TEMPO.CO, Jakarta - Partai NasDem menanggapi soal nasib hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disebut tidak akan terwujud. Sebab, masa persidangan DPR RI ke-IV tahun sidang 2023-2024 sudah berakhir pada Kamis pekan lalu, 4 April 2024.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Taufik Basari, mengatakan hak angket masih bisa diajukan hingga beberapa waktu sebelum berakhirnya masa tugas DPR dan Presiden periode 2019-2024, yakni hingga Oktober mendatang.
Namun, kata dia, pengajuan hak angket butuh kepastian mengenai berapa fraksi yang akan bergabung beserta jumlah anggota fraksi yang akan tanda tangan. “Oleh karena itu, kuncinya ada pada Fraksi PDI Perjuangan sebagai inisiator awal dan fraksi dengan jumlah anggota terbesar sebagai penentu keberhasilan hak angket ini,” ujar pria yang akrab disapa Tobas itu, Senin, 8 April 2024.
Menurut Taufik, hak angket bisa saja digulirkan tanpa PDIP, tapi tidak akan signifikan untuk dapat berproses. Terlebih lagi, untuk mencapai hasil tertentu.
“Tanpa PDI Perjuangan, untuk sekedar dapat berproses atau berlanjut saja hak angket ini menjadi sulit, apalagi jika kita berharap akan ada hasilnya di akhir,” kata Taufik.
Karena PDIP menjadi kunci, Taufik mengaku akan melihat sejauh mana PDIP akan melangkah. “Jika PDI Perjuangan bergerak untuk memotori hak angket ini, tentunya fraksi-fraksi lain yang juga sudah siap akan bergabung,” kata dia.
Namun, jika tidak ada pergerakan dari PDIP, Anggota Baleg DPR RI itu menilai hak angket akan menjadi sulit untuk diajukan. “Dengan kondisi ini kita tunggu seperti apa sikap PDI Perjuangan untuk menjadi motor dari hak angket ini,” ujarnya.
Adapun sejak awal, Partai NasDem siap mendukung diajukannya hak angket. Taufik mengaku bahwa partainya sudah mempersiapkan diri.
“Bagi kami penting untuk memastikan koreksi dan perbaikan terhadap demokrasi kita dan penegakan nilai-nilai luhur dalam bernegara," kata Taufik.
Sementara Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani enggan menanggapi ketika ditanya mengenai nasib hak angket yang disebut-sebut akan digulirkan pada masa sidang ke-IV ini. Puan hanya menggelengkan kepala ketika ditanya awak media perihal isu tersebut. Momen itu terjadi dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI ke-15 di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 April 2024.
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak akan terwujud karena masa sidang DPR RI telah berakhir. Dia pun bersyukur karena wacana hak angket yang bergema sejak awal pembukaan masa sidang belum terealisasi secara resmi hingga saat ini.
"Yang jelas angket enggak jadi ya. Ini sudah ditutup ya kan (masa sidangnya). Alhamdulillah angket tidak jadi," ujar Habiburokhman, Kamis.
Pilihan Editor: Ragam Pernyataan PKB, dari Klaim Akrab dengan Gerindra hingga Tak Berpengalaman Jadi Oposisi
