TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP) Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi serta putranya Gibran Rakabuming Raka bukan lagi merupakan bagian dari partai.
Komarudin menyampaikan ini di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin, 22 April 2024. Dia mengatakan Jokowi dan Gibran sudah bukan kader PDIP sejak Gibran memutuskan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.
"Ah, orang udah di sebelah sana. Bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar saja," kata Komarudin menjawab pertanyaan wartawan.
Perbedaan pilihan politik saat pemilihan presiden membuat hubungan Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri kemudian disebut-sebut renggang sampai saat ini. Istana Kepresidenan sempat menyebut tengah dicarikan waktu pertemuan Jokowi dan Megawati. Namun belum ada tindak lanjut dari rencana persamuhan itu.
Sebelum Jokowi dan Megawati disebut-sebut pecah kongsi gara-gara pilpres 2024, Ketua Umum PDIP kerap memasang badan untuk Presiden. Berikut lima momen Putri Kepala Negara Presiden Soekarno membela Eks Gubernur Jakarta dalam sejumlah kebijakannya dan langkah politiknya selama dua periode.
Kinerja Jokowi
Megawati pernah menanggapi kritik mengenai pembangunan jalan yang dilakukan pada masa kepemimpinan Jokowi. Ketua Umum PDIP menilai jika ada yang menutup mata bahwa pembangunan yang dilakukan Jokowi kurang baik, maka menurutnya orang itu kurang bijaksana.
“Kalau kita lihat kerja pak Jokowi periode I dan II itu kelihatan," ucap Mega dalam keterangan pers usai Rapat Kerja Nasional III PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2024.
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan saat itu, Anies Rasyid Baswedan, mengkritik pemerintahan Jokowi soal infrastruktur berupa jalan. Kritik itu disampaikannya dalam perayaan Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2024. Anies menilai Jokowi kalah dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ihwal pembangunan jalan.
Kebijakan Jokowi Tepat
Selain mengafirmasi semua langkah pembangunan Jokowi, Megawati juga kerap menyetujui setiap kebijakan pemerintah yang diambil. Misalnya, mengenai pemotongan subsidi yang diikuti dengan kenaikan harga bahan bakar minyak pada masa pandemi Covid-19 tahun 2022.
Megawati mengatakan situasi pandemi tidak begitu gampang, sehingga langkah pemerintah menaikkan BBM tidak asal-asalan. Ketua Umum PDIP, selaku mantan presiden, sempat prihatin karena masih ada pihak-pihak yang tidak mau berusaha memahami kondisi ini.
"Sehingga pendanaan untuk Covid-19 tidak bisa begitu saja dialihkan demi menambah subsidi BBM," ucap Megawati di sela Jeju Peace Forum 2022, Korea Selatan, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, 15 September 2022.
