Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP Tepis Tudingan Gamang soal Hak Angket: Sudah Yakin, Tinggal Tunggu Perintah Ketum

image-gnews
Politikus PDIP Adian Napitupulu digoda oleh sejumlah orang sebagai kandidat menteri di kabinet kedua Presiden Joko Widodo, di sela sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Politikus PDIP Adian Napitupulu digoda oleh sejumlah orang sebagai kandidat menteri di kabinet kedua Presiden Joko Widodo, di sela sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP Adian Napitupulu menepis tudingan ihwal gamangnya partai banteng terhadap upaya menggulirkan hak angket di DPR.

PDIP, kata Adian, memastikan bakal menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan pemilu yang berat sebelah ini. Bahkan, PDIP juga telah mengundang politikus senior dan para ahli dalam mengkaji naskah akademik yang disusun.

"Kita sudah yakin, tinggal menunggu perintah Ketua Umum," kata Adian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024.

Kendati begitu, Adian mengaku tidak dapat memastikan kapan waktu hak angket tersebut bakal digulirkan, meski Fraksi partai politik lainnya berencana menggulirkan hak angket setelah proses rekapitulasi suara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) rampung. "Tidak menunggu momentum, tapi menunggu perintah Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Adian.

Merujuk laporan Majalah Tempo edisi 11-17 Maret lalu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Megawati kerap bertemu dengan sejumlah tokoh dan pegiat demokrasi. Pertemuan tersebut meminta agar Mega dan PDIP menggulirkan hak angket di Senayan.

Namun, putri Presiden Soekarno tersebut tidak ujug-ujug merestui penggunaan hak angket. Menjelang penghujung Februari 2024,  dua narasumber Tempo bercerita, Megawati tak meninggalkan rumahnya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Ia lebih banyak merenung sekitar satu pekan untuk mengambil keputusan.

Narasumber Tempo kembali bercerita, pada akhir Februari lalu, Megawati mengungkapkan keputusannya kepada segelintir elite PDIP untuk menggunakan hak angket di DPR. Tim Hukum pun segera menyusun naskah akademik terkait hak angket tersebut. Hasto membenarkan ihwal naskah akademik yang disusun usai turunnya restu dari Mega.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adian yakin jika Ketua Umumnya tersebut bakal merestui pengguliran hak angket di DPR. "Ibu Mega itu jangan diragukan lagi. Beliau pasti melakukan hal seperti 25 tahun lalu," kata dia.

Kalaupun PDIP belum menyatakan sikap resmi terkait hak angket, Adian mengatakan hak tersebut dilakukan untuk memantapkan argumentasi dan bukti. "Jangan maju dalam posisi setengah-setengah, jangan dalam posisi lemah," ujar Adian.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengatakan, jika PKB telah memantapkan diri untuk maju bersama dalam menggulirkan hak angket. Namun, dia menyebut Fraksinya menunggu langkah PDIP dalam hal ini. "Kita maju bareng-bareng," kata Huda.

Di sisi lain, Politikus NasDem, Sugeng Suparwoto mengatakan, bahwa NasDem akan tetap maju menggulirkan hak angket apabila nanti PDIP memutuskan untuk berhenti. "Setelah rekapitulasi KPU selesai, kita ajukan angket," kata Sugeng.

Pilihan Editor: Tanggapi Demo Hak Angket di DPR, Begini Sikap PKB, PKS dan PDIP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

53 menit lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto memberikan sambutan saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

Demokrat menilai perlu ada partai yang menjadi oposisi di pemerintahan baru agar terjadi mekanisme checks and balances.


Teguh Prakosa Daftar Maju Pilkada Solo dari PDIP

1 jam lalu

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa (dua dari kiri) memberikan sambutan saat konferensi pers penyelenggaraan Solo Great Sale 2024 di Loji Gandrung Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Teguh Prakosa Daftar Maju Pilkada Solo dari PDIP

Teguh Prakosa akan menyerahkan syarat pendaftaran tahap penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota di PDIP Kota Solo pada 18 Mei 2024.


Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

18 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.


Prabowo Bentuk Presidential Club, Pengamat Sebut Ada Ketegangan dalam Transisi Kepemimpinan

20 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Bentuk Presidential Club, Pengamat Sebut Ada Ketegangan dalam Transisi Kepemimpinan

Pengamat politik menilai, gagasan Presidential Club Prabowo mungkin saja hasil dari melihat transisi kepemimpinan Indonesia yang seringkali ada ketegangan.


Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

1 hari lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.


Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

1 hari lalu

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.