi Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno (ketiga kanan) dalam rangka silahturahmi kebangsaan di kediamanya, Menteng, Jakarta, 20 Mei 2024. Bamsoet mengatakan safari politik tersebut untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah pemilihan Presiden 2024, MPR juga berencana akan mengunjungi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyatakan MPR siap melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun, perubahan itu dia katakan tidak bisa dilakukan di periode MPR kali ini.

Menurut Bamsoet, MPR akan memfasilitasi perubahan itu jika seluruh partai politik setuju untuk melakukan amandemen UUD 1945. “Termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita. Kami di MPR siap untuk melakukan amandemen,” ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 5 Juni 2024.

Bamsoet menegaskan, MPR sudah menyiapkan jalan untuk perubahan tersebut. “Kami sudah siapkan karpet merahnya, termasuk juga siap dengan aturan peralihan di mana hal-hal yang sebelumnya tidak diatur, kita buat di aturan peralihan,” ujar dia.

Kesiapan itu disampaikan Bamsoet seusai para pimpinan MPR bertemu mantan Ketua MPR Amien Rais di kantor pimpinan MPR. Salah satu perubahan yang mereka bahas adalah mengembalikan kewenangan MPR untuk memilih presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Amien menyebutkan, mereka membahas peluang amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya untuk mengubah tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagaimana diketahui, Amien Rais adalah Ketua MPR yang memimpin empat kali amandemen UUD 1945 pada 1999-2002. Ketika itu, salah satu perubahan UUD adalah mekanisme pemilihan presiden melalui pemilihan langsung dari sebelumnya dipilih MPR.

Amien saat ini justru mengatakan perubahan itu naif. “Mengapa dulu saya sebagai Ketua MPR melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden dan wakil presiden, itu karena perhitungan kami dulu, perhitungannya agak naif,” ujar Amien.

Dia menjelaskan, pertimbangan ketika itu adalah pemilihan presiden akan bisa membatasi politik uang. Sebabnya, saat itu tidak terbayang seorang peserta pemilu bisa membeli suara rakyat dari pemilih yang berjumlah ratusan juta orang.

Amien kini menyatakan mendukung perubahan konstitusi agar presiden kembali dipilih oleh MPR. “Nah, jadi sekarang kalau mau dikembalikan, (presiden) dipilih MPR mengapa tidak?” kata Ketua Majelis Syuro Partai Ummat itu. Amien mengatakan wacana mengembalikan tata cara pemilihan presiden tidak langsung juga datang dari pengamatannya bahwa demokrasi Indonesia dinilai mengalami kemunduran akhir-akhir ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bamsoet mengatakan membuka peluang untuk melakukan perubahan tata cara pemilihan kepala negara yang tercantum dalam konstitusi. “Apakah nanti kita kembali ke sistem yg lama, dengan pemilihan kepala daerah di DPRD, presiden di MPR, sangat bergantung dinamika ke depan,” ujar dia.

Meski mengembalikan keputusan itu ke partai politik, Bamsoet menyatakan yakin para pimpinan partai akan terbuka dengan wacana perubahan tersebut. Sebabnya, kata dia, mereka semua merasakan Pemilu 2024 dinilai sangat brutal, mahal, dan transaksional.

Bamsoet mengklaim mengembalikan pemilihan presiden ke MPR tidak akan mencabut kedaulatan rakyat yang selama ini disalurkan melalui pemilihan langsung. “Kedaulatan rakyat sebagaimana pendiri bangsa sudah diwakilkan dengan para wakil yang dipilih oleh rakyat,” kata Bamsoet.

Amandemen UUD 1945 tidak akan bisa dilakukan dalam periode MPR kali ini. Sebab, kata Bamsoet,  mereka akan segera purnatugas dalam hitungan lima bulan. Menurut Bamsoet, tata tertib MPR mensyaratkan amandemen itu dibahas dengan waktu setidaknya enam bulan.

Bamsoet berharap MPR periode selanjutnya bisa mempertimbangkan wacana amandemen UUD 1945. “Kami berharap, MPR yang akan datang melakukan langkah percepatan untuk  penyempurnaan undang undang dasar, menata kembali sistem politik dan demokrasi yang yg sudah terjebak pada situasi mencemaskan,” kata dia.

Adapun pertemuan Amien Rais dengan turut dihadiri sejumlah pimpinan MPR. Selain Bamsoet sebagai Ketua MPR, hadir juga Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara, dan Fadel Muhammad.

