INFO NASIONAL – Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak semua elemen bangsa terutama Presiden Joko Widodo untuk mengambil hikmah semangat halalbilhalal yang pernah dipraktikkan oleh Presiden Soekarno di Istana Negara pada 1948. halalbilhalal pada saat itu bertujuan untuk meredam konflik di antara elit politik yang sudah mengancam keutuhan bangsa, atas saran dari tokoh Nahdlatul Ulama KH Wahab Hasbullah.
Ahmad menjelaskan, momentum halalbihalal 1948, mampu menyelamatkan keutuhan Negara Republik Indonesia yang baru berusia tiga tahun dari konflik elit politik.
“Para tokoh politik yang berseteru saat itu duduk satu meja. Dari situ mereka sadar konflik hanya akan membubarkan republik yang sudah mereka perjuangkan dengan darah dan nyawa. Dari hahalbilhalal itulah mereka saling instropeksi diri dan saling memaafkan demi keselamatan dan kemajuan bangsa di masa depan,” kata Ahmad, Selasa, 9 April 2024.
Ia menambahkan, secara harfiah, dalam kamus Bahasa Arab Al-Munjid Fil-Lughah wal-A’laam, kata 'halal' berasal dari kata 'halla' dengan tiga kandungan makna, yaitu hallal al-‘uqdata (mengurai benang kusut), halla al-makaan (menempati atau mengendapkan) dan halla as-syai (yakni halalnya sesuatu).
“Dari ketiga makna itu kita dapat menarik kesimpulan makna halalbilhalal berarti bahwa kekusutan, kekeruhan atau kesalahan yang selama ini telah terjadi dapat dihalalkan kembali tentu setelah kita melakukan instrospeksi diri atas kesalahan yang telah kita perbuat dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya kembali,”kata dia.
Ia berpendapat, memaknai ketiga pengertian dari halalbihal dapat dimulai dari seorang Kepala Negara seperti Jokowi. Salah satu penyebab benang kusut pelaksanaan pemilu presiden 2024 adalah dugaan ketidaknetralan Jokowi yang telah meyertakan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah terbukti cacat etik.
Menurut Ahmad, spirit halalbilhalal berikutnya yang seyogyanya ditangkap Jokowi adalah melakukan instrospeksi dan mempertanyakan kepemimpinannya. Jika dari hasil instropeksi itu hati kecil mengatakan tindakan terkait pelaksanaan demokrasi bangsa adalah salah, maka menurut Ahmad sudah semestinya segera memperbaikinya dan mulai mengendapkan air yang keruh.
Sebagai kepala negara yang tak luput dari dosa, Jokowi harus menyampaikan pernyataan maaf kepada bangsa Indonesia. Namun, lanjut Ahmad, pernyataan maaf tersebut tidak harus diucapkan secara lisan yang bisa saja menurunkan wibawa seorang presiden. Jokowi cukup dengan memperbaiki kesalahannya dengan memastikan tidak akan melakukan intervensi apapun kepada Mahkamah Konstitusi dalam proses gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang saat ini sedang berlangsung.
Selain itu, kata Ahmad, Jokowi juga harus memastikan tidak ada politik praktis dalam pelaksanaan Pilkada serentak November 2024 mendatang, sebagaimana yang terjadi pada Pilpres 2024.
“Biarkan MK bekerja secara bebas dan merdeka sesuai amanat UUD NRI 1945 dan biarkan Pilkada serentak berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia sesuai perintah undang-undang,” ujarnya.
Jika Jokowi mampu melakukan hal-hal itu dalam rangka memberi makna spirit Idul Fitri 1445 Hijriyah, Ahmad yakin benang kusut bernegara khususnya dalam pelaksanaan demokrasi akan mulai dapat terurai dan segenap rakyat akan kembali punya harapan dan kepercayaan terhadap pemimpinnya. Negara dan bangsa yang luas dan besar serta beragam penduduknya ini akan dapat dijaga keselamatan dan kelestariannya sesuai amanat para pendiri bangsa.
Ahmad mengimbau, nilai kesucian Idul Fitri harus jadikan momentum bersama untuk saling instropeksi dalam memperbaiki kehidupan kemanusiaan, kemasyakarakatan dan kenegaraan. “Selamat Idul Fitri 1445 Hijriyah, Mohon Maaf Lahir dan Batin,” katanya.(*)
