TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin berharap Peraturan Pemerintah (PP) yang berisikan aturan turunan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan atau UU Kesehatan dapat disahkan pada bulan ini.
"Insyaallah Bapak Presiden dalam waktu (dekat) segera bisa mengeluarkan. Iya (bulan ini)," kata Menkes saat ditemui usai kegiatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia di Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.
Menkes Budi mengungkapkan, sejumlah hal yang diatur antara lain terkait dengan tembakau dan produk turunannya, seperti beberapa aturan terkait rokok elektronik atau vape yang mencakup perisa yang dibolehkan, batas usia pembeli dan pengguna, serta tempat penjualannya.
Di samping itu, kata Menkes, juga beberapa aturan terkait iklan produk rokok seperti ukuran papan iklan dan aturan soal jarak minimum peletakan iklan rokok dari sekolah juga menjadi bagian dalam peraturan ini.
"Karena ini mengenai, kan banyak kita lihat perokok-perokok muda, itu juga diatur," lanjut Menkes Budi.
Selain itu, beberapa kebijakan terkait konsumsi gula, garam, dan lemak, juga turut diatur. Salah satunya, kata dia, melalui peraturan untuk memasang label kadar gula, garam, dan lemak, pada suatu produk makanan/minuman.
"Teman-teman lihat kan di Singapura, dipasangin logo, nah itu juga diregulasi juga. Sekarang juga ada di Peraturan Pemerintah ya. Mudah-mudahan bulan ini bisa keluar, jadi kita juga bisa mulai itu melabel makanan-makanan di supermarket, kalau kandungan gula, garam, dan lemaknya tinggi," ujar Menkes Budi Gunadi.
Aturan soal tenaga medis dan kesehatan
Sebelumnya, Budi Gunadi mengatakan, Kemenkes akan segera menerbitkan peraturan pengawasan praktik percaloan untuk membantu tenaga medis dan tenaga kesehatan mendapatkan Satuan Kredit Profesi (SKP). SKP itu dibutuhkan untuk memperpanjang Surat Izin Praktik (SIP) setiap lima tahun.
Budi Gunadi mengatakan, akan mencabut sementara surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktik atau SIP selama 12 bulan, bagi tenaga mendis dan kesehatan yang terbukti menjadi calo SKP.
"Jika terbukti berulang dua kali, STR dan SIP akan dicabut seumur hidup,” kata dia dikutip dari laman resmi Kemenkes, Sabtu, 1 Juni 2024.
Sementara itu,tenaga medis dan kesehatan yang terbukti memakai jasa calo SKP akan dicabut sementara STR dan SIPnya selama 6 bulan. Jika terbukti mengulangi perbuatannya dua kali, maka STR dan SIP-nya akan dicabut seumur hidup.
