TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, menilai keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang mengagetkan.
"Mengagetkan, karena kami belum pernah tahu sebelumnya," kata Muzani saat ditemui di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2024.
Kendati begitu, Muzani menyambut baik keputusan Jokowi mengangkat siapa pun pembantu dari partai apa pun. Dia mengatakan Presiden pasti memiliki pertimbangan matang untuk mengangkat AHY. "Kami percaya dan menyambut baik keputusan itu," kata Muzani.
Jokowi dikabarkan akan kembali melakukan reshuffle atau perombakan pada jajaran menteri di kabinetnya. Nama Hadi Tjahjanto dipastikan akan dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) pada Rabu, 21 Februari 2023 di Istana Negara, Jakarta.
Hadi akan mengisi posisi yang ditinggalkan Mahfud Md. Seperti diketahui Mahfud sebelumnya mengundurkan diri dari jabatannya karena maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, Hadi masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Dia adalah purnawirawan TNI AU yang masuk kabinet sejak 15 Juni 2022 lalu.
Adapun untuk mengisi kekosongan Menteri ATR, Jokowi dikabarkan akan mengangkat AHY sebagai pengganti Hadi Tjahjanto.
Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi isu beredar yang menyebut AHY akan dilantik sebagai Menteri ATR RI. Herzaky menyebut perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Namun demikian, kata dia, jika negara memanggil, AHY selalu siap memenuhi panggilan itu.
"Kabinet hak prerogatif Presiden. Kami menghormati betul hak Bapak Presiden. Jadi, apakah akan ada pelantikan menteri, lalu siapa menterinya, tentu beliaulah yang tahu. Silahkan ditanyakan kepada beliau," kata Herzaky dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa 20 Februari 2024.
Pilihan Editor: Hadi Tjahjanto Serahkan 10.668 Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Kepulauan Riau
