TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ikut menanggapi perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang melonjak cukup besar dalam perhitungan data Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada periode awal Maret ini.
Program Manager Perludem Fadli Ramadhanil menyebut persoalan kenaikan atau penurunan suara memang menjadi salah satu tantangan dalam proses rekapitulasi suara secara berjenjang manual yang dilakukan oleh KPU. “Nah problem kita kan memang dalam proses rekapitulasi ini berlangsung berjenjang dan waktu cukup lama,” ujar Fadli ketika dihubungi Tempo, Ahad, 3 Maret 2024.
Menurut Fadli, indikasi adanya kecurangan ini seharusnya dikawal oleh saksi-saksi peserta Pemilu. “Terutama yang paling penting dikawal oleh Bawaslu,” kata dia.
Fadli menyebut bahwa hasil Pemilu paling murni adalah sertifikat hasil penghitungan C1 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari lalu. “Jadi dokumen itu yang harusnya dijadikan dasar untuk mengontrol proses secara berjenjang,” kata dia.
Jika memang ada indikasi penambahan, pengurangan, atau peralihan suara yang sudah diberikan oleh pemimpin secara tidak sah, maka hal tersebut harus dihentikan dan tidak boleh dilakukan. “Jadi indikasi seperti ini tidak hanya terjadi di pemilu 2024, tapi kalau memang terjadi lagi di pemilu 2024 saya kira proses penegakan hukumnya harus berjalan,” kata Fadli.
Anomali suara partai yang saat ini dipimpin oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, misalnya terlihat pada Jumat kemarin. Dalam waktu sehari, PSI memperoleh 101.426 suara setelah data Sirekap menunjukkan ledakan. Data Sirekap pada pukul 14.00 WIB, 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 0,12 persen dalam sehari.
Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret pukul 12.00 WIB menjadi 2.402.026 suara atau 3,13 persen, pada Sabtu, 2 Maret pukul 14.00 WIB. Sementara pada sore ini, Minggu, 3 Maret pukul 14.00 WIB, PSI bertambah menjadi 2.403.258 suara. Jumlah tersebut berdasarkan jumlah penghitungan di 541.734 dari 823.236 tempat pemungutan suara (TPS) atau 65,81 persen.
Menurut Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, penambahan suara saat KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 adalah hal yang wajar. Karena itu, dia mengingatkan semua pihak agar tidak tendensius dalam menyikapi penambahan suara untuk PSI.
“Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace. Ia juga mengatakan berbagai kemungkinan masih dapat terjadi selama KPU merekapitulasi suara para pemilih.
DEFARA DHANYA | EKA YUDHA | ANTARA
Pilihan Editor: PSI Alami Lonjakan Suara dalam Real Count KPU, Ini 5 Daerah Penyumbangnya