TEMPO.CO, Jakarta -Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak mempermasalahkan kritik Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto kepada Presiden Joko Widodo. Namun dia menilai pandangannya terlalu datar dan kurang keras.
“Yang lebih keras. Agar abang bisa kasih jawaban yang benar,” kata Ngabalin ditemui di kantor KSP, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 1 Maret 2024.
Jokowi – yang secara formal diketahui merupakan kader PDIP, dan Partai Banteng disebut-sebut pecah kongsi disebabkan beda pilihan di Pilpres 2024. PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres, sementara Putra Jokowi – Gibran Rakabuming Raka juga menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Belakangan Hasto menyinggung penyesalan PDIP telah mengusung Gibran sebagai Walikota Solo. Sekjen PDIP itu mengklaim khilaf karena salah satu pertimbangannya adalah kemajuan pembangunan negara yang dipimpin Jokowi.
Namun, saat ini, Hasto mengatakan, PDIP menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi merupakan kefanaan. Sebab, kemajuan yang ada dinilai dipicu oleh beban utang yang sangat besar.
Apalagi, kata Hasto, upaya Jokowi untuk terus melanggengkan kekuasaannya dengan membangun dinasti politik kian menguat setelah melenggangnya jalan Gibran menjadi calon wakil presiden.
"Nepotisme ini menguat kecurangan melalui penggunaan kekuasaan kian menguat juga," ucap Hasto dalam diskusi daring pada Sabtu, 30 Maret 2024.
Pilihan Editor: Ayu Utami Wakili 159 Seniman Ajukan Berkas Amicus Curiae ke MK
