Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akademisi Dorong Metode Nikson Nababan Bangun Desa Diterapkan Nasional

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL – Sejumlah akademisi mengapresiasi metode yang diterapkan Bupati Napatuli Utara, Nikson Nababan. Penggunaan data presisi yang menjadi dasar pembangunan desa di Tapanuli Utara semestinya dicontoh pemerintah daerah lainnya, bahkan perlu diadaptasi oleh pemerintah pusat dan diterapkan secara nasional.

Pernyataan itu terungkap saat peluncuran buku “Desa Kuat, Kota Maju, Negara Berdikari” karya Nikson Nababan di Pojok Toleng, Gedung Tempo, Jakarta, Selasa, 16 April 2024.

Dalam sesi diskusi untuk mengupas isi buku, tiga pembicara yakni Prof. Dr. Drs. H. Khasan Effedy M. Pd, Sarman Simanjorang SH., serta Dr. Sofyan Sjaf, SPT, M. Si mengakui paparan Nikson dalam buku berisi 226 halaman sangat cocok menjadi landasan pembangunan desa.

Sarman meyakini model pembangunan yang dipakai Nikson bisa diadopsi oleh kepala pemerintah daerah yang lain sehingga dapat menghindari penyalahgunaan Dana Desa. “Saat ini banyak yang disalahgunakan. Kenapa, karena mungkin desa tidak siap menggunakan dana tersebut,” ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu.

Sarman menyebut sejumlah temuan di daerah yang membuktikan penyalahgunaan dana. Salah satunya banyak sekolah yang kosong. Masalah ini terjadi karena pemimpin daerah melakukan pembangunan mengikuti tren atau tuntutan regulasi, bukan berdasarkan data kebutuhan masyarakat.

“Berarti data tidak valid, hanya membangun untuk gagah-gagahan. Karena itulah dibutuhkan data yang presisi agar pembangunan tidak sia-sia,” ucap Sarman.

Kebutuhan atau needs ini menjadi salah satu model yang dipakai Nikson Nababan dalam bukunya. Adapun secara lengkap model yang dipakai bupati kelahiran 1972 itu disebut NIKSON, akronim dari Needs, Innovation, Knowledge, Synergy, Operation and Norm.

Model ini berlandaskan pada data yang presisi. Artinya, proses penyusunan perencanaan pembangunan didasarkan pada diagnosa masalah yang tepat. Guna mendapatkan diagnosa yang tepat tentu didasarkan pada data yang rinci, data by name, by address and by coordinate.

Sofyan Sjaf menyebut permasalahan di pemerintahan selama ini adalah tidak valid-nya data yang dikumpulkan. “Kalau seandainya data kita baik-baik saja maka tidak mungkin terjadi ketimpangan. Agregat kemiskinan di desa adalah agregat di kabupaten. Kalau ada perbedaan berarti ada yang missed atau luput,” kata Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB University itu. “Data kita sekarang juga belum memanfaatkan koordinat. Sedangkan metode yang dipakai Pak Nikson dengan drone bisa memetakan dengan tepat.”

Sedangkan Profesor Khasan Effedy sebagai Guru Besar IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) menyatakan ketidakakuratan data yang selama ini terjadi, selain menyebabkan pembangunan yang mubazir, juga membuka peluang korupsi.

Kebijakan pemerintah pusat menggelontorkan dana desa sekitar Rp 1 miliar kepada setiap desa, menurut Profesor Khasan, sejatinya memiliki tujuan positif, memindahkan pusat pembangunan dari kota ke desa.

Pembaharuan ini berlangsung sejak era reformasi. Sebelumnya, di era Order Baru, pembangunan berlangsung dari pusat atau top-down, sehingga terjadi ketimpangan pembangunan. Desa-desa tertinggal, sedangkan perkotaan semakin maju imbas perekonomian desa disedot ke kota.

Pembangunan model tersebut sejatinya bertentangan dengan konsep membangun negara yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa atau founding fathers. Dalam Pembangunan Nasional Semesta Berencana atau dikenal dengan konsep Pembangunan Semesta, justru tertuang upaya mensejahterakan desa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat reformasi, kesadaran untuk membangun desa kembali mencuat, salah satunya melalui penerbitan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebab itu, kemudian muncul kebijakan pemberian Dana Desa, dengan harapan pemerintah desa (supra desa) lebih memahami pembangunan yang tepat untuk desa tersebut.

