TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tetap menimbang untuk mengajukan hak angket setelah masa sidang DPR dibuka. Namun, menurut Hasto, PDIP masih melihat ada berbagai tekanan jika hak angket dijalankan.
Hasto menyatakan hak angket kecurangan Pilpres masih relevan dibahas hingga saat ini. Namun, PDIP harus mengantisipasi konsekuensi yang ada jika mengajukan hak angket.
“Kita melihat ada tekanan politik, ada tekanan hukum. Sehingga kita juga melihat dinamika politik, dimensi ancamannya bagaimana itu bisa bekerja, kita harus mitigasi atas resiko itu,” kata Hasto di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024.
Hasto berujar PDIP harus menimbang dinamika politik yang akan terjadi jika hak angket tetap dijalankan. Salah satu yang dia sebut adalah kemungkinan naiknya wacana revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) untuk mengambil kursi Ketua DPR dari PDIP sebagai pemenang Pemilu 2024.
Menurut Hasto, PDIP tidak ingin hak angket hanya diajukan sebagai formalitas saja. Jika PDIP mengajukan hak angket dan gagal karena tidak mendapat dukungan partai lain, kegagalan itu akan dianggap sebagai kegagalan PDIP. “Artinya kan orang hanya melihat menang kalah. Enggak lihat proses,” ujarnya.
Meski begitu, Hasto menilai masyarakat Indonesia tetap tidak boleh permisif terhadap berbagai kecurangan. “(Kalau) cenderung memaafkan itu tanpa ada suatu shock therapy, lama-lama selamat tinggal demokrasi,” kata dia.
Sebelumnya, Hasto juga pernah mengatakan bahwa hak angket bukan persoalan PDIP saja. “Persoalan hak angket bukanlah persoalan PDIP, ini muncul dari kesadaran kita bersama,” ujarnya ketika ditemui di Gedung MK II, Jakarta, Selasa, 16 April 2024.
Adapun wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 datang dari calon presiden yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyarankan DPR untuk menggunakan hak angket demi menulusuri beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran yang telah ditetapkan sebagai pemenang pilpres oleh KPU. Di luar persoalan hak angket, saat ini sedang bergulir sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi.
Pilihan Editor: Politikus PKB Berharap Rekonsiliasi Politik Tak Kesampingkan Rencana Hak Angket
