Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Revisi UU Polri dan TNI, Begini Penjelasan Gerindra Soal Usia Pensiun

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (dua kanan) bersalaman dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tiga kanan) yang mendapatkan pangkat jenderal bintang empat kehormatan dari Presiden RI Joko Widodo, di Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. ANTARA/HO-Partai Gerindra
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (dua kanan) bersalaman dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tiga kanan) yang mendapatkan pangkat jenderal bintang empat kehormatan dari Presiden RI Joko Widodo, di Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. ANTARA/HO-Partai Gerindra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Ahmad Muzani, merespons wacana perpanjangan usia pensiun tentara dan polisi dalam revisi UU TNI dan perubahan UU Polri. Muzani tak menyangkal bahwa penambahan masa jabatan aktif TNI dan Polri menjadi perdebatan.

"Salah satu cara berpikirnya adalah TNI-Polri itu adalah aset negara," kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 29 Mei 2024.

Muzani mengatakan prajurit TNI atau aparat Polri yang pensiun pada usia 58 tahun bisa saja masih memiliki kesehatan prima, daya pikir kuat, dan kemampuan fisik yang baik. "Nah, negara akan sangat dirugikan ketika dalam posisi itu dia pensiun," tutur Muzani. 

Untuk mendidik seseorang menjadi TNI atau Polri, kata Muzani, diperlukan effort dan biaya yang sangat tinggi. Sehingga, kata dia, akan rugi apabila usia pensiun 58 tahun. Di sisi lain, Muzani mengatakan juga diperlukan adanya regenerasi. "Itu perdebatan yang sudah cukup lama, ketika saya di Komisi I itu dibicarakan," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini.

"Karena itu, Fraksi Partai Gerindra terbuka peluang untuk mendapatkan masukan-masukan dari seluruh stakeholder, termasuk civil society untuk memberi masukan terhadap hal tersebut."

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan revisi UU TNI dan UU TNI menjadi undang-undang atas usulan inisiatif DPR. Persetujuan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan ke-V Tahun Sidang 2023-2024 pada Selasa, 28 Mei 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu perubahan dalam dua beleid tersebut adalah adanya perpanjangan usia pensiun. Dalam draf yang diterima Tempo, usia pensiun maksimal anggota Polri akan diperpanjang dari sebelumnya 58 tahun menjadi 60 tahun. Usia pensiun tersebut dapat diperpanjang lagi menjadi 62 tahun jika memiliki keahlian khusus dan dianggap sangat dibutuhkan.

Sedangkan untuk pejabat fungsional, usia pensiun diatur maksimal 65 tahun. Adapun usia pensiun perwira tinggi bintang empat atau Kapolri ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR. 

Sedangkan dalam draf revisi Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dilihat Tempo, ada perubahan usia pensiun tentara menjadi 60 tahun. Sedangkan untuk tamtama dan bintara usia pensiun 58 tahun. Saat ini, usia pensiun perwira TNI adalah 58 tahun bagi bintara dan 53 tahun tamtama.

 Pilihan Editor: KPU Tetapkan 50 Anggota DPRD Depok Terpilih, Ini Nama dan Perolehan Suaranya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pro-Kontra terhadap Wacana Bansos untuk Korban Judi Online

3 jam lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Pro-Kontra terhadap Wacana Bansos untuk Korban Judi Online

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menilai korban judi online tidak bisa serta merta mendapatkan bansos.


Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Sepakat Korban Judi Online Bisa Terima Bansos, Apa Alasannya?

14 jam lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memegang palu sidang usai dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023. Habiburokhman yang merupakan Anggota Fraksi Gerindra dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Desmond J Mahesa, yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Sepakat Korban Judi Online Bisa Terima Bansos, Apa Alasannya?

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, sepakat korban judi online bisa memperoleh bansos untuk sementara waktu. Ini alasannya?


Deretan Nama Bakal Calon Peserta Pilkada Solo 2024

16 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Deretan Nama Bakal Calon Peserta Pilkada Solo 2024

Deretan nama telah diusung atau menyatakan kesediaan untuk maju dalam Pilkada Solo


Mengenal Diah Warih Anjari, yang Ingin Maju di Pilkada Solo 2024

18 jam lalu

Diah Warih (tiga dari kanan) mendaftar penjaringan internal Partai Gerindra di Solo, Jawa Tengah, Rabu (5/6/2024). ANTARA/Aris Wasita
Mengenal Diah Warih Anjari, yang Ingin Maju di Pilkada Solo 2024

Diah Warih Anjari mulai membangun komunikasi politik dengan berbagai partai untuk maju dalam Pilkada Solo 2024


Istana Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara: Atur Kewenangan Prabowo Tambah Menteri

18 jam lalu

Istana Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara: Atur Kewenangan Prabowo Tambah Menteri

Aturan baru bakal memungkinkan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatur jumlah menteri sesuai kebutuhan.


Maju di Pilkada Solo, Diah Warih Anjari Jalin Komunikasi dengan Parpol

1 hari lalu

Diah Warih (tiga dari kanan) mendaftar penjaringan internal Partai Gerindra di Solo, Jawa Tengah, Rabu (5/6/2024). ANTARA/Aris Wasita
Maju di Pilkada Solo, Diah Warih Anjari Jalin Komunikasi dengan Parpol

Demokrat Solo sudah berkomunikasi dengan Diah Warih Anjari untuk membahas berbagai hal, khususnya persiapan Pilkada Solo.


Sufmi Dasco Beberkan Alasan Prabowo Tak Singgung soal IKN di Artikel Newsweek

1 hari lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sufmi Dasco Beberkan Alasan Prabowo Tak Singgung soal IKN di Artikel Newsweek

Prabowo tak menyinggung soal proyek IKN di tulisannya karena proyek ambisius di era Jokowi itu sudah diatur melalui undang-undang.


Terpopuler: Tim Prabowo-Gibran Buka Suara soal Rasio Utang hingga 50 Persen, Siap-siap Harga MinyaKita Naik Setelah Idul Adha

2 hari lalu

Terpopuler: Tim Prabowo-Gibran Buka Suara soal Rasio Utang hingga 50 Persen, Siap-siap Harga MinyaKita Naik Setelah Idul Adha

Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, membantah bahwa presiden terpilih, Prabowo Subianto, akan menaikkan rasio utang


Tim Gugus Tugas Prabowo-Gibran Bantah Adanya Rencana Menaikkan Rasio Utang hingga 50 Persen terhadap PDB

2 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Tim Gugus Tugas Prabowo-Gibran Bantah Adanya Rencana Menaikkan Rasio Utang hingga 50 Persen terhadap PDB

Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah presiden terpilih akan menaikan rasio utang terhadap PDB hingga 50 persen.


Revisi UU Polri Dinilai Tidak Substantif, Pengamat: Berpotensi Jadi Alat Hegemoni Kekuasaan

2 hari lalu

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi
Revisi UU Polri Dinilai Tidak Substantif, Pengamat: Berpotensi Jadi Alat Hegemoni Kekuasaan

Menurut pengamat, penguatan kelembagaan kepolisian tidak harus menambah kewenangan kepolisian lewat UU Polri.