TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabumi Raka sedang merancang koalitasi besar untuk memperkuat pemerintahan lima tahun ke depan. Salah satunya dengan cara merangkul parpol yang jadi rival di Piplres 2024 seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno menangapi isu tersebut. "Itu hak prerogatif presiden baru," kata Sandi menanggapi isu tersebut.
Namun ia menegaskan, sampai saat ini PPP belum pernah ditawari Presiden terpilih Prabowo-Gibran, untuk bergabung. "Saya belum pernah ditawari," ucap Sandiaga kepada awak media di Batam, Sabtu malam, 30 Maret 2024.
Sandiga mengatakan, dirinya menyadari posisi partai saat ini, karena saat pemilu kemarin bukan bersama pihak yang menang dalam pemilu. "Saat pidato atau tausiah buka puasa bersama di Istana, Gus Miftah menyampaikan, untuk mencapai sebuah keberkahan itu perlu kesatuan perlu ukhuah yang kuat. Ukhuwah wathaniyah kita pas pemilu ini harus terus kita rajut, dan kita bangkitakan," katanya.
Namun saat ditanya mau atau tidak masuk koalisi Prabowo-Gibran, Sandiga hanya tertawa. Kepada awak media di Batam, Sandiga Uno juga minta pamit karena bulan Oktober 2024 mendatang dirinya tidak lagi jadi Menteri. Namun ia berpesan untuk memajukan pariwisata tanah air semua pihak harus kolaborasi, adaptasi sehingga semua mendapatkan keuntungan terutama didunia pariwisata.
PPP Tak Lolos Senayan
PPP dinilai salah langkah saat mendukung pasangan Ganjar-Mahfud pada Pemilu 2024 lalu. Selain itu, PPP tak lolos ke Senayan karena memperoleh suara di bawah ambang batas parlemen dalam Pileg 2024. Ini akan menjadi pertama kalinya partai berlambang Ka'bah itu tidak lolos ke Senayan.
PPP salah satu partai politik tertua di Indonesia. PPP dibentuk dari gabungan banyak partai. Penggabungan ini disebabkan karena pemerintah Orde Baru ketika itu melakuan penyederhanaan menjadi hanya tiga partai pada Pemilu 1977.
Pilihan editor: DPR Ragukan Dugaan Penyebab Ledakan Gudang Amunisi Imbas Amunisi Kedaluwarsa