Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kerusuhan 13 Mei 1969 Terjadi di Malaysia dan Penjarahan 13 Mei 1998 di Indonesia Jadi Kenangan Kelam

image-gnews
Massa membalik dan membakar mobil pada kerusuhan tanggal 14 mei 1998 di jalan hasyim ashari, Jakarta [ Bodhi Chandra/ DR; 20000422 ].
Massa membalik dan membakar mobil pada kerusuhan tanggal 14 mei 1998 di jalan hasyim ashari, Jakarta [ Bodhi Chandra/ DR; 20000422 ].
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia dan Malaysia punya kenangan kelam pada kejadian tanggal 13 Mei, meski di tahun berbeda. Di Indonesia, 13 Mei diperingati sebagai hari kerusuhan rasial terhadap warga Tionghoa yang terjadi pada 1998. Sementara di Malaysia, pada 13 Mei juga diperingati sebagai hari menyedihkan karena terjadi kerusuhan antara etnis Cina dengan Melayu pada 1969.

Seperti apa kisah kelam 13 Mei di Malaysia dan Indonesia ini?

Malapetaka 13 Mei di Malaysia

Disadur dari laporan Majalah Tempo edisi Sabtu, 7 November 1987, bentrokan antar “kaum” atau golongan – khususnya Cina dan Melayu – di Malaysia kala itu memang sering terjadi. Tapi yang paling mengerikan meledak pada 13 Mei 1969. Peristiwa itu menewaskan 196 jiwa, sementra 1.019 orang dinyatakan hilang dan 9.143 orang dibekap dalam penjara.

Kejadian berawal di Kuala Lumpur, Malaysia. Hari Sabtu, 10 Mei 1969 itu, lebih dari 500 ribu penduduk memadati tempat-tempat pemungutan suara, untuk memilih para calon dari 7 partai yang akan menduduki 144 kursi di Dewan Ra’ayat. Di hari penghitungan suara keesokan harinya, sekelompok pendukung partai oposisi, DAP dan Gerakan, merayakan kemenangannya.

Sebetulnya ketika itu belum dipastikan mereka unggul suara dari Barisan Nasional, tapi angin kemenangan memang sudah terasa. Sambil melambaikan bendera partai dan membunyikan klakson kendaraan, mereka berparade di jalan-jalan utama Kuala Lumpur. Mereka, dari golongan Cina, turut meneriakkan yel-yel yang panas ke arah golongan Melayu.

Barisan Nasional tak tinggal diam. Pada 13 Mei 1969, rencana parade tandingan – dipimpin Menteri Besar Selangor, Dato Harun bin Idris – disusun. Ratusan pendukung Barisan Nasionai berduyun-duyun menuju ke kediaman Ketua UMNO Selangor itu. Namun, kabar buruk datang dari Kuala Lumpur. Serombongan pemuda Melayu yang akan bergabung dengan mereka dilempari botol dan batu oleh kelompok Cina dan India di Setapak utara Malaysia.

Mendengar hal itu, kelompok Barisan Nasional yang sudah berkumpul di Selangor panas hati. Sambil membawa batu, pisau, bom api, pipa, dan bambu runcing, mereka menjalar ke Jalan Raja Muda dan Jalan Hale, menuju perkampungan Cina. Bentrokan rasial pun meledak di seantero Malaysia, ketika serombongan pemuda itu dihadang orang-orang Cina bersenjata dari kawasan Chow Kit, Kuala Lumpur.

Kaum Melayu, mengenakan ikat kepala merah atau putih, menjadi beringas dan membantai penduduk Cina serta membakar tempat tinggalnya. Sementara itu, pihak golongan Cina bersenjatakan pistol dan senjata laras pendek, mendatangi rumah-rumah Melayu dan bertindak sama. Malahan puluhan penonton tak berdosa kedapatan mati di tempat duduk beberapa gedung bioskop, malam itu.

“Kuala Lumpur menjadi lautan api,” tulis Teunku Abdul Rahman, ketika “Bapak Bangsa” Malaysia ini (waktu itu Perdana Menteri) mengenang kejadian tragis itu dalam sebuah bukunya.

Walau jam malam diberlakukan pada pukul 20.00, kerusuhan komunal secara sporadis terus berlangsung di berbagai tempat. Situasi yang semakin memburuk menyebabkan Diputi Perdana Menteri Tun Abdul Razak menurunkan sekitar 2.000 personel militer plus 3.600 polisi ke Kampong Bahru dan Chow Kit pada pukul 22.00. Tanpa koordinasi yang rapi – hanya berbekal “perintah tembak”, tentara yang umumnya berasal dari Serawak menembak secara membabi buta siapa saja yang tampak dalam kegelapan malam di Kuala Lumpur. Korban jiwa pun kian meningkat dalam beberapa hari.

Kerusuhan rasial yang berkepanjangan itu akhirnya dibendung dengan mengumumkan negara dalam keadaan darurat. Sebuah komite khusus beranggota 8 orang dibentuk Tunku Abdul Rahman. Dengan Tun Abdul Razak sebagai ketuanya, komit bernama National Operations Council (NOC) diberi wewenang menangani kerusuhan rasial lewat dekrit yang dikeluarkan. Serangkaian penangkapan dan pembekuan media massa dilakukan untuk memadamkan panasnya situasi politik dalam negeri.

