Arak Kaleng Kerupuk Raksasa, Massa di Yogyakarta Kecam Bawaslu yang Melempem Sikapi Dugaan Pemilu Curang

TEMPO.CO, Yogyakarta - Puluhan warga dari elemen Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan atau Garda Yogyakarta menggelar aksi teaterikal di halaman kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DIY, Kamis siang, 22 Februari 2024. Mereka berpakaian seperti badut sembari mengarak replika kaleng kerupuk berukuran jumbo bertulis 'Krupuk Mlempem Award' untuk diberikan kepada Bawaslu DIY.

Mereka juga menggelar tari edan-edanan serta membawa sejumlah spanduk seperti 'Pilpres Ulang Tanpa Jokowi' dan 'Tolak Pemilu Curang'. Sejumlah perabot rumah tangga turut dibawa massa seperti wajan hingga panci yajg dipukul-pukul layaknya alat musik.

Arak arakan kaleng kerupuk itu dilakukan warga dengan berjalan kaki dari Lapangan Minggiran yang letaknya tak jauh dari Kantor Bawaslu DIY di Jalan DI Panjaitan Mantrijeron Kota Yogyakarta. 

"Krupuk Mlempem Award ini untuk Bawaslu, sebagai simbol kinerja Bawaslu yang melempem atas berbagai kasus pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024 yang dibiarkan," kata Arya Yuda, Koordinator Lapangan Elemen Garda di sela aksi.

Massa aksi menilai Bawaslu sebagai instrumen demokrasi dinilai gagal menjalankan fungsinya secara optimal. Sebab, pelanggaran demi pelanggaran Pemilu di depan mata tak tuntas ditindaklanjuti, baik di ibukota maupun daerah.

Padahal, Arya mengatakan, masifnya dugaan berbagai kecurangan Pemilu 2024 nyaris setiap hari jadi sorotan publik, baik sebelum dan setelah pemilu. Mulai kasus telah dicoblosinya surat suara untuk capres/cawapres tertentu, maraknya politik uang, pembagian bansos jelang pemilu, penggunaan fasilitas negara oleh pejabat publik, intimidasi aparat hingga penggelembungan penghitungan suara. 

"Tapi menghadapi pelanggaran pelanggaran itu Bawaslu tak ubahnya seperti tukang stempel kepentingan rezim penguasa yang telah mengatur sedemikian rupa Pemilu terselenggara sesuai seleranya," kata Arya.

Arya menilai kepuasan publik terhadap pelaksanaan Pemilu kali ini sangat rendah. Suara-suara masyarakat untuk dilakukan Pemilu ulang bahkan penolakan hasil Pemilu juga tak digubris.

"Jadi sampai hari ini Bawaslu belum melakukan sesuatu," kata Arya. Sehingga aksi Krupuk Mlempem ini sebagai simbol lemahnya Bawaslu melaksanakan fungsi pengawasan pemilu.

"Kerupuk melempem ini seperti barang yang sudah tidak berguna lagi, kami berikan ke Bawaslu sebagai simbol sikap yang lemah, permisif terhadap KPU," kata Arya.

Massa aksi pun menyerahkan award Krupuk Mlempem itu pada Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib. "Apa kerja bapak sebagai badan pengawas pemilu, mengapa mlempem? " kata perwakilan massa aksi. "Bapak ibu semua bekerja dengan gaji dari uang pajak rakyat, pemilu adalah wujud demokrasi satu-satunya seharusnya berjalan jujur dan adil."

Massa pun menuntut dilakukan pemilu ulang. "Di Yogya ini kami menyerukan reformasi jilid 2, reformasi belum selesai," kata dia.

Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib saat menemui massa mengatakan aspirasi ini akan menjadi masukan bagi pihaknya. "Yang anda sampaikan sudah kami dengar dan menjadi vitamin bagi kami untuk memperbaiki diri untuk terus mengawal pemilu di DIY," katanya.

Mohammad Najib menyatakan untuk wilayah DIY, pihaknya awal pekan ini telah merekomendasikan kepada KPU DIY agar menggelar pemungutan suara ulang (PSU) serta pemungutan suara lanjutan (PSL) di 17 titik Tempat Pemungutan Suara atau TPS. “Penyebab PSU diantaranya karena ada pemilih dari luar daerah yang ikut mencoblos meski tidak tercatat di dalam daftar pemilih,” kata dia.

Selain itu, ada pemilih yang ternyata mendapatkan surat suara tidak seharusnya. “Misalnya harusnya pemilih itu mendapat lima surat suara tapi diberi hanya satu surat suara saat pemungutan suara,” kata Najib. "Rekomendasi PSU itu wajib ditindaklanjuti, kalau tidak resikonya bisa proses di MK karena KPU sudah diberi rekomendasi tak ditindaklanjuti."

Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi mengaku telah menerima rekomendasi dari Bawaslu DIY untuk menggelar PSU maupun PSL. Rencananya, KPU DIY akan menggelar pada 24 Februari 2024 mendatang. "Kami sudah menerima rekomendasi dari Bawaslu dan akan menindaklanjutinya, kemungkinan (PSU dan PSL) digelar tanggal 24 Februari," kata dia.

Pilihan Editor: Komnas HAM Minta Capres-Cawapres Ajukan Keberatan Atas Hasil Pemilu Melalui Bawaslu, DKPP dan MK