Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Refly Harun Bicara Soal Putusan MA, Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, hingga Partai Oposisi

image-gnews
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Iklan

TEMPO.CO, JakartaMahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materiil Partai Garuda perihal aturan batas minimal usia calon kepala daerah. Hal itu tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Rabu, 29 Mei 2024. Putusan MA itu mengubah batas usia calon gubernur dan wakil calon gubernur minimal 30 tahun dan 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wali kota dan calon wakil wali kota terhitung sejak pasangan calon terpilih.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpendapat Komisi Pemilihan Umum atau KPU bisa mengabaikan putusan MA itu pada Pilkada 2024. Putusan MA ini seolah memberi karpet merah untuk anak bungsu Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk maju di Pilkada tahun ini.

Menurut Refly, KPU seharusnya berpatokan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai peraturan tertinggi perihal syarat batas usia calon kepala daerah. Ia mengungkapkan putusan MA tidak lebih dari sekadar judicial review terhadap Peraturan KPU atau PKPU.

"Kalau KPU berpatokan pada Undang-Undang, mereka bisa abaikan putusan MA," katanya di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 1 Juni 2024.

Terlebih, kata dia, putusan MA itu tidak memiliki kepastian hukum, khususnya soal kapan gubernur dan wakil gubernur terpilih itu dilantik. "Kita enggak punya kapan tanggal pelantikan itu, bagaimana kalau ternyata ketika dilantik belum 30 tahun?" ucapnya.

Sementara, UU Pilkada menyatakan batas usia calon kepala daerah ditetapkan saat seseorang mencalonkan atau dicalonkan, bukan ketika dilantik. 

"Jadi kita harus pakai logika mencalonkan dan melantik, sama enggak? Beda kan. Mencalonkan kita bisa tahu usianya sejak bawa berkas, tapi kalau dilantik, tidak punya kepastian hukum," ujar mantan Tim Hukum Anies-Muhaimin itu.

Karena itu, menurut dia, Putusan MA ini merupakan keputusan yang tidak masuk akal dan tidak memberi kepastian hukum. Dia mendorong KPU tetap mengacu pada UU Pilkada dan mengabaikan putusan MA.

Sarankan Anies Baswedan Maju Lagi di Pilgub Jakarta

Mengenai Pilgub Jakarta 2024, Refly memprediksi setidaknya akan ada dua sampai empat partai politik yang berpeluang mengusung Anies Baswedan. Dia menyebut keempat parpol itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Nama mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus bekas calon presiden Anies Baswedan santer diisukan maju kembali di Pilgub Jakarta. Dukungan deklarasi sudah dinyatakan oleh puluhan relawan simpul Anies Baswedan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU Bali Ajak Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada 2024, Begini Respons Gerindra

35 menit lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menerima kunjungan awak media di kantor KPU Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Sabtu, 5 November 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Bali Ajak Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada 2024, Begini Respons Gerindra

Gerindra menyambut baik rencana KPU Bali dan merasa tidak sulit mengarahkan konstituen hingga di tingkat terbawah.


PDIP Gandeng 6 Parpol, Siap Usung Etik Suryani-Eko Sapto di Pilkada Sukoharjo 2024

2 jam lalu

Logo PDIP
PDIP Gandeng 6 Parpol, Siap Usung Etik Suryani-Eko Sapto di Pilkada Sukoharjo 2024

PDIP dan enam parpol di Kabupaten Sukoharjo membentuk koalisi besar untuk mengusung petahana kembali maju dalam Pilkada 2024.


Respons Khofifah soal Peluang Berduel dengan Risma di Pilkada Jawa Timur

2 jam lalu

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendeklarasikan dukungan kepada petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) DPP, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Juli 2024. PPP mendukung pasangan Khofifah-Emil untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur atau Pilgub Jatim. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Respons Khofifah soal Peluang Berduel dengan Risma di Pilkada Jawa Timur

Khofifah Indar Parawansa optimistis memenangkan Pilkada Jawa Timur, meski berduel dengan Risma. Khofifah sudah siapkan program secara serius.


Prabowo Berpotensi Tambah Kementerian, Ganjar Pranowo Singgung Politik Akomodasi Koalisi Gemuk

3 jam lalu

Prabowo Berpotensi Tambah Kementerian, Ganjar Pranowo Singgung Politik Akomodasi Koalisi Gemuk

Ganjar Pranowo menilai wacana revisi UU Kementerian tidak bisa dilepaskan dari adanya koalisi gemuk dalam pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.


Istana Respons Tudingan Djarot PDIP Soal Keluarga Jokowi di Pilkada 2024

3 jam lalu

Grace Natalie Diberi Tugas di Pemerintahan oleh Presiden Jokowi
Istana Respons Tudingan Djarot PDIP Soal Keluarga Jokowi di Pilkada 2024

Istana tanggapi pernyataan Djarot PDIP tentang Jokowi menyiapkan keluarganya maju di kontestasi politik. Isu dinasti politik sengaja digelindingkan.


KPU Uji Publik Aturan Perlengkapan Pemungutan Suara di Pilkada 2024

4 jam lalu

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) bersama (dari kiri-kanan) Anggota Komisioner KPU Idham Holik, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Agus Mellaz, Betty Epsilon, dan Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno mengangkat tangan bersama usai konferensi pers terkait pemilihan petugas pelaksana Ketua KPU di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPU Uji Publik Aturan Perlengkapan Pemungutan Suara di Pilkada 2024

KPU Pusat segera menerbitkan peraturan tentang perlengkapan pemungutan suara di Pilkada 2024. Agar KPU daerah cukup waktu mendistribusikan logistik.


Pj Gubernur Jabar Ancam Beri Sanksi Ini terhadap ASN yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024

6 jam lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Pj Gubernur Jabar Ancam Beri Sanksi Ini terhadap ASN yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024

Menjelang Pilkada 2024, Bey meminta komitmen para ASN dengan tetap netral dan tidak terlibat politik praktis.


KPU Kota Bogor Ungkap Coklit Data Pemilih Pilkada 2024 Sudah 98,85 Persen

6 jam lalu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) melakukan coklit data pemilih ke rumah warga di Cisalak, Depok, Jawa Barat, Rabu, 22 Februari 2023. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menugaskan 5.558 petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) kepada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan mendatangi rumah warga secara door to door. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Kota Bogor Ungkap Coklit Data Pemilih Pilkada 2024 Sudah 98,85 Persen

KPU Kota Bogor menyebut progres pelaksanaan coklit itu merupakan hasil sinkronisasi pada Pilkada 2024 sebanyak 818.302 orang.


Alasan Golkar Usulkan Jusuf Hamka untuk Cawagub Kaesang di Pilgub Jakarta

6 jam lalu

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep saat konferensi pers di Kantor DPP Golkar di Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Alasan Golkar Usulkan Jusuf Hamka untuk Cawagub Kaesang di Pilgub Jakarta

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan Jusuf Hamka sebagai calon pendamping Kaesang saat Kaesang melawat ke markas Golkar.


Wacana Golkar Duetkan Kaesang-Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta, PKS dan PDIP Beri Respons Ini

6 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonedia (PSI), Kaesang Pangarep, disambut Ketua Umum Golkar Airlanggar Hartarto saat mengunjungi markas Dewan Pimpinan Pusat Golkar di Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Wacana Golkar Duetkan Kaesang-Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta, PKS dan PDIP Beri Respons Ini

Wacana Golkar menduetkan Kaesang dengan Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta mendapat respons dari PKS dan PDIP. Begini katanya.