TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pemenang Pilpres 2024 pada 24 April lalu. Salah satu topik yang menjadi perhatian publik, termasuk para pakar politik dan hukum tata negara, setelah penetapan tersebut adalah perihal rencana susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
1. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas, Asrinaldi: Prabowo-Gibran Harus Perhatikan Komposisi Profesional dan Parpol
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Asrinaldi mengatakan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus memperhatikan komposisi kalangan profesional dan partai politik dalam menyusun kabinet pemerintahan 2024-2029.
“Tentang bagaimana bisa mewujudkan visi dan misi dari Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo dan Gibran, ya, tentunya dengan melihat kompetensi dari jabatan menteri yang harus diberikan kepada partai, dan jabatan menteri kepada profesional,” kata dia saat dihubungi pada Selasa, 30 April 2024.
Dia juga menyebutkan Prabowo-Gibran dapat meminta saran atau rekomendasi dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menyusun kabinet pemerintahannya kelak.
“Dan jabatan menteri yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi, tentunya kalau memang beliau dianggap ikut berkontribusi dalam pemenangan Prabowo-Gibran,” ujarnya.
Namun dia mengatakan Prabowo-Gibran perlu menyepakati susunan kabinet pemerintahannya mendatang dengan koalisi pengusung, yakni Koalisi Indonesia Maju.
“Jadi tidak bisa menetapkan kabinet ini atau nama-nama menteri ini hanya keinginan Prabowo dan Gibran karena semuanya berkontribusi,” kata dia.
Asrinaldi mengatakan, jika Prabowo-Gibran menjalankan langkah-langkah tersebut, maka kabinet yang dibentuk akan semakin solid.
2. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Muryanto Amin: Para Profesional Sangat Penting
Guru Besar Ilmu Politik sekaligus Rektor Universitas Sumatera Utara Muryanto Amin mengatakan Prabowo-Gibran perlu memperhatikan penyusunan kabinet pemerintahan 2024-2029. Dia menyebut komposisi kabinet pemerintahan mendatang tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.
