TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Indikator Politik menyampaikan, mayoritas responden menilai pemberantasan korupsi di pemerintahan Presiden Joko Widodo buruk.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, sebanyak 30,4 persen responden meyakini pemberantasan korupsi buruk. Sedangkan, sebanyak 7,3 persen responden meyakini pemberantasan korupsi sangat buruk.
"Pemberantasan korupsi lebih banyak dinilai buruk/sangat buruk," ujar Burhanuddin dalam Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dipantau di YouTube, Jumat 4 Oktober 2024.
Burhanuddin merinci, hanya 1,4 persen responden yang menilai pemberantasan korupsi berjalan sangat baik. Sedangkan, 24,6 persen menilai pemberantasan korupsi baik.
"Kemudian, sebanyak 31, 7 persen menilai sedang. Lalu, sebanyak 4,5 persen menilai tidak tahu," kata Burhanuddin.
Di sisi lain, mayoritas publik menilai, kinerja penegak hukum berjalan baik di pemerintahan Jokowi. Sebanyak 2,5 persen responden meyakini penegakan hukum berjalan sangat baik. Lalu, sebanyak 39,3 persen berjalan baik.
Kemudian, 33,7 Persen responden menilai sedang. Lalu, 19,9 persen responden menilai buruk dan 2,9 persen sangat buruk.
Survei Indikator Politik Indonesia ini melibatkan 3.540 responden di seluruh Indonesia. Indikator menggelar survei ini pada 22-29 September 2024.
Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error sekitar 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Pilihan Editor: Survei Indikator: Mayoritas Responden Mayakini Prabowo Bawa Indonesia Lebih Baik
