Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Selain soal UKT, Ini Aturan Menteri Nadiem Makarim yang Tuai Kritik

image-gnews
Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim membatalkan izin sementara kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT pada Senin, 27 Mei 2024 lalu. Ia berujar akan membatalkan kenaikan UKT tahun ajaran 2024-2025 di perguruan tinggi negeri, termasuk yang berbadan hukum atau PTNBH.

Kebijakan kenaikan UKT tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

Nadiem membatalkan kenaikan UKT itu karena mendengar aspirasi dari pelajar, keluarga, dan masyarakat. Namun, ia tidak menjawab pertanyaan apakah aturan yang menjadi dasar kenaikan UKT itu akan dicabut atau hanya ditunda. 

Selama masa jabatannya, pendiri Gojek ini sering mengeluarkan aturan yang menuai kritik publik hingga ditarik kembali. Selain aturan kenaikan UKT, apa saja aturan Kemendikbudristek yang menuai kontroversi?

1. SKB 3 Menteri Seragam Sekolah dan Atribut Khusus Agama

Melansir dari laman resmi Kemendikbudristek, Mendikbud Nadiem Makarim bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil sempat mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Nadiem menegaskan, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhususan agama, karena itu merupakan hak individu. “Saya tekankan bahwa agama apapun, keputusan untuk memakai seragam dan atribut berbasis keagamaan di sekolah negeri di Indonesia adalah keputusan murid dan guru sebagai individu,” ujar Nadiem pada Rabu, 3 Februari 2021.

Tak lama setelah SKB diumumkan, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat mengajukan permohonan disetujui kepada Mahkamah Agung (MA). MA kemudian mengabulkan kebijakan itu dengan beberapa alasan.

Dalam amar putusan Perkara Nomor 17 P/HUM/2021, MA menyatakan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah ini bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan di atasnya. 

“Mengabulkan permohonan persetujuan hak uji materiil dari Pemohon Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat,” demikian petikan amar keputusan yang diperoleh Tempo dari Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, Sabtu, 8 Mei 2021.

2. Ekstrakurikuler Pramuka Tak Wajib

Dalam peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024, Nadiem memutuskan tidak lagi mewajibkan ekstrakurikuler Pramuka bagi sekolah mulai dari tingkat dasar hingga atas. Namun, ia menegaskan tidak menghapus kegiatan tersebut dari kurikulum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nadiem menjelaskan bahwa aturan itu tetap mewajibkan sekolah menyelenggarakan ekstrakurikuler pramuka, namun tidak mewajibkan siswa untuk mengikuti kegiatan tersebut. “Saya mau rekonfirmasi bahwa keputusan dari Permen, pramuka adalah ekskul yang wajib diselenggarakan oleh sekolah, namun tidak wajib untuk semua anak yang mengikuti ekskul tersebut,” ucapnya dalam rapat dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 3 April 2024 .

Nadiem berujar  sedang mendiskusikan kemungkinan kerja sama dengan satuan pengelola Gerakan Pramuka, yaitu Kwartir Nasional (Kwarnas) untuk memasukkan nilai-nilai pramuka dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5. Ia menegaskan, tidak memiliki rencana yang sama sekali untuk menambah atau mengurangi mata pelajaran dalam memasukkan nilai-nilai tersebut.

3. Cabut Rekomendasi Panduan Buku Sastra

Kemendikbud menarik dan merevisi Buku “Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra” (2024). Publik menilai isi atau beberapa judul dalam buku tersebut memuat unsur kekerasan dan pornografi. 

"Jadi betul bahwa buku panduan itu sudah ditarik. Mohon tidak menggunakan dan menyebarkan versi digitalnya lebih lanjut," kata Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP Kemdikbudristek Anindito Aditomo kepada Tempo pada Jumat, 31 Mei 2024. 

Anindito menjelaskan versi awal buku panduan itu untuk sementara sudah ditarik. Kemendikbud akan merevisi buku itu berdasarkan masukan-masukan yang mereka terima. 

Salah satu lembaga yang memberi masukan adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Pertama, memastikan buku sastra yang direkomendasi masuk pada kurikulum tidak memuat SARA, kekerasan fisik/psikis, pornografi, kekerasan seksual, diskriminasi, dan intoleransi.

Kedua, dalam proses pemilihan buku sastra dan perbaikan buku panduan pengguna harus memperhatikan prinsip dasar perlindungan anak, nondiskriminasi, mementingkan kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup atau hidup abadi dan perkembangan anak serta diberikan penghargaan terhadap pendapatan anak.

Ketiga, dalam proses pemilihan buku sastra dan perbaikan buku panduan pengguna akan melibatkan psikologi anak, agamawan, pemerhati anak, pakar pendidikan, ahli sastra, guru, serta forum anak.

