TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi disingkat MK menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden alias PHPU Presiden atau Sengketa Pilpres 2024 mulai hari ini, Rabu, 27 Maret 2024.
Berdasarkan jadwal yang dibagikan di laman resmi MK, sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Presiden 2024 terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama, sidang gugatan pasangan calon nomor urut 01 Anies-Muhamimin Iskandar digelar pada 08.00 WIB. Sesi kedua, sidang gugatan yang diajukan paslon nomor urut 03 disidang mulai pukul 13.oo WIB.
“Kemudian masing-masing pihak untuk pemohon itu diberikan kuota kursi, yaitu 12 ditambah kalau prinsipalnya hadir. Prinsipal calon presiden. Jadi 12 itu kuasa hukum termasuk dua juru bicara di situ. Begitu juga pihak terkait 12 termasuk juga jubir kemudian kuasa hukumnya. Demikian juga KPU berjumlah 12,” kata Juru Bicara MK Fajar Laksono dikutip dari mkri.go.id, Selasa, 26 Maret 2024.
Dikutip dari Antara, sebelumnya Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK pada 21 Maret dan 23 Maret 2024. Kedua paslon tersebut tak terima dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran.
Dalam keputusan KPU, Prabowo-Gibran menang dengan perolehan 96.214.691 (58,6 persen) suara sah nasional. Sementara itu, Anies-Muhaimin memperoleh 40.971.906 suara (24,9 persen), disusul Ganjar-Mahfud mendapat 27.040.878 suara (16,5 persen).
Berdasarkan rekapitulasi nasional KPU tersebut, pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dinyatakan kalah dalam Pilpres 2024. Mereka kemudian sama-sama mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke MK, dan menuntut pemilu ulang tanpa keikutsertaan Prabowo-Gibran karena dinilai melanggar ketentuan hukum dan etika.
Puluhan emak-emak massa dari kelompok pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut, 1 Anies Baswedan-Muhaimmin Iskandar (AMIN) melakukan aksi demo tolak pemilu curang di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. Dalam aksinya massa meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar mendiskwalifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomkr urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang dianggap melakukan kecurangan dalam Pilpres 2024. TEMPO/Subekti.
Untuk menangani sengeta Pilpres 2024, MK punya waktu 14 hari sejak registrasi perkara untuk memeriksa sengketa Pilpres 2024. Perkara didaftarkan pada 25 Maret 2024 sehingga MK memiliki waktu hingga 7 April.
Sementara itu, MK telah menunjuk delapan dari sembilan hakim yang akan menangani sengketa PHPU Pemilu 2024 ini, Anwar Usman menjadi salah satu hakim yang tidak akan diikutkan.
Dalam putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat. Salah satu hukuman yang diterimanya adalah tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam sengketa PHPU.
KAKAK INDRA PURNAMA | YOLANDA AGNE | ANTARANEWS | MKRI
Pilihan editor: Hotman Paris Kembali Sebut Cengeng Kubu Anies Muhaimin Bilang Begini
