TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GKPR, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR pada Selasa, 19 Maret 2024 siang hari ini.
Dari selebaran aksi yang tersebar di media sosial, gerakan tersebut bakal dihadiri mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Sirajuddin Syamsuddim alias Din Syamsuddin. Din menggugat hasil Pemilu yang curang dan serta mendesak Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya.
Sebelumnya, Din Syamsuddin mengonfirmasi aksi demo di depan Gedung DPR/MPR pada hari ini Selasa, 19 Maret 2024. Mengatasnamakan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GPKR, kelompok Din Syamsuddin akan menggelar aksi mulai pukul 14.00 sampai selesai. "Ya, itu saya penggeraknya," ujar Din lewat aplikasi perpesanan kepada Tempo, Ahad, 17 Maret 2024.
Namun, dia enggan menjelaskan berapa jumlah massa yang akan hadir. Menurut Din, massa juga tidak bisa diperkirakan karena jumlahnya fluktuatif. "Tapi banyak yang ingin hadir," ucap Din.
Kepala kepolisian resor metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro membenarkan ihwal akan adanya aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR siang hari ini.
Dia mengatakan, kelompok yang akan berdemonstrasi adalah kelompok GKPR dengan estimasi massa sekitar 500 orang. "Personel disiagakan sebanyak 2.970 orang," kata Susatyo.
Selain di depan Kompleks Parlemen, Susatyo melanjutkan, aksi demonstrasi juga digelar di depan area kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). "385 personil kami siagakan di sana," ujar Susatyo.
Mengenai rekayasa lalu lintas, kata dia, akan dilakukan kepolisian dengan melihat situasi dan kondisi terbaru di lapangan. "Jika jumlah massa meningkat, rekayasa akan dilakukan di Jalan Gatot Subroto," ucap Susatyo.
Perwira menengah Polri tersebut mengatakan, telah mengintruksikan kepada anggota di lapangan untuk tidak bertindak reaktif dan mengedepankan negosiasi apabila nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Kami menghimbau kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa," kata Susatyo.
ANDI ADAM FATURAHMAN
Pilihan Editor: Tepis Anggapan Gamang Ihwal Hak Angket, PDIP: Ini Tanggung Jawab Semua