Perkaranya, ujar Profesor Khasan, desa ternyata belum siap menerima dana yang cukup besar ini. Alih-alih menjalankan roda pembangunan, justru membuka peluang korupsi. “Misalkan sumbangan dari pemerintah (pusat) 100 ribu rupiah, nanti sampai ke desa hanya 24 ribu rupiah” ujarnya.

Ketidaksiapan desa terjadi karena tidak tersedianya data yang akurat. Karena itu, gagasan Nikson dalam bukunya patut mendapat apresiasi. “Metode NIKSON mencoba mengangkat persoalan desa, tidak hanya terukur pada persoalan finansial, tapi menjadikan rakyat yang madani,” kata Profesor Khasan.

Ia bahkan mendorong model NIKSON ini dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. “Harus ada peran dari Kemendagri,” ujarnya. Selama ini, ia melanjutkan, terjadi gap di tingkat pemerintahan bawah. “Sruktur pemerintahan di desa putus. Hanya sampai kepala desa. Lalu putus di tingkat RT dan RW. Maka itu, Kemendagri harus mulai memetakkan ini.”

Adapun, buku “Desa Kuat, Kota Maju, Negara Berdikari” merupakan hasil desertasi Nikson Nababan untuk meraih gelar S3 di IPDN. Nikson bercerita, sebagai anak enam dari tujuh bersaudara, ketertarikannya untuk membangun daerahnya sudah terpatri sejak memilih universitas.

Ia berkuliah di STPDN (sebelum berganti nama menjadi IPDN) kemudian setelah lulus menjadi wartawan, yang semakin mengakrabkan dirinya dengan berbagai permasalahan yang dihadapi penduduk desa.

Saat dilantik menjadi Bupati Tapanuli Utara pada 2014, salah satu janji kampanyenya adalah menggelontorkan dana sebesar Rp 60 juta per desa. Ia juga mencermati anggaran daerah sehingga penggunaannya lebih terukur.

Berkat model NIKSON yang ia terapkan, selama dua periode memimpin dirinya mendapat 67 penghargaan di tingkat nasional dari berbagai institusi. Grup Tempo Media termasuk di antaranya, mendapuk Nikson dengan penghargaan pada 2023 untuk kategori Percepatan Infrastruktur.

Nikson menegaskan pentingnya membuat data yang presisi karena dapat melakukan berbagai penghematan. Salah satunya yakni menghemat biaya survei yang selama ini kerap dilakukan ketika pemerintah ingin membangun sesuatu. “Semua harus by data, jadi nggak perlu lagi survei yang dapat menghabiskan anggaran,” ujarnya.

Ia berharap buku yang ia tulis dapat menjadi inspirasi untuk membangun Indonesia secara menyeluruh. “Kalau ini jadi kebijakan nasional yang bersumber dari big data, kita bisa hitung semua dengan presisi. Dengan peluncuran buku ini, saya berharap bisa memberikan wacana bagi Indonesia tentang membangun Indonesia,” kata dia. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kolaborasi Kementerian Membangun Desa dan Indonesia

54 menit lalu

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto (kedua kiri) menghadiri  rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, di kantor Kemenko PM, Rabu, 6 November 2024. Dok. Kemendes
Kolaborasi Kementerian Membangun Desa dan Indonesia

Mendes Yandri Susanto menekankan pentingnya membangun desa sebagai langkah kunci dalam mengembangkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.


Pertamina Gelar Eco RunFest 2024 Berbasis Netral Karbon

1 jam lalu

Corporate Secretary Pertamina Brahmantya S. Poerwadi (tengah) saat konferensi pers Pertamina Eco RunFest 2024 di Jakarta, Rabu, 6 November 2024. Pertamina Eco RunFest 2024 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu, 24 November 2024. Dok. Pertamina
Pertamina Gelar Eco RunFest 2024 Berbasis Netral Karbon

Pertamina Eco RunFest 2024 di Istora Senayan, Jakarta, akan mengajak 21 ribu peserta beraksi dalam lomba lari dan festival berbasis netral karbon dengan berbagai aktivitas ramah lingkungan.


