TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 100 tokoh dari berbagai kalangan menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Jokowi dianggap turut andil secara nyata memberikan dukungannya terhadap capres-cawapres Prabowo-Gibran dengan mengerahkan kekuasaannya sebagai kepala negara.
Seruan 100 tokoh ini disampaikan pada Rabu, 21 Febuari 2024 dalam konfrensi pers di Ballroom Hotel Sultan dengan koordinator mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Pakar ekonomi Didin S Damanhuri, salah satu tokoh tersebut, mengatakan penyalahgunaan kekuasaan Jokowi terlihat dari mobilisasi aparat TNI, Polri, kepala dinas, kepala desa. Pengalahgunaan kekuasaan juga dilakukan dengan membagikan bantuan sosial di seluruh daerah dan secara vulgar memerintahkan dukungan pasangan Prabowo-Gibran.
Ia juga mengatakan, kecurangan pemilu terjadi terstruktur, sistematis dan masif yang direncanakan sejak awal. "KPU meloloskan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, lolos menjadi cawapre," kata Didin.
Jokowi juga dituding memobilisasi lembaga survei menjelang pencoblosan, dengan mendanai melalui dana CSR BUMN. "Lembaga survei melakukan manipulasi survey dengan cara memanipulasi metode sampel, yang telah dipersiapkan respondennya di wilayah tertentu," ujar Didin.
Sementara itu, mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Purn Soenarko, menegaskan Jokowi harus dipaksa mundur dari jabatannya. "Ini manusia tidak bisa di suruh, harus dimundurkan. Saya siap dikasih tugas apa saja oleh Pak Din Syamsuddin," ujar Soenarko.
Ratusan tokoh yang hadir dalam konfrensi pers tersebut di antaranya mantan Menteri Agama Fachrur Razi, mantan Ketua KPK Abraham Samad, guru besar UI Lukman Hakim, serta Din Syamsuddin.
DINA RIANTI (MAGANG)
Pilihan Editor: Ditanya Koordinasi dengan PDIP, Jokowi: Saya Tidak Ragu Tunjuk AHY sebagai Menteri ATR
