TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah sudah mendeteksi gelombang massa yang akan turun ke jalan untuk menolak hasil pemilu 2024. Hadi menyebut sejauh ini skala masih kecil menuju sedang.
Hadi menyampaikan ini saat jumpa pers usai rapat yang dihadiri Kapolri Listyo Sigit Prabowo hingga Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, pada Jumat, 15 Maret 2024. Beberapa kepala lembaga negara seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Panglima TNI Agus Subiyanto ikut menghadiri rakor siang ini.
"Kami terus mengantisipasi dengan kepolisian dan TNI untuk bisa mencegah, mengamankan supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar," kata Hadi.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan mendapatkan data soal identitas massa saat berkoordinasi dengan BIN dan Badan Intelijen Strategis (BAIS). Namun dia tidak menjelaskan secara rinci identitas kelompok massa yang dimaksud. Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang ini hanya memastikan pihaknya telah melakukan antisipasi dengan meredam gelombang massa tersebut.
Gelombang massa itu diperkirakan akan muncul selama proses bahkan setelah hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Maret 2024. Walaupun anggota KPU August Mellaz mengatakan ada kemungkinan proses rekapitulasi selesai lebih cepat. “Apakah mungkin nanti tanggal 18 Maret," kata Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu lalu.
Setelah pencoblosan pada 14 Februari 2024, wacana publik diramaikan dengan bergulirnya hak angket pemilu di DPR. Demonstrasi digelar di depan kompleks parlemen, kawasan Senayan, dalam beberapa hari lalu untuk mendesak diselidikinya dugaan kecurangan pemilu yang dinilai melibatkan pejabat tinggi hingga Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dugaan kecurangan pemilu atas intervensi kepala negara dalam pemilihan sudah mencuat sebelum hari pemilihan. Sejumlah akademisi hingga sejumlah kelompok sipil masih menggelar aksi massa mengkritik presiden Jokowi hingga beberapa waktu ini.
Hadi mengatakan turut memantau perkembangan terkini. “Sesuai dengan informasi dan dari hasil pembahasan rapat koordinasi. Secara umum situasi dan kondisi nasional masih relatif kondusif dan aman terkendali,” katanya.
Mengenai proses rekapitulasi, Hadi yakin KPU akan menyelesaikan penghitungan tingkat nasional tepat waktu yakni pada 20 Maret 2024. Hadi mengatakan akan terus berkoordinasi dengan KPU untuk memastikan proses rekapitulasi berjalan aman dan lancar.
Pilihan Editor: Kompolnas dan Kapolri Penasaran soal Sosok Kapolda Jadi Saksi Ganjar-Mahfud di MK
