TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kompak mendorong penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Bagaimana dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)?
Dilansir dari Tempo, anggota Fraksi PKS Aus Hidayat Nur, anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah dan anggota Fraksi PDIP Aria Bima, kompak menyuarakan pengguliran hak angket lewat interupsi dalam rapat paripurna DPR pada hari ini, Selasa, 5 Maret 2024.
Interupsi disampaikan kepada pimpinan sidang yang merupakan politikus Partai Gerindra, yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
“Saya ingin menyampaikan aspirasi sebagian masyarakat agar DPR menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata anggota DPR Fraksi PKS, Aus Nur Hidayat.
Menurut Aus, alasan pengguliran hak angket adalah untuk memastikan momen krusial Pemilu bisa dijaga agar tetap terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Selain itu, ujar Aus, hak angket bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga yang tumbuh di tengah masyarakat atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Sementara itu, politikus PKB Luluk Nur Hidayat menyatakan dukungannya terhadap proses hak angket tersebut. “Saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat,” kata dia.
Luluk pun menyinggung dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu di Pilpres 2024. Dia menyatakan proses Pemilu 2024 sebagai Pemilu yang paling brutal yang pernah dia saksikan.
Sedangkan politikus PDIP Aria Bima meminta agar DPR RI bisa menggunakan fungsi pengawasan terhadap berbagai hal yang terjadi selama gelaran Pemilu 2024. Menurutnya, pengawasan itu dapat dilakukan melalui penggunaan hak interpelasi maupun hak angket.
"Kami berharap pimpinan menyikapi, dalam hal ini mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket," kata Aria.
Selanjutnya: Respons Anggota Fraksi PPP
