TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana mengizinkan jabatan Aparatur Sipil Negara atau ASN dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta sebaliknya. Rencana yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas itu akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yang masih digodok.
RPP yang membahas manajemen ASN sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah 100 persen terpenuhi. Anas mengklaim aspek-aspek substansi dalam aturan tersebut yang ditargetkan rampung pada akhir April 2024 itu diharapkan bisa implementatif dan merangkul talenta terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan pelaksanaan pembangunan nasional.
Rencana pemerintah tersebut menuai pro dan kontra. Berikut ini sikap sejumlah pihak terhadap RPP tersebut:
1. Wakil Presiden Ma'ruf Amin: Setuju TNI-Polri Isi Jabatan ASN Asal Ada Batasan
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah terus menggodok peraturan pemerintah mengenai rencana anggota TNI-Polri kembali mengisi jabatan ASN. Dalam keterangan pers usai acara produk halal di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat, 15 Maret 2024, Ma’ruf mengatakan pihak-pihak dari TNI/Polri diperlukan dalam jabatan sipil sehingga kemungkinan itu bisa diisi. Namun mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menilai perlu ada batasan.
“Yang pasti itu sudah disiapkan. Tidak lagi terjadi, kemungkinan munculnya dwifungsi TNI atau dwifungsi ABRI seperti dulu itu, tetapi hanya karena adanya kebutuhan-kebutuhan,” kata Ma’ruf dikutip dari keterangan video Sekretariat Wakil Presiden.
Ma’ruf mengatakan peraturan pelaksana undang-undang yang memungkinkan TNI/Polri menjabat posisi ASN ini terus disempurnakan. Sebaliknya, kata dia, ASN juga dimungkinkan mengisi jabatan di TNI di bidang-bidang yang tidak mungkin diisi oleh pihak TNI atau Polri.
2. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto: Tentara Isi Jabatan ASN untuk Bantu Masyarakat
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengomentari rencana tentara kembali mengisi jabatan ASN. Dia mengatakan selama ini TNI sudah terlibat dalam sejumlah program pemerintah seperti penanganan stunting, ketahanan pangan, hingga penanggulangan bencana.