Pilihan Editor:

Puan Maharani Jawab Wacana Ada Jabatan Ketua Harian di PDIP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Amien Rais soal Sikap Partai Ummat ke Pemerintahan Prabowo-Gibran: Tunggu Aspirasi Kader

4 hari lalu

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais. Tempo/Pribadi Wicaksono
Amien Rais soal Sikap Partai Ummat ke Pemerintahan Prabowo-Gibran: Tunggu Aspirasi Kader

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menyatakan partainya belum akan menentukan sikap terhadap pemerintahan Prabowo - Gibran


Ketua MPR Harap Kasus Yayasan Kesehatan Mandiri Cepat Selesai

4 hari lalu

Ketua MPR Harap Kasus Yayasan Kesehatan Mandiri Cepat Selesai

Anggota Yakes Mandiri tidak mau yayasan dibubarkan karena dampaknya meluas.


Skandal Rekayasa Guru Besar Mencuat, Ini Sanksi bagi Pemalsu Gelar Profesor

8 hari lalu

Pejabat Publik dengan Gelar Guru Besar Janggal
Skandal Rekayasa Guru Besar Mencuat, Ini Sanksi bagi Pemalsu Gelar Profesor

Guru Besar atau profesor merupakan gelar tertinggi bagi dosen yang aktif mengajar. Jika ditemukan ada yang memalsukan gelar ini, ada sanksi pidana.


Ramai Soal Dugaan Rekayasa Guru Besar di ULM, Ini Syarat Dapatkan Gelar Profesor Secara Benar

8 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Ramai Soal Dugaan Rekayasa Guru Besar di ULM, Ini Syarat Dapatkan Gelar Profesor Secara Benar

Temuan dugaan rekayasa syarat permohonan guru besar di Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Bagaimana syarat mendapatkan gelar profesor?


Bamsoet dan Pimpinan MPR Bakal Sambangi Airlangga hingga Prabowo dalam Silaturahmi Kebangsaan

8 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menerima silaturahmi kebangsaan oleh pimpinan MPR di Gedung DPP Demokrat, Jakarta pada Selasa, 16 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Bamsoet dan Pimpinan MPR Bakal Sambangi Airlangga hingga Prabowo dalam Silaturahmi Kebangsaan

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut pimpinan lembaganya akan melanjutkan kunjungan silaturahmi kebangsaannya ke sejumlah partai


Puan Maharani hingga Prabowo Hadiri Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri di Istana

9 hari lalu

Presiden Jokowi memimpin Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri tahun 2024 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Puan Maharani hingga Prabowo Hadiri Upacara Prasetya Perwira TNI-Polri di Istana

Presiden Jokowi bertindak sebagai inspektur Upacara Prasetya Mulya di Istana Negara. Puan Maharani hingga Prabowo turut hadir.


AIPI Sebut Perolehan Jabatan Profesor yang Tak Sesuai Prosedur Ciderai Keluhuran Akademik

11 hari lalu

Ilustrasi perguruan tinggi. shutterstock.com
AIPI Sebut Perolehan Jabatan Profesor yang Tak Sesuai Prosedur Ciderai Keluhuran Akademik

AIPI menyayangkan keterlibatan individu di lembaga tinggi negara yang memperoleh jabatan profesor dengan melanggar aturan.


Tanggapan Cak Imin atas Usul PKS agar Pimpinan DPR Diisi Perwakilan Seluruh Fraksi

14 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Dok DPR/vel
Tanggapan Cak Imin atas Usul PKS agar Pimpinan DPR Diisi Perwakilan Seluruh Fraksi

Cak Imin mengatakan perubahan komposisi pimpinan DPR harus dilakukan dengan mengubah undang-undang.


Bertemu PERAPI, Bamsoet Ingatkan Aparat Penegak Hukum Terkait Peran MKDKI

14 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima kunjungan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (PERAPI), di Jakarta, Rabu 10 Juli 2024.
Bertemu PERAPI, Bamsoet Ingatkan Aparat Penegak Hukum Terkait Peran MKDKI

Kehadiran UU No. 17 tahun 2023 sudah dengan tegas melindungi tenaga kesehatan dan tenaga medis


Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Gelaran JPNSC 2024, Bahas Inovasi Penanganan Nyeri

14 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soestyo saat menerima Kunjungan penyelenggara JPNSC 2024, di Jakarta, Rabu 10 Juli 2024.
Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Gelaran JPNSC 2024, Bahas Inovasi Penanganan Nyeri

WHO memperkirakan sekitar 20 persen orang dewasa mengalami nyeri kronis, dengan peningkatan 10-20 persen setiap tahunnya.