Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Faisal Basri Soroti Politik Gentong Babi di Sidang Sengketa Pilpres

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyoroti politik gentong babi alias pork barrel dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Faisal memaparkan bahwa meskipun teori pork barrel berasal dari Amerika Serikat atau AS, tapi pelaksanaannya berbeda dengan di Indonesia. 

Pork barrel di negeri Paman Sam itu berupa proyek-proyek mercusuar seperti jembatan dan sebagainya, sedangkan di Indonesia berupa sembako yang dibagikan lewat program bantuan sosial atau bansos. "Pork barrel di negara-negara berkembang ini wujudnya berbeda karena pendapatannya masih rendah, angka kemiskinannya tinggi di Indonesia, penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin, rentan miskin itu kira-kira hampir separuh dari penduduk," ujar Faisal dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1Jadi April 2024. 

Sedemikian parahnya, kata dia, bahkan Kementerian Dalam Negeri mengatakan akan mengikuti saran KPK untuk membuat aturan agar tidak ada bansos 2-3 bulan sebelum pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak. Menurut Faisal, aturan ini akan dibuat lewat peraturan daerah atau Perda. "Pork barrel itu sebetulnya metafor dari menggelontorkan uang, celengan juga kan simbolnya biasanya babi gitu. Lebih parah di Indonesia tidak hanya gelontorkan uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah," ucap Faisal. 

Dia pun mencontohkan saat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartart, turut membagikan bansos. Saat itu, Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyampaikan pesan kepada penerima bansos bahwa bantuan itu berasal dari sumbangan Jokowi. Airlangga pun meminta para penerima bantuan berterimakasih kepada Jokowi dengan cara memilih yang didukung.

Pada Pemilihan Presiden 2024, anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Golkar merupakan salah satup pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. "Dikatakan juga oleh Menteri Investasi Pak Bahlil bahwa 'silakan aja bikin sendiri Bu Risma (Menteri Sosial)'," ujar Faisal. "Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia? Bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seperti diketahui, Risma sempat disoroti karena tidak terlihat membagikan bansos. Alil-alih Risma, justru Airlangga dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas yang membagikan bantuan sosial.  Adapun Zulhas merupakan Ketua Umum PAN yang juga mengusung paslon 02 itu. Dalam video yang sempat beredar di media sosial, keduanya sempat mengatakan batuan itu adalah bansos dari Jokowi.

"Jadi sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif. Maka Airlangga Hartato misalnya, banyak menteri lain, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil dan Zulkifli Hasan," ucap Faisal.

Pilihan editor: DPR Ragukan Dugaan Penyebab Ledakan Gudang Amunisi Imbas Amunisi Kedaluwarsa

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

26 hari lalu

Presiden Jokowi berfoto dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Keret Cepat Halim, Jakarta Timur, sebelum berangkat menuju Stasiun Padalarang, Jawa Barat, Rabu, 13 September 2023. Foto: Agus Suparto
Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.


Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

26 hari lalu

Didik J. Rachbini. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina menyampaikan masalah utang luar negeri akibat kebijakan Presiden Jokowi.


Sederet Putusan MK Tolak Uji Materi dan Perkara Konstitusi, Teranyar Tolak Permohonan Novel Baswedan dkk

28 hari lalu

MK kembali melakukan pemeriksaan atas Permohonan 12 eks pegawai KPK termasuk Novel Baswedan dan Praswad Nugraha Ketua IM5+ Institute pada Senin, 5 Agustus 2024. Foto: istimewa
Sederet Putusan MK Tolak Uji Materi dan Perkara Konstitusi, Teranyar Tolak Permohonan Novel Baswedan dkk

MK tercatat membuat sejumlah putusan menolak sederet uji materi maupun perkara konstitusional. Terakhir tolak permohonan Novel Baswedan dkk.


Berita Sepekan: Paus Fransiskus ke Indonesia, Faisal Basri Meninggal, dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Langgar Etik

33 hari lalu

Pengamat ekonomi Faisal Basri di kantor redaksi Tempo, Jakarta, 2017. Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. TEMPO/Jati Mahatmaji
Berita Sepekan: Paus Fransiskus ke Indonesia, Faisal Basri Meninggal, dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Langgar Etik

Kedatangan Paus Fransiskus, Faisal Basri wafat dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti langgar etik mendominasi berita pekan pertama September 2024


Siapa yang Terlibat dalam Skandal Petral yang Diusut Faisal Basri dan Satgas Anti-Mafia Migas?

33 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Siapa yang Terlibat dalam Skandal Petral yang Diusut Faisal Basri dan Satgas Anti-Mafia Migas?

Ekonom senior Faisal Basri sosok yang memimpin Tim Satgas Anti-Mafia Migas pada 2014, termasuk mengusut skandal Petral.


Sejumlah Kritik Faisal Basri Terhadap Pemerintahan Jokowi, dari Bansos Pilpres 2024 hingga Kenaikan PPN 12 Persen

34 hari lalu

Ekonom senior Faisal Basri, saat ditemui usai menghadiri forum Non-Bank Financial di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Sejumlah Kritik Faisal Basri Terhadap Pemerintahan Jokowi, dari Bansos Pilpres 2024 hingga Kenaikan PPN 12 Persen

Ekonom senior UI Faisal Basri kerap mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi, antara lain bansos saat Pilpres 2024 hingga kenaikan PPN 12 persen


Faisal Basri Salah Seorang Pendiri INDEF, Berikut Profil Institute for Development of Economics and Finance

34 hari lalu

Pengamat ekonomi Faisal Basri di kantor redaksi Tempo, Jakarta, 2017. Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri Salah Seorang Pendiri INDEF, Berikut Profil Institute for Development of Economics and Finance

Faisal Basri merupakan saah seorang pendiri INDEF. Berikut lembaga riset independen dan otonom yang berdiri pada Agustus 1995 di Jakarta.


Mahfud Md Pernah Menunjuk Faisal Basri Jadi Satgas TPPU, Bongkar Kasus Impor Emas Senilai Rp 189 Triliun

34 hari lalu

Mahfud Md Pernah Menunjuk Faisal Basri Jadi Satgas TPPU, Bongkar Kasus Impor Emas Senilai Rp 189 Triliun

Mahfud Md pernah menunjuk Faisal Basri jadi Satgas TPPU. Ini hasil temuan bersama timnya, termasuk bongkar kasus impor emas senilai Rp 189 triliun.


Faisal Basri Berpulang Meninggalkan Sederet Capaian di Berbagai Bidang

34 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Faisal Basri Berpulang Meninggalkan Sederet Capaian di Berbagai Bidang

Berikut sederet pencapaian pengamat ekonomi dan politik, Faisal Basri yang berpulang pada Kamis, 5 September 2024.


Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

35 hari lalu

Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.