TEMPO.CO, Jakarta - Pembahasan program makan siang gratis dalam rapat kabinet paripurna pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi pada Senin, 26 Februari 2024 kemarin, menuai kritik dari kubu calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menilai pembahasan program makan siang gratis dalam rapat kabinet Jokowi melanggar etika.
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu, Presiden Jokowi hanya ingin mengesankan Prabowo-Gibran sebagai pencetus program makan siang gratis telah memenangi pemilihan presiden atau Pilpres 2024.
Kabinet Presiden Jokowi sebelumnya membahas program makan siang gratis andalan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meskipun Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum resmi mengumumkan pasangan nomor urut dua sebagai pemenang Pilpres 2024.
Dalam real count KPU hingga Rabu, 28 Februari 2024 pukul 06.00 WIB, pasangan Prabowo-Gibran memimpin perolehan suara hasil Pilpres dengan 75.176.505 suara atau 58,84 persen.
"Ini menurut kami adalah suatu pelanggaran etika," ujar Chico saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu, 28 Februari 2024.
Menurut Chico, agenda pembahasan makan siang gratis dalam rapat kabinet hanya bertujuan mengesankan seakan-akan Prabowo-Gibran telah memenangi Pilpres 2024. Padahal, dia menilai belum ada presiden dan wakil presiden terpilih secara definitif.
"Presiden menyampaikan soal makan siang gratis itu hanyalah sebagai simbol bahwa beliau ingin mengatakan yang memenangkan pilpres ini adalah Prabowo-Gibran," kata Chico.
Timnas Amin: Kurang pantas
Sebelumnya, Juru Bicara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, Billy David Nerotumilena, juga menilai pembicaraan soal program Prabowo oleh pemerintah kurang pantas karena proses Pemilu masih berlangsung.
“Kalau berbicara program pemerintahan selanjutnya kan kurang pantas, Pemilu belum selesai prosesnya, kabinet belum terbentuk. Ditambah lagi legislatif baru belum terpilih,” kata Billy melalui pesan singkat pada Selasa kemarin, 27 Februari 2024.
Billy juga merasa pembicaraan itu kurang pantas karena proses legislasi untuk pembahasan program makan siang gratis tersebut belum berjalan sama sekali. Menurut dia, hal itu akan menambah kebingungan di tengah masyarakat.
Billy juga menyebut hal tersebut menunjukkan bagaimana kepentingan politis sekelompok elit kerap didahulukan dibanding problem nyata rakyat Indonesia. Ia pun menyatakan publik patut mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap masalah-masalah yang saat ini sedang ada.
“Polemik beras langka dan harga beras mahal saja belum aja solusi konkretnya, belum lagi ke pertumbuhan ekonomi, apalagi pemenuhan janji-janji kampanye yang waktunya kurang dari setahun lagi,” ucap Billy.
Selanjutnya: Rapat kabinet bahas makan siang gratis
