Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jadi Ahli Kubu Anies di MK, Eks Ketua Bawaslu Soroti Soal Pencalonan Gibran yang Langgar Hukum

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Bambang Eka Cahya menjadi ahli yang diajukan capres dan cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Dalam sidang tersebut, Bambang menyoroti penerimaan pendaftaran paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Yang dimintakan keterangan kepada saya oleh penasehat hukum (Anies-Muhaimin) adalah tentang penetapan Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Jokowi, sebagai cawapres melanggar hukum dan konstitusi," kata Bambang mengawali keterangannya dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024.

Dia menjelaskan, Pasal 75 Undang-Undang Pemilu menyoroti peraturan dan keputusan KPU. Pada ayat 1dijelaskan, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU untuk menyelenggarakan Pemilu. 

Bambang melanjutkan, pada ayat 4, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR maupun pemerintah lewat rapat dengar pendapat untuk membentuk Peraturan KPU alias PKPU. Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 telah mengubah syarat pencalonan wakil presiden menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Dia lalu memaparkan timeline aturan itu hingga bisa lolos. Pada 9 Oktober 2023, PKPU 19/2023 menyatakan syarat pencalonan capres-cawapres paling rendah 40 tahun.

Pada 16 Oktober 2023, Putusan MK 90 mengubah syarat pencalonan itu menjadi paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 19 Oktober adalah pendftaran capres dan cawapres. Sedangkan pada 25-29 Oktober adalah verifikasi dokumen pendaftaran, ujar dia, masih menggunakan PKPU 19/2023. Pada 3 November, PKPU 23/2023 mengubah persyaratan sesuai dengab Putusan 90. Adapun pada 13 November adalah penetapan capres dan cawapres.

"Peraturan KPU 19/2023 belum diperbarui, yang menjadi soal adalah mengapa menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi berkas paslon 02 yg tidak memenuhi syarat usia sesuai dengan PKPU 19/2023? Penerimaan pendaftaran Prabowo-Gibran yang tidak memenuhi syarat oleh KPU adalah tindakan yang diskriminatif," ujar Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini.

Apalagi dalam berita acara verifikasi dokumen persyaratan bakan calon presiden dan calon wakil presiden tertanggal 28 Oktober 2023, menyatakan bahwa Prabowo-Gibran memenuhi syarat. Berkas itu juga menyatakan bahwa pengesahan ini berdasarkan pada PKPU 19/2023 yang belum direvisi sesuai Putusan 90. 

"Bakal cawpres Gibran yang sebenarnya berbeda dalam hal syarat umur, diperlakukan sama dengan cawapres yang sudah memenuhi syarat," tutur Bambang.

Pilihan Editor: Ini Daftar 7 Ahli Kubu Anies-Muhaimin yang Hadir di Sidang MK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

3 jam lalu

Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo menghawatirkan pengelolaan fiskal era Prabowo yang dibebani pembangunan IKN dan utang jatuh tempo


Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Jadi Sorotan Pelaku Pasar Asing

3 jam lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Jadi Sorotan Pelaku Pasar Asing

Program makan bergizi gratis presiden terpilih Prabowo mendapat sorotan para pelaku pasar, yang terbiasa dengan stabilitas dan kehati-hatian fiskal


Prabowo Berpotensi Tambah Kementerian, Ganjar Pranowo Singgung Politik Akomodasi Koalisi Gemuk

3 jam lalu

Prabowo Berpotensi Tambah Kementerian, Ganjar Pranowo Singgung Politik Akomodasi Koalisi Gemuk

Ganjar Pranowo menilai wacana revisi UU Kementerian tidak bisa dilepaskan dari adanya koalisi gemuk dalam pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.


Bahlil Yakin Bandara IKN Siap Digunakan Sebelum 17 Agustus: Kita Akan Mendarat di Sana

10 jam lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pembangunan Bandara VVIP IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Bandara VVIP IKN berjarak 23 kilometer dari titik 0 IKN dan 120 kilometer dari Balikpapan. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Bahlil Yakin Bandara IKN Siap Digunakan Sebelum 17 Agustus: Kita Akan Mendarat di Sana

Bahlil Lahadalia optimisits bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) siap beroperasi sebelum tanggal 17 Agustus 2024.


