Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Praktek pengkaderan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) telah menyimpang dari konsep awal. Hal itu diungkapkan mantan Menteri Dalam Negeri Rudini, pendiri STPDN usai bicara pada sebuah diskusi di Mario's Place Menteng Plaza, Jakarta Pusat, Sabtu (27/9) siang. “Saya sangat kecewa melihat realita seperti ini, dan saya tahu persis ini adalah kesalahan operasionalisasi” katanya. Padahal, pada awalnya STPDN diciptakan untuk menciptakan calon aparat pemerintahan yang berwibawa dan mengayomi semua masyarakat dalam melaksanakan Undang-Undang. "Misalnya dulu ada bimbingan bercocok tanam, tapi akhir-akhir ini saya dapat kabar, lahan untuk itu dijadikan arena track-trackan motor balap,” katanya dengan nada kecewa. Dia mengakui, pembentukan STPDN --yang semula dari Akademi Pemerintahan dalam Negeri (APDN)-- adalah idenya. Rudini ingin meningkatkan pangkat kepegawaian lulusannya. "Lulusan APDN itu pangkatnya II B, padahal jika dibandingkan dengan lulusan Akademi Militer Nasional yang sama-sama lulusan Sekolah Menengah Umum ditambah 3-4 tahun kuliah, pangkatnya Letnan Dua yang sederajat dengan III A. Ya, ndak adil dong," katanya. Saat itu selaku Mendagri meminta agar APDN dijadikan STPDN yang lulusannya berpangkat III A, dengan penambahan kurikulum. Tapi, Rudini mengaku tidak terlibat dalam penambahan kurikulum. Masih menurut Rudini, dahulu, awal tahun pertama setiap 25 praja dibimbing oleh satu pengawas yang berasal dari alumni yang terbaik. Tapi sekarang setiap 100 praja dibimbing satu pengawas, sehingga timbul celah terjadinya penyimpangan. Hal tersebut dibenarkan Inu Kencana Safe'i, dosen senior STPDN yang beani membuka yang sebenarnya terjadi di STPDN. Inu yang dihubungi via telepon dalam diskusi tersebut menyebutkan, penyimpangan tersebut disebabkan karena kebijakan pimpinan STPDN yang merekrut calon praja berdasarkan kuantitas. “Ini ekses dari Otonomi Daerah,” katanya. Sekarang, tiap daerah mengirimkan putera-putera terbaiknya untuk disekolahkan pada lembaga ini. Hingga sekarang, jumlah praja yang ditampung di sekolah ini sekitar 4.212 orang. Padahal, daya tampung sekolah tersebut sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan pengawasan terhadap praja-praja tidak efektif. “Bayangkan, seorang pengawas harus mengawasi 100 praja, itupun efektif dari jam 07.00 sampai 21.00,” katanya. "Apalagi pengawas sekarang bukan lulusan terbaik," tambahnya. Inu menyesalkan praktek-praktek penyimpangan yang terjadi di lembaga ini. “Saya kaget, sewaktu datang ke Laboratorium Komputer, saat membuka komputer isinya gambar orang telanjang,” kata pria yang sekarang berada dalam lindungan kepolisian karena diteror orang tidak dikenal. Danto - Tempo News Room
Iklan
