"Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun ke Rp 22,5 triliun atau naik 135 persen dibanding tahun sebelumnya," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Senayan pada Selasa, 19 Maret 2024.
Realisasi tersebut terdiri dari lima pos, yaitu Kementerian Sosial sebesar Rp 12,8 triliun; Kementerian Kesehatan Rp 7,7 triliun; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Rp 900 miliar; Kementerian Agama Rp 1,1 triliun, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebanyak Rp 800 miliar.
3. Ombudsman RI Berharap Pemerintah terus Berikan Bansos selama Masih Ada Warga Miskin di Indonesia
Jokowi mengatakan akan memberikan bansos beras kepada masyarakat sampai Juni. Namun Ombudsman RI berharap pemerintah terus memberikan bansos pangan bagi warga miskin. Menurut Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, pemerintah wajib menjamin ketersediaan pangan di tingkat warga miskin.
Dia menyebut bansos pangan mestinya ada setiap bulan, setiap tahun, sepanjang masih ada warga miskin di Indonesia. Menurut Yeka, itulah salah satu bentuk pelayanan publik dari pemerintah kepada warga miskin.
"Maka sepanjang republik ini berdiri, sepanjang masih ada warga miskin, setiap bulan pemerintah harus menyalurkan bantuan pangan buat warga miskin," ujar Yeka di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat, 15 Maret 2024.
4. Guru Besar Universitas Indonesia Valina Singka Subekti Tegur Jokowi Soal Bansos Politik Gentong Babi
Presiden Jokowi mendapat teguran dari sejumlah guru besar Universitas Indonesia (UI) karena mempraktikkan politik gentong babi (pork barrel politics) melalui penyaluran bansos.
“Instrumentalisasi bantuan sosial, pork barrel politics (politik gentong babi), dengan alasan menopang rakyat miskin nampak seperti pembiaran terhadap kemiskinan,” kata Valina di Gedung IMERI Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024.
Teguran itu adalah salah satu poin evaluasi para akademisi se-Jabodetabek dalam Seruan Salemba. Alih-alih menebar bansos, para akademisi mengatakan Jokowi seharusnya menghapus kemiskinan dengan memperluas lapangan kerja.
