“Ide hak angket pertama kali muncul dari PDIP ya kan, calon presidennya PDIP. Jadi yang kami harapkan PDIP bisa jadi leading lah dari hak angket ini,” ujar Luluk di Kompleks Parlemen, Kamis, 28 Maret 2024.
Luluk mengklaim partainya masih terus berupaya agar hak angket dapat segera diajukan di DPR. “Kami masih tetap berusaha dengan berbagai cara, kan masih cukup punya waktu. Kami belum menyerah lah, belum mundur,” ujarnya.
Hal ini, kata Luluk, karena begitu banyak pertanyaan publik terkait dengan kejujuran, keadilan, hingga berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah.
“Ini yang mau kami cek dan selidiki. Kami tidak dalam posisi membatalkan hasil Pemilu, tapi kami ingin membongkar kecurangan yang dilakukan pemerintah,” kata dia.
“Sumber daya yang dipakai apa saja, dampaknya apa saja. Sehingga kami bisa berikan rekomendasi terbaik, perbaikan-perbaikan sistem politik, sistem Pemilu, bahkan demokrasi ke depan. Jangan sampai ini terulang kembali.”
3. Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman: 95 Persen Politisi Sudah Move On
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim hampir 95 persen politisi yang dia temui, baik pimpinan partai politik maupun para politisi di DPR, sudah move on atau beranjak dari Pemilu 2024.
Dari komunikasi yang dia pahami, para politisi sudah tidak ingin meributkan hal-hal tentang pemilu dan ingin kembali berfokus bekerja melayani masyarakat. Mereka pun memahami, dalam pemilu, harus ada yang kalah dan menang.
"Mereka ngomong, ‘Ya sudah lah, hormati kesempatan yang sekarang ini dinyatakan menang’," kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis, 28 Maret seperti dikutip Antara.
Dia juga menilai kini wacana hak angket sudah semakin mustahil diajukan di DPR. Selain perlu serangkaian mekanisme yang dilakukan, substansi hak angketnya pun semakin melemah.