Seminggu kemudian, jam malam di beberapa daerah dicabut dan media massa diizinkan terbit melalui sensor ketat. Kegiatan sehari-hari pun berangur pulih di antara beberapa penangkapan masal yang masih dilakukan pihak pemerintah. Sementara itu, NOC mengeluarkan dua keputusan penting. Yakni: “Essential Goodwill Regulations” (politik) dan “New Economic Strategy” (ekonomi), yang masing-masing bertujuan mewujudkan persatuan multirasial dan “memberi kesan baru dalam rencana pembangunan Malaysia”.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya: Kerusuhan Mei 1998 di Indonesia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Malaysia Protes Vietnam atas Perluasan Terumbu Karang di Laut Cina Selatan

8 jam lalu

Foto satelit yang dirilis Asian Maritime Transparency Initiative, pada 23 Februari 2016, memperlihatkan Tiongkok kemungkinan sedang membangun instalasi radar di pulau-pulau di kepulauan Spartly di Laut Cina Selatan. Kepulauan Spratly menjadi sengketa antara Tiongkok, Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Brunai.  REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe
Malaysia Protes Vietnam atas Perluasan Terumbu Karang di Laut Cina Selatan

Malaysia mengirimkan surat protes ke Vietnam atas dugaan perluasan terumbu karang di Laut Cina Selatan yang diklaim kedua negara


Lagu APT Kolaborasi Rose BLACKPINK dan Bruno Mars Dilarang di Korea Selatan, Bagaimana di Malaysia?

10 jam lalu

Video klip lagu APT. Rose Blackpink dan Bruno Mars. Foto: YouTube/ROS.
Lagu APT Kolaborasi Rose BLACKPINK dan Bruno Mars Dilarang di Korea Selatan, Bagaimana di Malaysia?

Lagu APT kolaborasi Rose BLACKPINK dan Bruno Mars dilarang di Korea Selatan. Malaysia bantah ada pelarangan lagu ini.


Malaysia Dukung pengusiran Israel dari PBB

15 jam lalu

 Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan pernyataan upaya pengiriman bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina dalam sidang parlemen diikuti secara daring di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (16/10/2023). ANTARA/Virna P Setyorini/aa.
Malaysia Dukung pengusiran Israel dari PBB

Malaysia telah memulai Langkah untuk dukungan pengusiran Israel dari PBB dengan menyusun rancangan resolusi untuk Majelis Umum PBB.


Baru Dilantik, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Naik Hingga Rp 20 T, Tak Punya Program 100 Hari Kerja, dan Ajukan Tambah Pegawai

3 hari lalu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. Rapat perdana tersebut beragendakan mengenai perkenalan dengan kementerian baru serta membahas permintaan usulan anggaran senilai Rp 20 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Baru Dilantik, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Naik Hingga Rp 20 T, Tak Punya Program 100 Hari Kerja, dan Ajukan Tambah Pegawai

Natalius Pigai, Menteri HAM yang baru menjabat, langsung memicu sorotan publik dan DPR dengan usulan anggaran fantastis dan lainnya, apa saja?


Aksi Koalisi Anti SLAPP Tuntut Hentikan Kriminalisasi dan Pelanggaran HAM di Industri Nikel Morowali

4 hari lalu

Massa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Koalisi Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) melakukan aksi demo di Kantor PT BTIIG, Jakarta, Jumat, 1 November 2024. Dalam aksinya koalisi mengecam tindakan kriminalisasi dan penyerobotan jalan Desa Ambunu yang dipakai sebagai jalan hauling oleh PT. Baoshuo Taman Industry Investment Group/Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP). TEMPO/Subekti
Aksi Koalisi Anti SLAPP Tuntut Hentikan Kriminalisasi dan Pelanggaran HAM di Industri Nikel Morowali

PT BTIIG adalah perusahaan pengolahan nikel yang beroperasi di Morowali dengan membangun kawasan industri bernama Huabao Industrial Park.


3 Destinasi Wisata untuk Merayakan Diwali di Malaysia

5 hari lalu

Umat Hindu berjalan di atas 272 anak tangga kuil Batu Caves sebagai bagian dari ziarah mereka selama festival Thaipusam di Kuala Lumpur, Malaysia, 31 Januari 2018. (AP Photo/Sadiq Asyraf)
3 Destinasi Wisata untuk Merayakan Diwali di Malaysia

Diwali juga dirayakan di beberapa negata termasuk Malaysia


Anggur Shine Muscat Dilarang di Thailand, Bagaimana dengan Malaysia?

7 hari lalu

Ilustrasi anggur shine muscat. Freepink
Anggur Shine Muscat Dilarang di Thailand, Bagaimana dengan Malaysia?

Anggur Shine Muscat dilarang di Thailand karena mengandung pestisida berbahaya. Malaysia juga ikut menyelidiki anggur ini.


Mahathir Mohamad Keluar dari Rumah Sakit

7 hari lalu

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (tengah) tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Kamis, 11 Oktober 2018. Mahathir dijadwalkan akan menghadiri ASEAN Leaders Gathering di kawasan Nusa Dua, Bali. ANTARA/ICom/AM IMF - WBG/Fikri Yusuf
Mahathir Mohamad Keluar dari Rumah Sakit

Mahathir Mohamad keluar dari rumah sakit setelah dirawat karena infeksi pernafasan bagian bawah. Dia juga diketahui punya riwayat sakit jantung


RI Tertarik Gabung BRICS, Prabowo: Kita Mau Berada di Mana-mana

7 hari lalu

RI Tertarik Gabung BRICS, Prabowo: Kita Mau Berada di Mana-mana

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia perlu hadir dalam keanggotaan BRICS. Ini alasannya.


Indonesia Ingin Bergabung dengan BRICS, Dubes Tolchenov: Tak Ada Lobi Rusia

7 hari lalu

Sergey G. Tolchenov. TEMPO/Ifa Nahdi
Indonesia Ingin Bergabung dengan BRICS, Dubes Tolchenov: Tak Ada Lobi Rusia

Dubes Rusia Sergey Tolchenov menyebut tak ada lobi Rusia atas keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS.