Tim Hukum Anies-Muhaimin Ungkap Dua Poin Gugatan Pilpres 2024 ke MK

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Hukum Nasional calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias AMIN mengungkapkan narasi gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK.

"Jadi kami akan membuat dua hal pokok dalam narasinya itu," kata Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir, saat dihubungi Tempo pada Senin, 11 Maret 2024.

Pertama, secara kuantitatif. Dia menuturkan, pihaknya mempermasalahkan hitungan angka hasil Pilpres versi Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Oleh karena itu, Tim Hukum Nasional AMIN akan memaparkan angka versi mereka. 

Selain itu, Ari Yusuf juga menyoroti permasalahan sistem informasi rekapitulasi pemilihan umum alias Sirekap KPU. Dia mengklaim ada penggelembungan suara yang luar biasa dalam Sirekap.

Kedua, secara kualitatif. "Kami melihat bahwa Pemilu ini penuh dengan kecurangan dan permasalahan, sehingga melanggar konstitusi," tutur Ari Yusuf. 

Sebab, kata dia, konstitusi mengamanatkan Pemilu harus dilakukan dengan jujur dan adil. Tapi di lapangan, dia menyebut banyak kecurangan terjadi. 

"Kecurangannya itu dikenal dengan nama TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Intinya bagaimana kecurangan terjadi melibatkan aparat dari tingkat presiden sampai kepala desa," ucap Ari Yusuf.

Dia menegaskan, Tim Hukum Nasional AMIN akan membuktikan hal tersebut. Terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. 

"Sehingga dalam petitum (permohonan), kami minta diskualifikasi paslon 02 (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka). Lalu, Pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03 (Ganjar Pranowo-Mahfud Md.) saja," ujar dia.

Pilihan Editor: PDIP Susun Naskah Akademik Hak Angket hingga 100 Halaman, Apa Saja Isinya?