2. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji: Pernyataan Nadiem Hanya Klaim Sepihak
Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan di depan Komisi X DPR kenaikan UKT selama ini selalu mengedepankan asas keadilan dan inklusivitas. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai ucapan Nadiem itu kata-kata manis belaka.
Dia menuturkan pemberlakuan UKT belum berkeadilan dan jauh dari prinsip inklusif. “Pernyataan (Nadiem) ini hanya klaim sepihak dan sangat mudah dipatahkan,” kata dia dalam keterangan tertulis pada Rabu, 22 Mei 2024.
Menurut dia, jika prinsip keadilan dan inklusivitas memang benar sudah diterapkan, seharusnya tidak ada lagi polemik biaya kuliah mahal seperti yang terjadi saat ini. Faktanya, kata Ubaid, masih banyak mahasiswa yang berdemonstrasi karena terdampak UKT yang mereka anggap menyengsarakan.
Ubaid menyebutkan pernyataan Nadiem mungkin benar jika polemik UKT tinggi hanya terjadi di satu kampus. “Tapi, jika keributan ini terjadi di mana-mana dan di banyak kampus, jelas bahwa yang tidak berkeadilan atau yang bermasalah adalah kebijakan di level pusat,” ujarnya.
Dia menyoroti Peraturan Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 sebagai biang kerok kenaikan UKT. Dia menyebutkan aturan yang diterbitkan Nadiem pada awal tahun itu dijadikan rujukan oleh kampus-kampus untuk melipatgandakan biaya kuliah.
Ubaid juga membantah bahwa biaya UKT tinggi hanya terjadi pada tahun ini. Menurut dia, mahalnya biaya kuliah telah dirasakan sejak tahun-tahun lalu. Tahun ini, kata dia, kenaikan itu menarik perhatian lebih karena besarannya yang signifikan.
3. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi: Kemendikbudristek Pastikan UKT Sesuai Ekonomi Mahasiswa
Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek memastikan perguruan tinggi negeri menetapkan besaran UKT yang sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa.