TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah fraksi partai politik belum menunjukkan sikap terkait hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto mengeklaim, PDIP tidak akan mundur dari rencana untuk menggulirkan hak angket ini.
1. Menganggap Banyak Tekanan
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, ada banyak tekanan dalam upaya menggulirkan hak angket di Senayan. Namun, Hasto tidak mendetail menjelaskan ihwal tekanan yang dialami PDIP. "Salah satunya upaya Golkar untuk merebut kursi Ketua DPR dan revisi UU MD3," kata Hasto dalam diskusi daring Sing Waras Menggugat di MK, Hak Angket, Keputusan MKMK? pada Sabtu, 30 Maret 2024.
Golkar, kata Hasto, berupaya merevisi UU tersebut untuk memberi jalan bagi kadernya duduk di kursi pucuk pimpinan DPR. "Tapi kami tidak akan biarkan, hormati suara rakyat," kata Hasto.
Politikus Golkar, Firman Soebagyo menepis anggapan jika Golkar disebut berencana merevisi UU MD3 untuk merebut kursi Ketua DPR. Firman mengatakan, partainya tak melakukan lobi-lobi dengan fraksi lain untuk merevisi UU MD3. "Pak Airlangga juga sudah katakan tidak ada upaya itu," kata ucapnya.
2. Belum Ada Pergerakan
Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan, tidak ada instruksi kepada fraksi PDIP di DPR terkait pengajuan hak angket. Dia juga menyebutkan, belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR hingga saat ini.
“Belum, belum ada pergerakan,” kata Puan ketika ditemui usai Rapat Paripurna di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.
Menurut dia, saat ini masih melihat dinamika politik di lapangan ke depan. “Itu hak anggota, kalau kemudian itu memang bisa berguna baik ya bisa saja, tapi kita lihat dulu lah bagaimana di lapangannya,” katanya “Apakah kemudian perlu hal yang memang di lapangannya itu perlu ada dukungan politik, bukan hanya keinginan politik, tapi ada dukungan dari dukungan politik yang memang nanti akan berguna bagi masyarakat."
3. Tidak akan Mundur
Hasto mengeklaim PDIP tidak akan mundur dari rencana untuk menggulirkan hak ini. “Ibu Megawati mengajarkan kita untuk tidak takut membela kebenaran,” kata Hastop. PDIP, kata dia, akan menggulirkan hak angket setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi. “Kalau Ibu Mega katakan gulirkan, saat itu juga kami gulirkan,” ujarnya.
4. Tidak Ingin Mentah di Tengah Jalan
Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan gugatan di MK, merupakan upaya PDIP untuk membuka seluruh kanal yang ada. "Enggak berdampak pada hak angket. Itu bakal digulirkan," kata Masinton, Sabtu, 23 Maret 2024.
Kendati begitu, Masinton melanjutkan, PDIP masih memerlukan waktu untuk menggulirkan hak angket di Senayan. Alasannya, PDIP tidak ingin segala upaya ini mentah di tengah jalan. "Semua harus matang supaya di pimpinan nanti bisa dilanjutkan eksekusinya," ucapnya.
5. Megawati Tak Mau Terburu-buru
Mahfud Md mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta seluruh pihak serius mengawal hak angket kecurangan Pemilu 2024. Mahfud telah bertemu dengan Megawati bersama belasan pakar umum, pegiat anti-korupsi, dan pegiat demokrasi di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Jumat, 8 Maret 2024.
Hak angket dan gugatan pemilu melalui MK merupakan jangka pendek. Jangka menengahnya menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada Oktober mendatang. “Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap,” kata Mahfud di Kasihan, Bantul, Senin, 11 Maret 2024.
ANDI ADAM FATURAHMAN | DEFARA DHANYA PRAMITHA | SHINTA MAHARANI | ANTARA
Pilihan Editor: Beda Puan dan Hasto PDIP soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu di DPR
