Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Franz Magnis Suseno Sebut Presiden Gunakan Kekuasaan Mirip Pimpinan Organisasi Mafia di Sidang MK, Siapa Dia?

image-gnews
Pakar Etika Politik STF Diyarkara, Franz Magniz Suseno. Tempo/Aditia Noviansyah
Pakar Etika Politik STF Diyarkara, Franz Magniz Suseno. Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar filsafat STF Driyarkara, Franz Magnis Suseno menyamakan presiden dengan pimpinan organisasi mafia di sidang sengketa Pilpres yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK). Selasa, 2 April 2024. 

Hal tersebut ia ungkapkan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum untuk pemilihan presiden atau PHPU Pilpres. Franz Magnis Suseno menjadi ahli yang diajukan oleh kubu Ganjar-Mahfud. 

Franz Magnis mengatakan segala kesan bahwa presiden memakai kekuasaannya demi keuntungan sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah hal yang fatal.

"Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, membuat presiden menjadi mirip menjadi dengan pimpinan organisasi mafia," kata Romo Magnis di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa, 2 April 2024. 

Menurut dia, presiden harus menjadi milik semua pihak. Bukan hanya menjadi presiden dari pemilihnya.

Keberpihakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan miss used of power atau penyalahgunaan kekuasaan mendapat sorotan Franz, Jokowi boleh saja memberi tahu harapan kemenangan pada salah satu calon.

"Tapi begitu dia memakai kekuasaannya untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi, militer, dan lain-lain guna mendukung salah satu paslon, serta memakai kas negara untuk membiayai perjalanan dalam rangka memberikan dukungan kepada paslon, itu ia melanggar tuntutan etika, bahwa ia tanpa membeda-bedakan adalah presiden semua warga negara, termasuk semua poltisi," kata Franz, menandaskan.

Profil Franz Magnis Suseno

Franz Magnis-Suseno, atau dikenal sebagai Romo Magnis, adalah seorang rohaniwan Katolik, filsuf, dan budayawan yang telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Lahir di Eckersdorf, Jerman pada 26 Mei 1936, Romo Magnis menempuh pendidikan filsafat dan teologi di Jerman dan Austria.

Pada tahun 1955, Romo Magnis masuk Serikat Yesus (SJ) dan memulai studi filsafat dan teologi di Jerman dan Austria. Ia menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Munich dengan disertasi tentang fenomenologi Edmund Husserl.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dilansir dari Open Edition Journals, pada 1961 Romo Magnis datang ke Indonesia dan bergabung dengan Serikat Yesus (SJ). Awalnya, ia mengajar di Seminari Tinggi Kentungan, Yogyakarta. Setahun kemudian, ia pindah ke Jakarta dan mulai mengajar di  STF Driyarkara. Sejak saat itu, ia mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan dan pengembangan masyarakat di Indonesia.

Romo Magnis kemudian menjadi Guru Besar Filsafat di Driyarkara dan mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan di Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Dekan dan Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Selain menjadi Guru Besar Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, dan pernah menjabat sebagai Dekan dan Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Ia telah menghasilkan banyak karya tulis baik dalam bahasa Indonesia maupun Jerman. Beberapa karyanya yang terkenal di antaranya  Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (1991),  Manusia Seutuhnya: Sebuah Refleksi Filsafat tentang Manusia (1977), Filsafat Pancasila: Dari Realitas Menuju Cita-cita (1987), Kebudayaan dan Politik: Etika Pembangunan di Indonesia (1992), dan  Membangun Demokrasi: Etika Politik di Indonesia Masa Kini (2001)

Romo Magnis dikenal sebagai seorang pemikir kritis yang berani menyuarakan pendapatnya tentang berbagai isu sosial dan politik di Indonesia. Ia aktif dalam berbagai kegiatan dialog antarumat beragama dan mendorong terciptanya toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Berkat kontribusinya yang besar, Romo Magnis telah menerima berbagai penghargaan, antara lain Bintang Jasa Pratama dari Pemerintah Republik Indonesia (1992), Yap Thiam Hien Award (2005)
dan Gus Dur Award (2013).

Pada usia 87 tahun, Romo Magnis masih aktif menulis dan mengajar. Ia pun menjadi salah satu filsuf cabang etika yang dimiliki Indonesia.

ANANDA RIDHO SULISTYA  | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Franz Magnis Suseno Singgung Presiden Mirip Pimpinan Mafia di Sidang MK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

5 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.


Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

8 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran diminta memperhatikan komposisi kalangan profesional dan partai politik dalam menyusun kabinetnya.


Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

9 jam lalu

Pabrik Bioetanol PTPN X di Mojokerto, Jatim. (ANTARA/Eric Ireng.)
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.


Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

9 jam lalu

Momen warga di Banyuwangi, Jawa Timur, meminta Presiden Jokowi selesaikan masalah redistribusi tanah di wilayahnya, Selasa, 30 Oktober 2024. Tangkap layar YouTube Sekretariat Presiden
Jokowi Sebut Redistribusi Tanah Rampung Tahun Depan: Presiden Baru Hanya Urus Sedikit

Jokowi mengatakan selama 10 tahun dia menjabat sebagai presiden urusan konflik tanah selalu menjadi keluhan utama warga.


Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

10 jam lalu

Momen warga di Banyuwangi, Jawa Timur, meminta Presiden Jokowi selesaikan masalah redistribusi tanah di wilayahnya, Selasa, 30 Oktober 2024. Tangkap layar YouTube Sekretariat Presiden
Warga Desa Temurejo Tagih Sertifikat Tanah ke Jokowi: Mohon Diselesaikan Sebelum Turun Jabatan

Presiden Jokowi ditagih sertifikat tanah oleh warga dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur.


Jokowi dan Ma'ruf Amin Dukung Timnas U-23 Indonesia Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Usai Gagal ke Final Piala Asia U-23 2024

11 jam lalu

Suasana nonton bareng laga Timnas U-23 Indonesia lawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U-23 2024 Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri dan Relawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 29 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi dan Ma'ruf Amin Dukung Timnas U-23 Indonesia Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Usai Gagal ke Final Piala Asia U-23 2024

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tetap memberikan dukungan semangat kepada Timnas U-23 Indonesia bisa lolos Olimpiade Paris 2024.


Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Kota Medan, Berikut Sederet Kontroversi Bobby Nasution

12 jam lalu

Menantu Presiden Joko Widodo yang juga Wali kota Medan, Bobby Nasution ketika ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 6 April, 2024. Tempo/Defara
Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Kota Medan, Berikut Sederet Kontroversi Bobby Nasution

Bobby Nasution kembali menuai kontroversi setelah melantik pamannya menjadi Sekda Kota Medan. Ini deretan kontroversinya.


Jokowi Kunker ke Banyuwangi, Bakal Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura Terpilih Lawrence Wong (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024. Lee berkunjung dalam rangka pertemuan Singapore-Indonesia Leader's Retreat yang kali ini dijamu oleh Jokowi. TEMPO/Subekti.
Jokowi Kunker ke Banyuwangi, Bakal Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik

Presiden Jokowi bertolak ke Banyuwangi, Jawa Timur, untuk kunjungan kerja.


CEO Microsoft Temui Jokowi, Menkominfo: Komitmen Investasinya Rp 28 T

13 jam lalu

CEO Microsoft Satya Nadella (kiri) berbincang dengan Menkominfo Budi Arie Setiadi (kanan) usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 30 April 2024. Pertemuan tersebut diantaranya membahas investasi Microsoft di Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
CEO Microsoft Temui Jokowi, Menkominfo: Komitmen Investasinya Rp 28 T

Menteri komunikasi dan informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengungkap jumlah investasi Microsoft di Indonesia sebesar $1,7 miliar.


Ini Pertimbangan Hakim Tolak Gugatan terhadap Rocky Gerung

14 jam lalu

Rocky Gerung hadiri sidang pleidoi Haris Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 27 November 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Ini Pertimbangan Hakim Tolak Gugatan terhadap Rocky Gerung

Hakim menilai pernyataan Rocky Gerung sebagai kritik terhadap kebijakan publik, bukan serangan personal terhadap individu.