Keempat menteri yang dihadirkan di persidangan MK adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Setidaknya dari keterangan lisan empat menteri dalam persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan bukti adanya maksud atau intensi dari Presiden terkait dengan penyaluran bansos untuk menguntungkan paslon nomor urut 2," ujar Ridwan.
KPK Sarankan Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyarankan agar penyaluran bansos disetop menjelang Pilkada 2024 untuk menghindari politisasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan penghentian itu untuk menghindari adanya pihak yang memanfaatkan bansos buat berkampanye.
“Kan enggak fair kalau petahana atau kerabatnya mencalonkan diri, kemudian melakukan kampanye dengan menggunakan bansos dan lain sebagainya," ujar dia saat peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada 20 Maret lalu.
Alex mengungkapkan survei KPK menemukan lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia memilih pemimpin berdasarkan faktor uang. Hal itu juga yang mendorong komisi antirasuah menggelar kampanye “Hajar Serangan Fajar” untuk mengedukasi masyarakat menolak politik uang pada Pemilu 2024.
Karena itu, Alex menyarankan penyaluran bansos dihentikan melalui peraturan daerah atau apa pun agar dua bulan sebelum pilkada tidak ada penyaluran bantuan.
YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | ANTARA
Pilihan editor: Setelah Bacakan Putusan Sengketa Pilpres, MK Gelar Sidang PHPU Pileg Pekan Depan