Dewan Pers: BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis

1 jam lalu

Para jurnalis penerima beasiswa BRI Fellowship Journalism  terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. BRI Fellowship Journalism merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada para jurnalis untuk meraih beasiswa pendidikan S2. Dok. BRI
Dewan Pers: BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis

Dewan Pers memberi apresiasi acara tahunan BRI karena meningkatkan kompetensi jurnalis. Selain pelatihan ada kesempatan meraih beasiswa S2.


Revitalisasi Pasar Muara Karang: Pusat Distribusi Ikan hingga Surga Kuliner Modern

2 jam lalu

Gambar rencana pasar utama, Pasar Muara Karang, Jakarta.
Revitalisasi Pasar Muara Karang: Pusat Distribusi Ikan hingga Surga Kuliner Modern

Kini, untuk menjaga dan meningkatkan potensi pasar sebagai ikon kuliner pesisir, revitalisasi Pasar Muara Karang telah dimulai.


Telkomsel Gandeng Mola TV Hadirkan Kanal Golf dan Sport di IndiHome TV

2 jam lalu

Telkomsel bekerjasama dengan Mola TV menghadirkan channel Mola Golf dan Mola Sport di IndiHome TV, menyajikan berbagai tayangan olahraga kelas dunia secara eksklusif dan dapat dinikmati setiap hari. Dok. Telkomsel
Telkomsel Gandeng Mola TV Hadirkan Kanal Golf dan Sport di IndiHome TV

Telkomsel dan Mola menghadirkan kanal Mola Golf dan Mola Sport di IndiHome TV, menyajikan tayangan eksklusif olahraga dunia, seperti sepak bola, UFC, dan turnamen golf.


Rapat DPR dan PPATK, Bamsoet: Kripto Rentan dengan Pencucian Uang dan Judi Online

3 jam lalu

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo saat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu, 6 November 2024. Dok. DPR
Rapat DPR dan PPATK, Bamsoet: Kripto Rentan dengan Pencucian Uang dan Judi Online

Bambang Soesatyo menekankan pentingnya pengawasan dan regulasi ketat terhadap aset kripto untuk mencegah penyalahgunaan dalam kejahatan terorganisir, termasuk korupsi, pencucian uang, narkoba, dan judi online yang sulit dilacak.


OJK Terbitkan POJK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satgas Penanganan Usaha Tanpa Izin

3 jam lalu

Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta. Dok. TEMPO
OJK Terbitkan POJK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satgas Penanganan Usaha Tanpa Izin

OJK menerbitkan POJK untuk memperkuat perlindungan konsumen. POJK mengatur satgas dalam mencegah dan menangani kegiatan tanpa izin.


Kota Banjar Menang Dua Kategori di Penghargaan Bhumandala Badan Informasi Geospasial

4 jam lalu

Penjabat Wali Kota Banjar Ida Wahida Hidayati (kedua kiri) memegang penghargaan Bhumandala Awards 2024 yang diterimanya dari Badan Informasi Geospasial di Grand Studio Metro TV, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Dok. Pemkot Banjar
Kota Banjar Menang Dua Kategori di Penghargaan Bhumandala Badan Informasi Geospasial

Kota Banjar meraih dua penghargaan dari Badan Informasi Geospasial. Penjabat Wali Kota Banjar, Ida Wahida Hidayati, berkomitmen meningkatkan pengelolaan informasi geospasial demi pembangunan berkelanjutan.


PHE Capai Produksi Migas 1,046 Juta Barel di Triwulan III 2024

6 jam lalu

Pekerja Pertamina di lokasi pengeboran wilayah Pertamina EP Asset 3 Cirebon, Jawa Barat. Dok. Pertamina
PHE Capai Produksi Migas 1,046 Juta Barel di Triwulan III 2024

Hingga Triwulan (TW) III tahun 2024, PHE mencatatkan produksi migas sebesar 1,04 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD) dengan rincian produksi minyak sebesar 554 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan produksi gas 2,84 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD).


Program PNM Peduli Bukti Cinta Puspa dan Satwa

9 jam lalu

PNM terus mendorong masyarakat agar semakin peduli dan turut serta dalam melindungi sekaligus melestarikan puspa dan satwa nasional. Salah satu bentuk kepedulian tersebut lewat program PNM Peduli yang menjadi bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan. Dok. PNM
Program PNM Peduli Bukti Cinta Puspa dan Satwa

Salah satu bentuk kepedulian tersebut lewat program PNM Peduli yang menjadi bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan.