INFO NASIONAL – Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno, berbagi pengalaman tentang bagaimana BPJS Kesehatan memanfaatkan dan mengembangkan infrastruktur data nasional dalam pengelolaan Program JKN. Pengalaman itu dia sampaikan kepada peserta ICT 2024, anggota dari International Social Security Association (ISSA), yang hadir lebih dari 71 negara.
Mundiharno juga menceritakan bagaimana Indonesia terpilih menjadi penyelenggara ICT 2024. “Menjadi tuan rumah ICT 2024 sebenarnya merupakan perjalanan panjang bagaimana kita meyakinkan organisasi ISSA untuk mendatangkan anggotanya melihat bagaimana BPJS Kesehatan berkembang dalam hal tranformasi digital bidang jaminan sosial di Indonesia,” ujar dia.
Mundiharno bersyukur dengan apa yang ditawarkan dan ternyata diterima. “Hal ini menandakan bahwa Indonesia sudah menerapkan standar yang tinggi (advance) dan berstandar Internasional dalam hal transformasi digital dan menjadi best practice untuk negara lain,” ujar Mundiharno di sela-sela kegiatan ICT 2024.
Hal inilah, lanjut dia, yang menggugah ISSA pada akhirnya menggelar kegiatan The 17th ISSA International Conference On Information And Communication Technology In Social Security (ICT 2024) di Indonesia di Nusa Dua, Bali, 06-08 Maret 2024.
Dalam 1 dekade perjalanan implementasi Program JKN, kata Mundiharno, dukungan infrastruktur data nasional nyatanya sangat berperan dalam keberlangsungan program hingga saat ini. Menuriut dia, saat ini secara rata-rata BPJS Kesehatan setiap hari mengelola sekitar 34 juta transaksi kepesertaan mulai dari transaksi pendaftaran, mutasi, perbaikan data, 21 juta transaksi pembayaran iuran yang tersambung dengan sistem perbankan/non-bank, dan 52 juta transaksi klaim pelayanan terhadap seluruh layanan di fasilitas kesehatan.
“Seluruh transaksi pada data tersebut dapat dilakukan karena adanya dukungan infrastruktur data nasional. Kami juga berkolaborasi dengan kementerian/lembaga. Di sektor keuangan kami pun terkoneksi dengan perbankan serta fasilitas kesehatan di sektor layanan. Semuanya saling terhubung dan membentuk ekosistem JKN yang solid,” ujar Mundiharno.
Saat ini, kata dia, BPJS Kesehatan melakukan pertukaran data dengan beberapa pemerintah/lembaga. Misalnya terbaru, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Kepolisian RI untuk pertukaran data dalam hal administrasi penerbitan SKCK, STNK dan SIM. Lalu BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI terkait dengan pertukaran data perijinan usaha, perijinan notariat dll.
BPJS Kesehatan sebelumnya telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial terkait dengan Integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan Integrasi data fasilitas Kesehatan, alat kesehatan, obat-obatan, Integrasi data klaim kesehatan dan pemanfaatan dashboard untuk monitoring program JKN.
BPJS Kesehatan juga melakukan pertukaran data dengan Kementerian Keuangan untuk data penggajian pegawai negeri sipil, pemanfaatan data pajak, KUR, dan pertukaran data dengan Kementerian Agama untuk data peserta haji dan umrah, tenaga pengajar dan pelajar pada pendidikan agama islam.
Dalam hal menjamin keberlangsungan berbagi pakai data, Mundiharno menyampaikan kepada anggota ISSA bahwa perlu adanya komitmen dan kolaborasi kuat antar lembaga seperti yang dilakukan BPJS Kesehatan dengan para stakeholder. “Untuk menjamin keberlangsungan berbagi pakai data di atas, BPJS Kesehatan berkolaborasi untuk melakukan evaluasi dan memperbarui berbagai konten, konteks dan membawa manfaat yang sama (mutual benefit) bagi seluruh pihak,” ujar dia.
Dengan pemanfaatan infrastruktur data nasional yang baik, lanjut Mundiharno, BPJS Kesehatan memperoleh beberapa manfaat diantaranya mendukung sistem kepesertaan, pelayanan kesehatan, hingga digunakan dalam pendeteksi dan pencegahan kecurangan. Infrastruktur data nasional juga mendukung memperkuat kapasitas organisasi. Di sisi lain, ia menyampaikan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi.
“Tantangan tersebut misalnya ketersediaan jaringan internet yang tidak merata di Indonesia, adanya regulasi terkait Perlindungan Data Pribadi, terdapat pertumbuhan data yang pesat sehingga membutuhkan peremajaan infrastruktur TI yang senantiasa membutuhkan dukungan finansial. Kualitas, konsistensi dan kelengkapan data,keterbatasan infrastruktur dan SDM Profesional IT di berbagai institusi dll,” tutur Mundiharno.
Mundiharno juga mengungkapkan pemanfaatan infrastruktur data nasional membantu pemerintah dalam menganalisis kebijakan pembangunan kesehatan. Data yang dikelola BPJS Kesehatan kini mengandung berbagai variabel penting yang diperlukan dalam analisis kebijakan pembangunan. Dengan cakupan mencapai 96 persen, data yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dapat mewakili data kesehatan nasional. Data ini berisi banyak variabel penting, seperti usia, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, status sosial ekonomi, jenis dan pola penyakit, dll.
“Contoh nyata pada saat pandemi Covid-19, pemanfaatan data dan interoperabilitas data antar kementerian/lembaga mempercepat penanganan pandemi,” kata dia.
Infrastruktur jaringan dan sistem informasi BPJS Kesehatan telah memberikan kontribusi penting kepada Pemerintah Indonesia. Sistem vaksinasi yang digunakan oleh Pemerintah menggunakan tulang punggung Sistem Informasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Sistem ini kemudian dapat berinteroperabilitas dengan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan Tim Tanggap Covid-19 untuk mendukung dan dengan cepat menyediakan vaksin kepada penduduk Indonesia.
Adapun dalam panel diskusi di acara ini, turut hadir dalam Edmund Cheong Peck Huang, Chief Strategy and Transformation Officer PERKESO Malaysia, Yanli Zhai Director General, Social Insurance Administration Ministry of Human Resources and Social Security (MOHRSS) China, Noël Alain Olivier Mekulu Mvondo Akame Directeur general CNPS, Cameroon. (*)
