TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP turut menanggapi isu Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar. Adapun Jokowi saat ini masih berstatus sebagai kader PDIP. Namun belakangan tampaknya terjadi kerenggangan jelang Pemilu 2024.
Menanggapi isu Jokowi yang akan bergabung ke Partai Golkar, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan semua orang bebas menentukan preferensi politik secara merdeka. Namun, pihaknya menyinggung soal konsistensi seseorang terhadap partai politiknya. Apalagi, kata dia, partai yang ditinggal telah membesarkan nama politikus tersebut.
“Memang seseorang bebas menentukan pilihannya secara merdeka, tetapi rakyat juga akan tahu mana yang kemudian membesarkan mana yang kemudian memakai cara-cara pragmatis demi kekuasaan,” kata Hasto di Universitas Indonesia, Kamis, 7 Maret 2023.
Sementara itu, menurut Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, Presiden Jokowi justru membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan politik untuk bisa tetap eksis dalam kekuasaan. Ungkapan tersebut sebagai respons isu yang menyebutkan Jokowi akan bergabung dan berpotensi menjadi calon ketua umum Partai Golkar.
“Pak Jokowi yang membutuhkan kendaraan apa yang bisa digunakan untuk dia bisa eksis di dalam proses kekuasaan ini ke depan nanti,” ujar Andreas dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin, 11 Maret 2023.
Cerita panjang Jokowi dan PDIP
Hubungan Jokowi selaku petugas partai dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merenggang sejak awal 2023. Ketidakakuran itu kian memanas setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang juga kader PDIP menjadi cawapres pendamping capres Prabowo Subianto.
Padahal, dalam Pilpres 2024, PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan capres-cawapres. Akibat tak sehaluan, Gibran pun didepak dari PDIP. Tak lama berselang, menantu Jokowi yang juga anggota PDIP, Bobby Nasution menyatakan mendukung Prabowo-Gibran. Langkah Wali Kota Medan pisah jalan dengan arah PDIP juga diganjar pemecatan.
Jokowi sendiri mulai terlihat ‘tak patuh’ dengan PDIP saat putra bungsunya Kaesang Pangarep punya rencana masuk politik. Mestinya Kaesang gabung PDIP lantaran partai berlambang banteng itu mengharuskan keluarga kader tak boleh beda partai. Namun alih-alih membawa Kaesang ke PDIP, Jokowi justru merestui putranya gabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.
Gelagat Jokowi membelot itu buntut dari pengalaman tidak enak saat perayaan ulang tahun PDIP ke-50 pada 10 Januari 2023 lalu. Kepala negara dipermalukan Megawati di depan para kader. Dalam pidatonya, pucuk tertinggi pimpinan partai itu menyebut Jokowi bukan siapa-siapa jika tanpa PDIP.
“Pak Jokowi itu ngono lho mentang-mentang. Lah iya. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP kasihan dah,” kata Megawati dalam pidatonya di acara HUT PDIP di JIExpo, kawasan Jakarta Utara pada Selasa, 10 Januari 2023.
Perkataan Megawati itu disambut tepuk tangan ribuan kader. Presiden, yang masih berstatus ‘petugas partai’, berada di kerumunan dan hanya menanggapinya dengan senyuman. Sejak itu, Jokowi dan Mega tak harmonis. Selaku kader PDIP yang cukup berpengaruh, Jokowi bahkan tak dilibatkan saat Ganjar dipilih sebagai capres usungan mereka.
September lalu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang digadang jadi pendamping Prabowo justru dipinang Anies Baswedan, capres Koalisi Perubahan. Kursi cawapres pendamping Prabowo pun menjadi rebutan Partai Golkar dan PAN. Nama Gibran kemudian mencuat sebagai jalan tengah rebutan partai-partai. Tapi ia terganjal batas usia kandidat minimal 40 tahun.
PSI, yang selalu mencitrakan diri pendukung Jokowi, menggugat aturan itu. Gugatan ambang batas usia capres-cawapres oleh PSI itu membuat hubungan Jokowi dan Megawati kian tak menentu. PSI ingin Mahkamah Konstitusi atau MK merevisi usia minimal dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Tujuannya membuka peluang Gibran bisa masuk bursa Pilpres 2024 sebagai cawapres. Megawati kabarnya mendengar manuver itu untuk menduetkan Prabowo dengan Gibran.
Hubungan Jokowi dan PDIP serta Megawati kian panas ketika Kaesang, adik Gibran, menjadi Ketua PSI setelah dua hari menjadi anggota partai ini. Para politikus PDIP menduga Kaesang akan membawa partai itu mendukung Prabowo. Benar saja, Setelah MK mempermulus jalan Gibran maju di Pilpres 2024, dan Prabowo mendeklarasikan Wali Kota Solo itu sebagai pendamping, Kaesang pun menyatakan dukungan partainya.
Jokowi telah melanggar AD-ART PDIP secara brutal soal keluarga kader yang berpolitik tak boleh beda partai. Alih-alih bergabung dengan partai ayahnya, Kaesang justru gabung PSI dan jadi Ketua Umumnya. Demikian juga Gibran dan Bobby, keduanya lebih memilih pisah haluan dengan PDIP jelang Pemilu 2024. Status Jokowi di PDIP pun dipertanyakan usai dua anak dan menantunya berada di posisi yang berbeda dengan PDIP.
Pada November lalu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan Jokowi masih berstatus sebagai kader PDIP. Menurut Ketua DPR RI ini, belum ada keputusan lain dari partai terkait pelanggan aturan internal yang dilakukan Jokowi. “Pak Jokowi merupakan Presiden dari PDIP yang kemarin kami usung dan kami dukung. Jadi posisi sampai hari ini masih seperti itu,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 20 November 2023.
Selanjutnya: Isu Jokowi ke Golkar, begini kata Ganjar
