TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK tidak menerima permohonan Partai Persatuan Pembangunan alias PPP dalam sengketa pileg DPR RI di 19 provinsi. Hakim konstitusi menilai mayoritas permohonan yang diajukan PPP tidak memenuhi syarat formil karena kabur dan tidak jelas.
Dalam sidang putusan dismissal hari ini, Rabu, 22 Mei 2024, MK tak menerima permohonan PPP untuk sengketa Pileg DPR RI di 6 provinsi yaitu DKI Jakarta, Papua Pegunungan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jambi, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Adapun 13 perkara PPP yang tidak diterima oleh MK pada sidang putusan dismissal kemarin yaitu di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Papua Tengah.
Misalnya permohonan PPP dalam sengketa Pileg di Dapil DKI Jakarta II. PPP mendalilkan adanya pengalihan suara sebanyak 6.360 suara ke Partai Garuda. Ketua MK Suhartoyo menyebut, tak menerima permohonan itu.
Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan, dalam permohonan ini, pemohon tidak menjelaskan dalam tingkatan rekapitulasi mana, suara pemohon berpindah dan dalam tingkatan rekapitulasi mana termohon melakukan kesalahan penghitungan suara sehingga membuat suara pemohon menjadi berpindah dan berkurang.
"Pemohon tidak menjelaskan secara rinci lokasi-lokasi yang dimaksud oleh pemohon terjadi kesalahan penghitungan suara oleh termohon," ucap Enny.
Tak hanya di Jakarta, permohonan PPP di Jawa Timur juga dinilai kabur. Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam pertimbangan hukum Mahkamah, menyebutkan, pemohon mempersoalkan perolehan suara di Dapil Jatim I, IV, VI, dan VIII dalam kaitannya dengan pemenuhan ambang batas parlemen. Pada empat dalil tersebut, kata Saldi, pemohon mendalilkan mengalami pengalihan suara sebanyak 21.812 suara.
"Namun Mahkamah tidak mendapati adanya penjelasan yang detail bagaimana hal tersebut terjadi, lokasi tempat terjadinya pengalihan suara, pihak yang mengalihkan suara, serta waktu dilakukan pengalihan suara yang dimaksud," ujar Saldi.
Seperti diketahui, PPP mengajukan puluhan sengketa pileg ke MK. Ini buntut dari gagalnya Partai Ka'bah melaju ke Senayan, dengan hanya memperoleh 5.878.777 suara atau setara 3,87 persen suara sah nasional.
Partai ini pun gagal memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. Agar bisa mendapatkan kursi di Senayan, PPP membutuhkan tambahan 0,13 persen suara sah nasional dari sengketa Pileg.
Respons PPP
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Mardiono, meminta kepada seluruh jajaran partai Ka'bah untuk tidak patah arang. Dia mengatakan perjuangan PPP belum selesai dan masih ada asa bagi partai untuk tetap berada di parlemen. "Selanjutnya, kami minta seluruh kader berjuang menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada)," kata Mardiono dalam jumpa pers di kantor DPP PPP, Rabu, 22 Mei 2024.
Sebagai Plt Ketua, Mardiono melanjutkan, dirinya akan bertanggung jawab guna memperjuangkan PPP agar tak terdepan dari parlemen. Dia mengatakan, perjuangan melalui jalur hukum dan politik akan ditempuh untuk mengembalikan PPP ke habitatnya. "Saya tidak mau kader dan konstituen kecewa, apalagi sampai tumpah ruah di jalanan," ujar Mardiono.
YOHANES MAHARSO | HENDRIK YAPUTRA
Pilihan editor: Bamsoet Apresiasi Langkah Prabowo Merangkul Semua Parpol
