TEMPO.CO, Jakarta - Partai NasDem buka suara soal nasib hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Pasalnya, masa persidangan DPR RI ke-IV tahun sidang 2023-2024 sudah berakhir pada Kamis lalu, 4 April 2024.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Taufik Basari, mengatakan hak angket masih bisa diajukan hingga beberapa waktu sebelum berakhirnya masa tugas DPR dan Presiden periode 2019-2024, yakni hingga Oktober mendatang.
Menurut dia, Partai NasDem sejak awal siap mendukung diajukannya hak angket. Tobas, sapaan akrabnya, mengaku bahwa partainya sudah mempersiapkan diri. “Bagi kami penting untuk memastikan koreksi dan perbaikan terhadap demokrasi kita dan penegakan nilai-nilai luhur dalam bernegara,” ujar Tobas ketika dihubungi, Sabtu, 6 April 2024.
Namun demikian, dia mengatakan pengajuan hak angket harus dilakukan dengan langkah yang terukur, mengingat ada kebutuhan jumlah mayoritas, baik untuk dapat berlanjutnya proses pengajuan hak angket maupun ketika pengambilan keputusan jika hak angket telah berjalan.
“Karena itu, butuh kepastian mengenai berapa fraksi yang akan bergabung dalam mendorong hak angket ini beserta jumlah anggota fraksinya masing-masing,” tuturnya.
Anggota Baleg DPR itu kemudian menjelaskan isi Pasal 199 Undang-Undang MD3 terkait pengajuan hak angket. Pasal 199 ayat 1 dan 2 menyebutkan hak angket bisa diusulkan paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Sementara ayat 3 menyatakan usulan tersebut dapat menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR.
Artinya, kata Tohas, usulan pengajuan dapat saja dilakukan tapi untuk bisa menjadi hak angket maka butuh jumlah kehadiran dan persetujuan dalam paripurna DPR.
“Itu baru terkait dengan proses menjadi hak angketnya. Belum lagi jika ternyata berhasil menjadi hak angket maka untuk persetujuan atas kesimpulan hasil angket di akhir-pun juga butuh dukungan jumlah tertentu dari anggota DPR dalam paripurna. Artinya, jumlah pendukung menjadi penting di sini,” ucapnya.
Oleh karena itu, kata Tobas, kuncinya ada pada Fraksi PDI Perjuangan sebagai inisiator awal dan fraksi dengan jumlah anggota terbesar sebagai penentu keberhasilan hak angket ini.
“Meskipun bisa saja maju tanpa PDI Perjuangan tapi tidak akan signifikan untuk dapat berproses, terlebih lagi untuk mencapai hasil tertentu,” ujar dia. “Dengan kondisi ini kita tunggu seperti apa sikap PDI Perjuangan untuk menjadi motor dari hak angket ini.”
Sementara Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani enggan menanggapi ketika ditanya mengenai nasib hak angket yang disebut-sebut akan digulirkan pada masa sidang ke-IV ini.
Puan hanya menggelengkan kepala ketika ditanya awak media perihal isu tersebut. Momen itu terjadi dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI ke-15 di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 April 2024.
Pilihan Editor: PKS Tetap Berkomitmen Ajukan Hak Angket, tapi Tunggu Partai Lain