Hashim Sebut Prabowo Naikkan Rasio Utang hingga 50 Persen dari PDB, Ini Reaksi Dasco sampai Airlangga

11 jam lalu

Ketua Dewan Penasehat Prabowo Mania 08 Hashim Djojohadikusumo (kanan) berbicara dalam acara Deklarasi 2024 Prabowo Presiden di Gedung Joang 45, Jakarta, Ahad, 12 Maret 2023. Acara tersebut mengangkat tema Rekonsiliasi Menuju Demokrasi Yang Lebih Berkualitas. ANTARA/Aprillio Akbar
Hashim Sebut Prabowo Naikkan Rasio Utang hingga 50 Persen dari PDB, Ini Reaksi Dasco sampai Airlangga

Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintahan Prabowo akan menaikkan rasio utang terhadap PDB hingga 50%, asal pendapatan pajak naik


Perumnas Dapat PMN Rp1 Triliun, Bukan untuk Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran?

11 jam lalu

Suasana pembangunan rumah susun terintegrasi dengan sarana transportasi atau 'Transit Oriented Development' (TOD) di samping Stasiun Kereta Api (KA) Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2019. Pembangunan hunian TOD Tanjung Barat merupakan hasil kerja sama PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Perum Perumnas. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Perumnas Dapat PMN Rp1 Triliun, Bukan untuk Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran?

Perumnas dapat kucuran PMN sebesar Rp1 triliun pada tahun anggaran 2025. Dana segar itu termasuk bagian dari PMN Rp44,24 triliun yang dsetujui DPR.


Ekonom Sebut Prabowo Warisi Beban Berat Perekonomian dari Jokowi

15 jam lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan. TEMPO/Subekti.
Ekonom Sebut Prabowo Warisi Beban Berat Perekonomian dari Jokowi

Wijayanto mengatakan Kabinet Parbowo - Gibran usai kepemimpinan Jokowi, akan mewarisi kondisi ekonomi Indonesia di posisi yang sangat sulit.


Terpopuler: Airlangga Sebut Prabowo Jaga Batas Rasio Utang 40 Persen, Satgas Jamin IKN Takkan Banjir

16 jam lalu

Ketua Umum partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartato (kiri) menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (kanan) di acara buka bersama di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 29 Maret 2024. Pertemuan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus bersyukur karena telah memenangkan Pemilu 2024 meskipun masih ada tahapan-tahapan yang belum mengesahkan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Terpopuler: Airlangga Sebut Prabowo Jaga Batas Rasio Utang 40 Persen, Satgas Jamin IKN Takkan Banjir

Berita terpopuler bisnis pada 11 Juli 2024 dimulai dari pernyataan Menko Airlangga soal kepastian pemerintah Prabowo bakal menjaga batas rasio utang.


Airlangga Pastikan Pemerintahan Prabowo Jaga Batas Rasio Utang 40 Persen Terhadap PDB

1 hari lalu

Ketua Umum partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartato (kiri) menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (kanan) di acara buka bersama di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 29 Maret 2024. Pertemuan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus bersyukur karena telah memenangkan Pemilu 2024 meskipun masih ada tahapan-tahapan yang belum mengesahkan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Airlangga Pastikan Pemerintahan Prabowo Jaga Batas Rasio Utang 40 Persen Terhadap PDB

Airlangga Hartarto memastikan pemerintahan Prabowo Subianto tidak akan naikkan rasio utang 50 persen terhadap PDB.


Prabowo Diingatkan Tak Bentuk Kabinet Gemuk Ekonom Singgung Anggaran Makin Berat dan Tak Jamin Akan Efektif

1 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Prabowo Diingatkan Tak Bentuk Kabinet Gemuk Ekonom Singgung Anggaran Makin Berat dan Tak Jamin Akan Efektif

Ekonom dari Universitas Paramadina mengingatkan Prabowo Subianto agar tidak menambah jumlah kementerian dan lembaga dalam kabinet mendatang. Kenapa?