"Concern Nasdem itu kepentingan nasional, berulang kali saya katakan di mana saja, persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan kepada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respek itu berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi," kata Surya dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu malam, 20 Maret 2024.
Dia menyebutkan Nasdem akan mencermati perkembangan usulan itu bergulir di DPR, termasuk dari PDIP sebagai partai pemenang Pileg 2024. "Rekan-rekan dari PDIP yang pertama kali sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan (usulan) hak angket. Ah, kita lihat ini sejauh mana progress-nya berjalan," tutur Surya.
"Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor satu pada Pemilu 2024, boleh lah ikut lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan kursi paling banyak," kata dia menambahkan.
3. PPP: Hak Angket Cuma Wacana di DPR
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Amir Uskara mengatakan belum ada pergerakan mengenai rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurut dia, hak angket DPR hanya wacana yang tak diiringi dengan aksi. "Saya lihat belum ada pergerakan di internal DPR," kata Amir saat dihubungi pada Jumat, 22 Maret 2024.
Dia mengatakan belum ada ajakan secara resmi dari partai-partai pengusung hak angket seperti PDIP. "Kalau ajakan, secara lisan dari masing-masing personal. Tapi hanya pembicaran, hanya wacana,” kata Amir.
PPP sendiri belum membahas mengenai rencana hak angket sehingga belum memutuskan sikap untuk ikut atau tidak. "Tapi PPP berfokus ke suara, bukan persoalan politik," ujar dia.
Amir mengatakan PPP saat ini berfokus mempertahankan suara. PPP menemukan ada selisih suara dengan hasil rekapitulasi KPU. Seharusnya, kata dia, berdasarkan data internal partai, suara PPP melebihi ambang batas parlemen. PPP hanya meraup 3,87 persen suara berdasarkan rekapitulasi suara KPU sehingga gagal lolos ke Senayan.
"Karena itu, tim hukum PPP saat ini sedang mempersiapkan gugatan ke MK," kata Amir.
