TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) telah menyepakati untuk melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk 27 Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Kabupaten/Kota.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengatakan 27 RUU tersebut merupakan tahap awal dari paket 254 RUU yang disiapkan oleh Komisi II DPR RI.
“Dalam rangka penguatan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tutur Tomsi dalam Rapat Panitia Kerja Pembahasan DIM 27 RUU tentang Kabupaten/Kota, dikutip melalui keterangan resmi pada Rabu, 22 Mei 2024.
RUU yang dibahas mencakup berbagai wilayah, baik di tingkat kabupaten maupun kota. Di tingkat kabupaten, RUU meliputi Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Selatan, Langkat, Karo, Deli Serdang, Asahan, Labuhanbatu, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Simalungun, Nias, Bangka, dan Belitung.
Sementara itu, untuk tingkat kota, RUU mencakup Kota Banda Aceh, Binjai, Medan, Tebing Tinggi, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Sibolga, dan Pangkalpinang.
Tomsi kemudian menegaskan bahwa pemerintah menghargai dan mendukung inisiatif DPR RI dalam mengusulkan 27 RUU ini. Pemerintah juga sepakat untuk melanjutkan pembahasan dengan fokus pada alas hukum, cakupan wilayah, dan karakteristik daerah yang terkait.
Dalam paparannya, dia menjelaskan, penyusunan DIM 27 RUU tentang Kabupaten/Kota didukung oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, terutama dalam hal verifikasi urutan cakupan wilayah kabupaten/kota, penulisan nama kabupaten/kota, verifikasi batas daerah, serta pembuatan peta wilayah.
“Kiranya dalam rapat panitia kerja ini pembahasan 27 DIM RUU Kabupaten/Kota usul inisiatif DPR RI dapat berlangsung dengan lancar,” imbuh Tomsi.
Pilihan editor: Deretan Fakta Menjelang Reformasi Mei 1998 dan Soeharto Lengser