ANDI ADAM FATURAHMAN | DEWI NURITA | INTAN SETIAWANTY | SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan editor: Wapres Ma'ruf Amin ke Papua, Tinjau Progres Percepatan Pembangunan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Siswi SMP yang Dicabuli Kakak Pembina Pramuka Saat Kamping di Bekasi Cabut Laporan

14 jam lalu

Ilustrasi pencabulan. Shutterstock
Alasan Siswi SMP yang Dicabuli Kakak Pembina Pramuka Saat Kamping di Bekasi Cabut Laporan

Saat siswi SMP itu sedang tidur, terduga pelaku tiba-tiba membaluri tubuh korban dengan obat antinyamuk.


Masalah UKT di Unri Sudah Selesai? Ketua BEM Unri: Pengembalian Uang Sisa UKT Belum Beres

1 hari lalu

Ketua BEM UNRI atau Universitas Riau, Muhammad Ravi. Foto: Istimewa
Masalah UKT di Unri Sudah Selesai? Ketua BEM Unri: Pengembalian Uang Sisa UKT Belum Beres

UKT di Unri selepas pembatalannya pun menyisakan masalah. Beberapa mahasiswa masih menunggu uang kembali. Ini Ini kata Ketua BEM Unri.


Biaya UKT Program Sarjana di UPN Veteran Jakarta 2024

2 hari lalu

Rektor di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) periode tahun 2022-2026 Dr. Anter Venus, MA, Comm. ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti
Biaya UKT Program Sarjana di UPN Veteran Jakarta 2024

Rektor UPN Veteran Jakarta Anter Venus mengatakan kampusnya tak menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) Tahun 2024


Psikolog Pendidikan Sebut Penghapusan Jurusan di SMA Pengaruhi Jumlah Kebutuhan Guru

3 hari lalu

Ilustrasi guru madrsah. Foto : Kemendag
Psikolog Pendidikan Sebut Penghapusan Jurusan di SMA Pengaruhi Jumlah Kebutuhan Guru

Kemendikbudristek akan menerapkan penghapusan jurusan di jenjang SMA mulai tahun ajaran 2024/2025. Pengaruhi kebutuhan guru.


Cerita Dosen yang Terlambat Dapat SK Pengangkatan CPNS: Viral Dulu Baru Ditindaklanjuti Kemendikbud

3 hari lalu

Penjelasan tentang persyaratan minimal pendidikan bagi pelamar CPNS dalam jabatan Dokter, Dokter gigi, Dokter pendididkan klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa.
Cerita Dosen yang Terlambat Dapat SK Pengangkatan CPNS: Viral Dulu Baru Ditindaklanjuti Kemendikbud

Pendistribusian Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS dosen seleksi tahun 2023 terlambat. Ribuan dosen tidak mendapat kejelasan.


Pegawai PTN Baru 10 Tahun Berjuang Menuntut Haknya sampai ke Ujung Pemerintahan Jokowi

6 hari lalu

Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP-PTNB) menggelar aksi di Gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Pegawai PTN Baru 10 Tahun Berjuang Menuntut Haknya sampai ke Ujung Pemerintahan Jokowi

Ikatan Lintas Pegawai PTN Baru berharap di ujung kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin hak mereka menjadi PNS akhirnya bisa dipenuhi.


Asosiasi Profesor Minta Mendikbud Hentikan Proses Pengangkatan Guru Besar yang Langgar Aturan

7 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Asosiasi Profesor Minta Mendikbud Hentikan Proses Pengangkatan Guru Besar yang Langgar Aturan

Guru Besar hanya boleh disandang untuk dosen yang aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.


Biaya Kuliah Jalur Mandiri Universitas Udayana 2024

7 hari lalu

Gedung Rektorat Universitas Udayana, Jimbaran.  Sumber: www.unud.ac.id
Biaya Kuliah Jalur Mandiri Universitas Udayana 2024

Rincian UKT dan IPI mahasiswa baru Universitas Udayana program D3, D4, dan S1 jalur Mandiri 2024


Biaya Kuliah Jalur Mandiri Unesa 2024 Jenjang D4 dan S1

7 hari lalu

Kampus Universitas Negeri Surabaya. (ANTARA/HO-Humas Unesa)
Biaya Kuliah Jalur Mandiri Unesa 2024 Jenjang D4 dan S1

Seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unesa gelombang 2 masih dibuka hingga Selasa, 23 Juli 2024. Cek rincian biaya kuliahnya.


Biaya Kuliah Jalur Mandiri Unair 2024 Jenjang D3, D4, dan S1

8 hari lalu

Kampus Universitas Airlangga Surabaya. ANTARA/HO-Humas Unair.
Biaya Kuliah Jalur Mandiri Unair 2024 Jenjang D3, D4, dan S1

Rincian UKT dan IPI mahasiswa baru Unair program D3, D4, dan S1 jalur mandiri 2024