TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) disetop menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 untuk menghindari politisasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan penghentian itu untuk menghindari adanya pihak yang memanfaatkan bansos buat berkampanye.
“Kan enggak fair kalau petahana atau kerabatnya mencalonkan diri, kemudian melakukan kampanye dengan menggunakan bansos dan lain sebagainya," ujar dia saat peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024.
Alex mengungkapkan survei KPK menemukan lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia memilih pemimpin berdasarkan faktor uang. Hal itu juga yang mendorong komisi antirasuah menggelar kampanye “Hajar Serangan Fajar” untuk mengedukasi masyarakat menolak politik uang pada Pemilu 2024.
Karena itu, Alex menyarankan penyaluran bansos dihentikan melalui peraturan daerah atau apa pun agar dua bulan sebelum pilkada tidak ada penyaluran bantuan.
Berikut ini fakta dan kontroversi bansos yang sempat dituding sebagai salah satu sumber kecurangan Pemilu 2024:
1. Presiden Joko Widodo Buka Peluang Lanjutkan Bansos Beras hingga Desember 2024
Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka peluang melanjutkan bansos beras setelah Juni 2024. Jokowi menyebut ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal menentukan kepastian pemberian program sosial ini.
“Saya akan buka dulu supaya nanti bisa diteruskan sampai Desember. Tapi sekali lagi, dilihat dulu anggarannya ada atau tidak," kata Jokowi saat mengunjungi Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rabu, 20 Maret 2024 melalui keterangan tertulis Sekretariat Presiden.
Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Jokowi mengatakan akan memberikan bansos beras kepada masyarakat sampai Juni mendatang.
2. Menteri Keuangan Sri Mulyani Ungkap Anggaran Bansos Melambung sampai 135 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut anggaran bansos pemerintah melonjak tajam. Dia mengungkapkan statistik data bantuan yang digelontorkan pemerintah untuk masyarakat miskin dan rentan selama 2024. Pada kuarter pertama tahun ini, realisasi anggaran bansos telah mencapai Rp 22,5 triliun.
