TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hari ini menggelar pertemuan dengan para relawan. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengingatkan para relawannya untuk menghormati proses yang sedang berjalan setelah pemungutan suara Pemilu 2024.
"Saya ingatkan kepada kawan-kawan, satu, jangan hoaks. Kita mesti jaga kesatuan persatuan, kita menghormati proses yang sedang berjalan sehingga suasananya bisa kondusif," kata Ganjar di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat,23 Februari 2024.
Ia pun mengingatkan kepada para pendukungnya yang ingin melakukan protes atas jalannya Pilpres 2024 untuk melakukannya dengan cara yang baik. Ganjar pun mengaku bangga dengan perjuangan para relawannya.
"Oh iya, saya surprise (terkejut), bangga, ya terharu gitu. Mereka sampai hari ini mengikuti seluruh proses yang ada. Bahkan, mereka menceritakan kondisi-kondisi yang ada di lapangan," tuturnya.
Oleh sebab itu, Ganjar menyebut cerita dari para sukarelawan merupakan hal baik untuk mengawal suara rakyat sampai Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil Pemilu 2024.
Hingga hari ini berdasarkan hitung suara KPU pasangan Ganjar-Mahfud Md memperoleh suara 17,05 persen.
Posisi pertama masih ditempati pasangan Prabowo-Gibran dengan 58,89 persen dan di tempat kedua ada pasangan Anies-Muhaimin dengan 24,06 persen.
Meski perhitungan masih berjalan Ganjar sempat mengusulkan penggunaan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024. Ia mendorong PDIP dan PPP yang mengusungnya untuk menggunakan hak tersebut.
Usul hak angket ini justru disambut antusias oleh kubu pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Tiga partai pendukung Anies-Muhaimin yaitu NasDem, PKS, dan PKB solid mendukung hak angket digulirkan di DPR.
Politikus PDIP Adian Napitupulu sebelumnya menyebut hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan solusi dari upaya mengungkap berbagai dugaan kecurangan pada pemilihan umum atau Pemilu 2024. Meski begitu, PDIP belum resmi menyatakan akan mendukung hak angket yang diusulkan Ganjar.
Pilihan Editor: IPC Dorong Parlemen Kuatkan Peran Oposisi Penyeimbang Pemerintah
